MarkBy@r

Kulonprogo (Segera) Naik Kelas

2011-10-20T22:31:00.000-07:00

Oleh : Marwanto
(Dimuat Harian Kedaulatan Rakyat, 15 Oktober 2011)
Di tahun 2000-an, di kalangan aktivis pembangunan Kulonprogo sempat beredar wacana mengganti nama Kabupaten Kulonprogo menjadi Yogya-Barat. Ide tersebut mengacu Jakarta. Kita tahu, Provinsi DKI terbagi dalam: Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sebagai kota metropolitan, tak jarang Jakarta dijadikan acuan untuk mengembangan kawasan lain. Sebab Jakarta adalah kota yang paling dinamis dengan perkembangan yang cepat.
Karena itu logis jika salah satu argumen dari pihak yang mengusulkan perubahan nama tersebut adalah memudahkan pengembangan daerah (kabupaten) di Kulonprogo. Menurut para aktivis pembangunan saat itu, nama Kabupaten Kulonprogo (juga kabupaten lain di DIY) kurang komersil bagi telinga investor. Seorang pengembang dari ibu kota pernah bercerita ia telah berulangkali melakukan perjalanan Jakarta-Yogyakarta (dalam hal ini lewat jalur darat) tapi ia tak merasa telah melewati sebuah daerah (kabupaten) yang bernama Kulonprogo. Setelah melewati Purworejo, ia (investor tadi), tahunya hanya memasuki sebuah daerah Yogya bagian barat, setelah itu terus masuk Yogya.
Dari pengakuan pengembang itulah, ide penggantian nama Kulonprogo menjadi Yogya-Barat bermula. Saat itu, meski dalam pertemuan tidak formal, teman-teman FLPP se DIY juga sepakat untuk melontarkan wacana tentang penggantian nama kabupaten di seluruh DIY mengacu pada nama-nama kota yang ada di Jakarta. Sleman diganti Yogya-Utara, Bantul diganti Yogya-Selatan, Gunung Kidul diganti Yogya-Timur, dan Kota Yogyakarta diganti Yogya-Tengah.
Memang, lontaran wacana tersebut kurang direspon publik. Mungkin disebabkan saat itu orang masih disibukkan masalah politik dan hukum. Tapi kini, ketika masyarakat mulai jenuh pada euforia politik, mungkinkah ide tersebut mendapat dukungan yang cukup semarak ? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, catatan kritis yang perlu dikemukakan disini adalah bahwa ide penggantian nama-nama kabupaten itu menunjukkan adanya arus gerak urbanisasi yang nyata.
Dalam konteks ini, urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai perpindahan (atau mengalirnya) manusia dari desa ke kota. Tapi, esensi urbaniasasi adalah adanya “peng-kota-an” atau munculnya kota-kota di seluruh kawasan. Timbulnya kota adalah dengan proses gerak sentrifugal: dimulai dari yang paling dekat dengan pusat/ perbatasan kota kemudian menyebar ke seluruh penujuru.
Hadirnya urbanisasi seiring dengan arus deras kapitalisme yang melanda negeri kita. Sebagaimana diungkap oleh Karl Marx dalam Das Kapital (terbit 1867), kapitalisme merupakan fenomena sentral kehidupan modern. Lebih jauh, pemikir sosial yang lahir tahun 1818 (setahun setelah pemikir ekonomi David Richardo meluncurkan buku The Principles of Political Economy) itu menjelaskan bahwa fenomena kapitalisme dapat dicermati dari bekerjanya uang, modal, dan komoditas.
Menurut Marx, uang dan modal adalah penggerak adanya komoditas. Tapi dalam perjalanan waktu, karena sifatnya yang lebih fleksibel, uang-lah yang menjadi penentu arah bekerjanya kapitalisme. Alhasil, membicarakan kapitalisme adalah membicarakan uang. Dan membicarakan uang adalah membicarakan kota. Mengapa ? Sebab, sekitar 80% uang yang ada di negeri kita beredar di Jakarta. Sementara di tiap-tiap daerah, 80% uangnya beredar di kawasan kota. Jadi, kota adalah perwujudan yang nyata dari kultur kapitalisme. Bahkan para pemikir sosial memandang kota adalah konsekuensi fisik dan sosial sekaligus dari kapitalisme.
Kultur kota yang merupakan konsekuensi fisik dan sosial dari kapitalisme tersebut ternyata tak hanya menyebabkan kota sebagai ranah yang dinamis. Ada implikasi lain yang perlu dikritisi. Sebab, kapitalisme dengan industrialisasi sebagai “ruhnya”, secara psikologis sering menghadirkan khayal (ilusi) bagi manusia. Tidak saja gedung pencakar langit, tower yang menjulang angkuh, serta jalan tol yang mulus, tapi juga papan reklame dan ribuan etalase lainnya, adalah pesona yang mendorong manusia mencipta khayal.
Reaksi awam saat terpesona kultur kota mungkin bisa dianalogikan kisah ini: ketika ada gadis kampung dari pedalamam Gunung Kidul atau Kulonprogo jalan-jalan di Malioboro dan memandang gemerlap reklame (Dian Sastro yang mengiklankan sabun misalnya), ia sejatinya tak hanya berhenti menatap seorang Dian Sastro. Dalam file otaknya lambat laun terbentuk ide kecantikan yang sempurna, yang mereka idamkan. Kebetulan yang hadir saat itu adalah Dian Sastro.
Maka saat ia pulang kampung, lahirlah trend meniru apa yang dipakai dan dilakukan artis tadi. Kalaupun tak secantik Dian Sastro, ia cukup bangga menggosokkan sabun yang dipakai artis tadi. Itulah reaksi awan (orang kebanyakan) dalam menghadapi konsekuensi kapitalisme. Dalam ketidakmampuan (kondisi riil SDM belum kapabel), dengan ilusi (khayalnya) orang mencipta imej atau citra dalam kesemuan (pseudo). Ironisnya, apa yang semu acapkali dipandang sebagai realitas lalu dijadikan dasar/pijakan bertindak.
Dari penggambaran di atas, apakah ide penggantian nama-nama kabupaten yang ada di DIY sekedar seperti reaksi awan ketika terpesona dengan konsekuensi kapitalisme sehingga dengan ilusinya menciptakan sesuatu yang semu ? Tentu kita tidak serta merta menganganggapnya demikian. Sebab dalam perspektif sosiologi pembangunan, hidup manusia modern ini memang terbangun atas tiga kaitan: yakni sektor bisnis, badan publik dan komunitas. Dari sinilah maka paling tidak ada dua hal yang perlu dicermati.
Pertama, harus adanya keterkaitan sinergis dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara ketiga sektor tersebut. Apakah sekarang hal itu telah terjadi? Jawabannya belum. Sebab, dalam beberapa penelitian dan analisis menunjukkan adanya keterlepasan kinerja sektor bisnis dari poros badan publik dan komunitas. Dengan kata lain, demi urusan bisnis maka apa-apa yang berhubungan dengan eksistensi sebuah komunitas sedikit banyak bisa diabaikan. Padahal sejatinya, komonitaslah yang menjadi titik balik dari seluruh kinerja ketiga unsur tersebut. Kata pepatah lama, pembangunan itu untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan.
Kedua, penyiapan SDM atau infra-struktur komonitas (baca: kawasan lokal). Bukannya bersikap pesimis, tapi kiranya saat ini infra-struktur kawasan lokal (non-perkotaan) masih perlu pembenahan untuk menghadapi konsekuensi kapitalisme. Dan pembenahan atau pengembangan itu seharusnya berpacu sekurang-kurangnya pada tiga hal: intelektualitas (pinter), moralitas (bener), dan profesionalitas (pener). Tanpa ketiga hal itu terbangun seimbang maka urbanisasi hanya menimbulkan kompeksitas permasalahan, utamanya permasalahan sosio-kultural yang mendasar karena menyangkut perubahan tata nilai dalam sebuah masyarakat.
Kalau dua hal di atas berjalan, maka ide penggantian nama bukanlah sesuatu yang primer sifatnya. Ia hanya bersifat mengikuti saja. Ibarat anak kita saat harus pindah dari SMP ke SMA, dengan sendirinya ia akan memakai celana panjang. Artinya, ia memakai celana panjang sebagai konsekuensi karena kualitasnya telah memenuhi syarat untuk duduk di SMA. Semoga Kulonprogo dengan pucuk pimpinan baru akan lebih cepat naik kelas. Kuncinya adalah, kepemimpinan yang baru mampu menghantar rakyat Kulonprogo mengikuti gerak dinamis arus modernisasi dengan bekal penguatan masyarakat lokal.***

Politik Biaya Tinggi

2011-07-19T00:42:00.000-07:00

Oleh : Marwanto
(Dimuat Harian Jogja, 17 Juli 2010)

Akhir-akhir ini banyak kritik yang dialamatkan pada mekanisme pemilihan langsung (baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan kepala negara/presiden). Salah satu kritik yang paling santer adalah bahwa pemilihan langsung memakan biaya yang sangat tinggi. Biaya tinggi tersebut dikawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kepemimpinan yang terbentuk lewat mekanisme pemilihan langsung tadi.
Meski mekanisme pemilihan langsung punya beberapa sisi positif (misalnya lebih demokratis dan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat), tetapi dalam realitanya sang pemimpin terpilih tadi tidak bisa menyelenggarakan kepemimpinan secara efektif. Hal ini karena sang pemimpin menanggung beban terhadap biaya besar yang dikeluarkan saat mencalonkan.
Biaya tersebut dikeluarkan calon untuk meraih dukungan pemilih dan partai politik (parpol) yang mengusungnya. Dalam konteks Pilkada, walau ada peluang jalur independen namun faktanya parpol tetap sebagai kendaraan utama. Karena banyak tokoh yang mengincar untuk maju di Pilkada, parpol pun akhirnya “dijual” dengan harga selangit.
Tingginya biaya tersebut diperberat kondisi riil bahwa sebagian besar pemilih bersikap pragmatis. Pemilih cenderung memilih calon (pemimpin) yang mampu “memberi sesuatu”. “Sesuatu” itu bisa berujud uang atau benda, yang intinya alat untuk memengaruhi pemilih. Inilah substansi politik uang (money politic) yang kini marak terjadi pada setiap pemilihan pemimpin publik.
Ketika proses pemilihan pemimpin publik mengharuskan biaya tinggi, sebetulnya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang tidak “bersih”. Tidak bersih dalam pengertian, ia telah dibebani tanggungan berupa besarnya biaya yang digunakan saat proses pemilihan berlangsung. Kalaupun seorang calon tidak mengeluarkan biaya dari sakunya, biasanya ada sponsor (botoh) yang mencukupi. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya ia juga tidak “bersih” –sebab ia akan punya keterikatan (kalau tidak bisa disebut ketergantungan) kepada sang botoh, sebagai bentuk balas budi atau deal yang terjadi sebelum proses pemilihan.
Alhasil, ketergantungan tersebut sangat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Pertimbangan yang digunakan untuk mengambil kebijakan tak lagi sepenuhnya mengacu pada kemaslahatan bersama. Tapi, lebih pada bagaimana kebijakan tersebut bisa macth dengan kebutuhan dua keterikatan tadi. Maka lahirlah kebijakan yang berbau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Disamping itu, pemimpin yang lahir dari ongkos biaya politik tinggi dipastikan sulit memiliki jiwa pengabdian yang total terhadap jabatan yang diemban. Sorang pemimpin, selain individu yang karena jabatannya diberi kewenangan (kekuasaan), hakekatnya adalah seorang pelayan bagi publik. Pemimpin adalah orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengambil tindakan dalam rangka mensejahterakan mereka. Dalam konteks ini, maka pengabdian adalah moralitas yang mendasari etos dan kinerja kepemimpinan.
Kepemimpinan yang tercerabut dari moralitas pengabdian pada akhirnya akan membawa dampak fatal: gagal mengimplementasikan tujuan fitrahnya. Kepemimpinan yang jauh dari tujuan semula, yakni mengabdi dalam rangka mensejahterakan rakyat.
Dari problem di atas, agaknya sudah menjadi kebutuhan urgen untuk menciptakan sistem pemilihan langsung yang tidak saja menjamin kompetisi sehat antar kontestan, tapi sebuah pemilihan yang disertai aturan yang punya korelasi langsung menekan politik biaya tinggi. Ihktiar untuk itu bisa diawali dengan membuat regulasi tentang money politics yang rigid dan tegas.
Jika kita amati, aturan money politic yang ada saat ini cenderung bias. Terlebih, sanksi untuk menjerat pelakunya sulit dilaksanakan. Mengapa setiap kali regulasi pemilu direvisi klausul yang mengatur money politics tetap bias? Hal ini mudah ditebak: undang-undang adalah produk hukum dari DPR yang notabene anggotanya terdiri partai politik yang juga kontestan pemilu. Bagaimana para anggota dewan akan membuat aturan yang tegas untuk (menjerat) mereka sendiri?
Melihat realitas demikian, ikhtiar mencegah praktik money politics mau tak mau dibebankan pada Peraturan KPU yang merupakan derivasi dari undang-undang pemilu. Sebagai penyelenggara, KPU dapat membuat peraturan terkait teknis kepemiluan, termasuk yang memuat klausul larangan money politics secara lebih detil, rigid, tidak multi tafsir serta dapat diimplementasikan di lapangan. KPU diharapkan dapat melakukan hal ini secara maksimal, mengingat anggotanya terdiri dari orang independen.
Selain yang berkaitan langsung dengan larangan money politics, perlu juga dibuat aturan mengenai pembatasan belanja kampanye. Hal ini sudah dilakukan di Filipina dan Kanada, dan terbuktif efektif menekan biaya politik. Di undang-undang pemilu kita yang diatur hanya batasan sumbangan pihak ketiga kepada kontestan pemilu. Regulasi ini tidak secara langsung berimplikasi menekan politik biaya tinggi sehingga ke depan perlu ada klausul tambahan tentang batasan belanja kampanye untuk kontestan pemilu.
Jika semua pihak punya komitmen menekan politik biaya tinggi dalam pemilihan langsung, niscaya akan tergelar hajat demokrasi elektoral yang memungkinkan tampilnya pemimpin ideal. Pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuatan modal finansial, tapi visioner dan berkarakter.***

Cerpen

2010-07-07T03:02:00.000-07:00

Perempuan yang Diam Di Jembatan
( dimuat Koran MERAPI, 4 Juli 2010)
Cerpen Marwanto

Perempuan itu berangkat di pagi hari. Ketika sorot matahari masih menerobos pucuk-pucuk dedaunan. Dan ayam tetangga baru saja keluar dari kandang. Sambil menggandeng tangan Tole, anaknya yang tadi menghabiskan dua potong ketela, ia menggendong kayu bakar untuk dibawa ke pasar dekat terminal.
Menempuh jarak tiga kilometer tentu bukan perjalanan yang singkat. Apalagi sesekali Tole minta berhenti saat kakinya kelu dan wajahnya pucat. Sebenarnya sudah berulangkali emaknya melarang Tole ikut ke pasar. Tapi, di rumah hanya ada nenek yang jalannya sudah gemetar. Dua kakaknya telah bersiap ke sekolah. Tole tak mau kesepian, tak ingin pula resah. Ia ingin di pasar: yang banyak orang, jajanan, mainan, dan segalanya yang serba meriah.
“Tapi awas lho, jangan minta macam-macam ! Uang emak cuma cukup buat beli sayur dan tempe.” Pesan rutin emaknya sebelum berangkat.
“Iya, Tole cuma mau lihat orang jual mainan. kok”
“Boleh lihat, tapi jangan lama-lama”
Matahari sedikit di atas pucuk-pucuk daun kelapa. Hampir dua kilometer mereka meniti jalanan beraspal tanpa sandal. Keringat mulai mengucur dari wajah perempuan setengah baya itu. Belum, perempuan itu belum genap empat puluh tahun. Tapi semenjak ditinggal mati suaminya, ia jauh tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Sesekali ia usap keringat yang meleleh di pipi tanpa bedak itu dengan sisa selendang yang digunakan untuk menggendong kayu bakar.
“Mak, nanti kita istirahat sebentar di jembatan ya ?”
Perempuan itu menjawab singkat” “he-em”. Lalu dari sorot matanya terlihat jelas lukisan peristiwa di masa silam. Setahun yang lalu, terjadi di lokasi pembuatan jembatan baru itu. Tak lama setelah anaknya yang pertama masuk SMP dan mertuanya keluar dari rumah sakit. Tapi takdir memang urusan Tuhan. Dan sejak itu ......
“Mak, kita sampai. Hore....hore....”
Suara Tole membuyarkan lamunan. Bocah itu berlarian kecil mendapati pemandangan yang diimpikan sepanjang perjalanan. Bola matanya tak hendak lepas dari mesin pengangkut alat berat yang tiap harinya mengerjakan pembangunan jembatan. Jembatan baru yang dibangun bersebelahan dengan jembatan lama karena bagian tengahnya ambrol lebih dari empat tahun lampau. Meski jembatan itu tergolong vital (penghubung satu-satunya jalur selatan Yogyakarta – Purworejo, Jawa Tengah), pemerintah propinsi sepertinya lamban menangani masalah ini. Dan selama empat tahun terakhir di atas bagian yang ambrol itu hanya dipasang papan dari kayu, sehingga cuma kuat dilewati mobil dan motor. Bus dan truk sudah lama absen dari tempat itu.
Dua tahun lalu jembatan baru itu mulai dibangun. Mengambil lokasi sekitar satu kilometer sebelah selatan jembatan lama yang telah rusak menahun. Tapi pengerjaan nya terkesan lamban. Tak ada yang tahu persis penyebabnya. Yang ada cuma praduga. Mungkin karena pembebasan tanah di sekitar bibir sungai yang berjalan alot. Mungkin karena pembangunan jembatan terpanjang di Jawa itu merupakan mega proyek sehingga deal-deal di tingkat atas begitu rumit. Ah, entahlah. Namun di kalangan masyarakat awam terlanjur beredar kabar bahwa lokasi pembuatan itu tidak tepat. Sebab menerjang “rumah buaya putih” yang terletak di tengah sungai
Mitos adanya makhluk halus bernama buaya putih itu memang diyakini betul oleh masyarakat sekitar. Semula pimpinan proyek memandangnya cuma semacam kelakar. Tapi, ia mulai berpikir lain, ketika di lokasi tersebut sering terjadi peristiwa aneh. Misalnya, tiba-tiba truk pengangkut beton macet tanpa sebab yang jelas. Dan, yang membuat miris banyak orang, di lokasi itu telah menelan korban lima orang kuli meninggal. Ah, mungkin kurang tepat jika disebut meinggal, tapi hilang. Ya, jasadnya mukswa (hilang) entah kemana.
Ketika dikonsultasikan ke “orang tua”-- orang yang dipandang punya “ilmu linuwih” -- disarankan supaya lokasi pembangunan jembatan itu dipindah. Maksudnya, lebih merapat ke jembatan lama, agar tak berpapasan dengan “rumah buaya pituh” yang membikin resah.
“Apa Simbah tidak bisa menjinakkan buaya putih itu ?”, tanya pimpinan proyek saat menghadap “orang tua” tadi.
“Wah, berat Tuan. Setahu saya, semua “orang tua” yang ada di Jawa ini tak ada yang mampu. Tapi, sebentar.....”
Orang tua itu berpikir keras. Keningnya yang sudah berkerut tambah sengkarut. Ia hendak mengemukakan sesuatu, tapi ada ragu.
“Tapi apa Mbah.....?”
“Emm, semoga saya tidak kuwalat. Kalau Tuan berani... Tapi kalau Tuan berani....”
“Kalau berani apa Mbah?”
“Kalau Tuan berani coba saja sowan Ngerso Dalem...”
“Lho, apa hubungannya ?”
Lalu orang tua itu menerangkan bahwa “buaya putih” itu hanya bisa dijinakkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dan, semua orang Yogya maklum, bahwa Ngerso Dalem punya hubungan khusus dengan penguasa pantai selatan itu. Tapi entah mengapa pimpinan proyek tak juga datang konsultasi pada Ngerso Dalem. Akibatnya, ketika dengar pendapat dengan anggota Dewan tentang pengalihan lokasi pembangunan jembatan itu, ia dibantai kiri-kanan. Terang saja banyak anggota Dewan yang gerang sebab sudah berapa ratus juta anggaran dihabiskan secara mubadzir. Sampai akhirnya lokasi pembangunan jembatan itu pindah, tak ada yang tahu persis penyebabnya.
Sejak lokasi dipindah, pembangunan jembatan itu tampak lebih cepat dan mudah. Terlebih, orang-orang di sekitar banyak yang berdatangan. Tiap pagi dan sore di sepanjang jembatan lama itu tak pernah sepi dari orang yang bertandang. Walhasil, lokasi itu telah menjadi tontonan gratis masyarakat sekitar. Hilir mudik mesin-mesin berat dan para kuli, beton-beton raksasa membujur, ditengah hamparan sungai terlebar di Jawa dan pemandangan lepas ke selatan samudera putih nan luas, adalah satu rangkaian harmoni yang menghibur setiap pengunjung.
Perempuan itu, emaknya Tole, tak luput menjadi salah satu dari sekian puluh orang yang ikut berjejal. Apalagi ketika suaminya belum lama dinyatakan meninggal. Perempuan itu hampir tak pernah absen. Berdiri di tepi jembatan dengan tatapan mata mengarah ke tengah sungai. Sambil hatinya risau menerka: dimanakah gerangan suaminya itu mukswa. Bahkan sampai hari ke seratus sejak suaminya mukswa, hati perempuan itu masih tertambat di jembatan: setia menunggu.
Tapi kehadiran Teguh mengacaukan semuanya. Ya, ia adalah lelaki yang gagal mendapatkan cintanya. Sejak urung kawin dengan perempuan itu, hingga kini Teguh tetap membujang. Dan ketika Teguh mulai bergabung sebagai kuli seminggu yang lalu, perempuan itu menjadi jengah untuk melamun di tepi jembatan. Ia merasa tak nyaman melamunkan suaminya sementara ditengah-tengah kuli yang sedang bekerja ada Teguh -- berdiri dengan sorot tajam dan senyum hendak merengkuh.
Akhirnya perempuan itu memutuskan untuk tak lagi melamun di tepi jembatan. Ia hanya akan datang ke lokasi itu saat pagi masih suci. Belum dijarah oleh kuli-kuli. Baru ada kabut, dan sedikit orang lalu lalang hendak ke pasar atau kantor dengan laju kendaraan agak tergesa dan ngebut. Bukan kuli, apalagi Teguh yang kini ia waspadai. Seperti di pagi itu, ketika untuk kesekian kali ia melihat Tole riang berlarian kecil dan menari-nari.
Tubuh mungil bocah itu, bagai tupai yang melompat di dahan kelapa, dengan lincahnya menyelinap menyusuri keramaian pejalan kaki dan kendaraan yang lewat. Perempuan itu seakan lepas dari beban melihat buah hatinya riang-gembira. Ia turunkan kayu bakar dari gendongan. Lalu, matanya tak berkedip menatap ke tengah sungai. Ya, tempat yang diperkirakan sebagai rumah buaya putih dimana suaminya mukswa. Ia hanyut dalam kenangan.
Namun lamunan itu pecah oleh derit ban yang direm mendadak. Perempuan itu segera menoleh ke arah suara. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat Tole tersungkur dengan kepala bersimbah darah. Lalu berguling-guling dan akhirnya mencebur ke sungai. Tanpa melihat kiri-kanan perempuan itu mengambil langkah seribu. Dan ketika sampai di tempat anaknya tersenggol mobil, dilihatnya Tole telah lenyap digulung ombak sungai.
Orang-orang berkerumun histeris, lalu memberi komentar sesukanya.
“Anak itu telah menyatu dengan bapakya di rumah buaya putih.....”
“Ya, daripada melihat emaknya ada apa-apa dengan Teguh .....”
“Tapi, mengapa masih ada korban jatuh ?”
Beberapa bulan kemudian, ketika acara peresmian jembatan dilangsungkan, diantara ratusan pengunjung yang berjejal, perempuan itu – emaknya Tole – seakan ingin maju mendekat pejabat yang menggunting pita. Lalu dengan iba bercampur amarah ia akan bertanya: “Mengapa selalu ada korban yang jatuh ?”***

Opini

2010-04-05T03:54:00.000-07:00

Demokrasi Kerumunan
Oleh MARWANTO
(Dimuat Harian KOMPAS hlm Yogya-Jateng, 15 Maret 2010)

Seiring maraknya praktik demokrasi elektoral (Pemilu, Pemilukada, serta Pilkades), gugatan atas kriteria pemilih pun dilontarkan. Hal ini didasari atas argumentasi bahwa demokrasi yang menerapkan mekanisme pemilihan langsung kurang menjamin munculnya wakil rakyat dan pemimpin berkualitas. Bagaimana bisa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh pilihan publik dengan perolehan suara terbanyak?
Konon, pada zaman Yunani kuno praktik berdemokrasi (termasuk pemilu), hanya melibatkan apa yang disebut sebagai “warga negara resmi”. Rakyat jelata, atau lebih tepatnya budak, tidak diikutkan dalam pemilu. Demokrasi Yunani kuno beranggapan masalah politik kenegaraan lebih tepat jika diputuskan oleh orang-orang yang memiliki pandangan tentang kebajikan hidup.
Mirip hal tersebut, dulu di berbagai wilayah tanah air saat melangsungkan pemilihan pemimpin adat acapkali dilakukan dalam sebuah rembug (musyawarah) yang dihadiri oleh utusan tokoh-tokoh masyarakat. Sementara di era Orde Baru, kita tahu, mekanisme demokrasi perwakilan ini dipraktikkan MPR untuk memilih presiden dan DPRD untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota).
Gelombang demokratisasi awal abad 21 ternyata membawa tren mekanisme pemilihan langsung. Demokrasi perwakilan dianggap bias (bahkan gagal), karena wakil rakyat di parlemen yang diharapkan memperjuangkan aspirasi warga malah berkiblat pada kepentingan partai politik. Oligarki parpol ini membuat pemilihan pemimpin tak lebih sebagai praktik dagang sapi para elit parpol.
Namun ketika hasil pemilihan langsung tak juga kunjung berkorelasi positif dengan kesejahteraan, maka yang kemudian muncul tidak saja polemik seputar mekanisme pemilihan, tapi juga filosofi yang mendasari definisi pemilih (warga yang dilibatkan pemilu). Pihak yang setuju “membatasi” pemilih atau mendukung mekanisme pemilihan tidak langsung (perwakilan) memiliki argumentasi berikut.
Pertama, warga yang terlibat proses pemilu pada hakekatnya menanggung sejumlah konsekuensi. Diantaranya konsekuensi terhadap pilihannya. Lebih jauh lagi, konsekuensi terhadap kekuasaan yang terbentuk dari hasil pemilu. Artinya, warga sebagai pemilih semestinya juga terlibat aktif mengawasi pemerintahan hasil pemilu. Konsekuensi ini sangat berat jika ditanggung warga negara biasa, apalagi budak.
Kedua, membatasi keterlibatan warga dapat menekan biaya pelaksanaan pemilu. Ditengah citra mahalnya biaya demokrasi hal ini menjadi relevan. Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu yang berbiaya rendah dan berlangsung efisien-efektif, sekaligus sudah mampu melahirkan kekuasaan legitimet yang mengemban amanat konstituen dalam rangka menyejahterakan rakyat.
Ketiga, hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pemilih adalah warga terdidik (cerdas), maka selain persentase suara tidak sah sedikit, pilihan mereka juga diharapkan menghasilkan wakil rakyat (pemimpin) yang berkualitas. Pemilu 2009 di negera kita, yang punya slogan: pemilih cerdas memilih wakil berkualitas, agaknya terinspirasi dari sini.
Sementara mereka yang tidak setuju “pembatasan” pemilih akan berdalih bahwa hak pilih itu seharusnya berlaku universal. Semua warga negara –tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis—seharusnya berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pengakuan hak pilih universal ini menjadi salah satu syarat sebuah pemilu yang demokratis (Eep Saifullah Fatah, 1998: 101).
Dua pandangan tersebut tidak seharusnya diposisikan berhadapan secara diametral dan kaku. Praktik pemilu di zaman Yunani kuno yang mengharuskan pemilih adalah “warga negara resmi” mesti dimaknai bahwa pemilih dalam pemilu haruslah warga bangsa yang terdidik. Untuk itu pendidikan pemilih diharapkan menjadi ruh bagi penyelenggaraan pemilu.
Pendidikan pemilih merupakan agenda kepemiluan yang berlangsung terus menerus. Selain itu pendidikan pemilih adalah agenda yang terintegrasi sehingga bisa berdampak efektif dalam rangka melahirkan pemilih cerdas dan bertanggung jawab yang pada akhirnya dari pilihan mereka muncul pemimpin (wakil rakyat) berkualitas.
Makna integral pendidikan pemilih tidak saja dilihat dari aspek pelaku bahwa perlu menciptakan sinergisitas antara penyelenggara (KPU), pemerintah, partai politik dan stake-holder (pemangku kepentingan). Lebih dari itu, pendidikan pemilih semestinya diletakkan menjadi bagian pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas. Sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran warga bangsa mengenai aspek-aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Disamping pendidikan pemilih, agenda dalam rangka pembenahan kualitas praktik demokrasi elektoral juga perlu dari sisi kontestan pemilu. Secerdas apapun rakyat (pemilih), tidak akan ada artinya jika pemilu hanya diikuti oleh kontestan yang hanya menebar popularitas dan menomorsatukan kekuatan finansial, bukan kontestan yang mengandalkan aspek moralitas, integritas dan kualitas personal.
Agenda ini tidak hanya dalam rangka menyiapkan pemilih berkualitas menyongsong Pemilu 2014 dan pemilukada di sejumlah daerah. Bukan pula hanya untuk mendongkrak partisipasi pemilih yang terus menurun. Tapi sebuah agenda mendasar dalam rangka menyelamatkan pemilu. Agar mekanisme pemilihan langsung tidak hanya menghasilkan “demokrasi kerumuman”: asal besar dan banyak maka terpilih.
Demokrasi kerumunan harus kita cegah mulai hari ini. Sebab prinsip asal besar dan banyak maka terpilih (menang) sejatinya telah mendistorsi esensi demokrasi.

O P I N I

2010-03-08T17:51:00.000-08:00

Menangkal Logika Dagang Pilkada
Oleh: Marwanto

( Dimuat Harian Jogja, 1 Maret 2010 )

Salah satu yang dikawatirkan banyak pihak pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah maraknya praktik politik uang (money politics). Bagi rakyat, politik uang dalam pemilihan jabatan publik sebenarnya bukan hal baru. Sebab jauh sebelum munculnya era reformasi, mereka telah puluhan tahun melakukan pemilihan langsung kepala desa (Pilkades) yang notabena juga tak lepas dari praktik politik uang.
Konon ada anggapan umum bahwa seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa (Kades) harus memiliki “Tiga B”. Pertama bandha yang berarti harta atau uang. Seorang Kades harus punya harta yang banyak. Harta akan sangat mendukung kerja operasional sang calon. Salah satunya, tak dipugkiri lagi, untuk melakukan moey politics.
Kedua, bandhu yang berarti keluarga (keturunan). Dengan memiliki latar belakang keluarga besar, sang calon sudah mengantongi modal awal suara (pemilih) yang militan. Sebab tradisi orang Jawa ketika hendak memberikan suaranya dalam bilik ia akan menggunakan idiom: tega larane ora tega patine. Selain modal suara militan, adanya keluarga besar juga mempermudah dan sangat efektif sekali untuk memperluas jaringan.
Ketiga, bandhit atau arti leterleknya penjahat. Mungkin dapat dimaksudkan sebagai orang yang punya pengaruh. Untuk konteks saat ini barangkali bisa diartikan sebagai satgas atau semacam pasukan pengaman. Modal terakhir ini berperan dalam banyak hal. Mulai dari mengamankan posisi sang calon, mengintimidasi warga, dan bisa juga pendamping (bahkan pelaksana) dalam melakukan serangan fajar.
Dalam konteks Pilkada, kiranya tak terlalu berbeda jauh dengan praktik Pilkades di atas. Seorang yang hendak maju mencalonkan diri --baik untuk jabatan gubernur, bupati maupun walikota-- adalah orang yang mempunyai kekayaan dan jaringan. Sementara untuk syarat lain seperti visi, misi, karakter, serta integritas (kepribadian) sang calon, seakan menjadi syarat nomor sekian.
Pendek kata, asal punya uang yang banyak, maka syarat lain bisa tercukupi. Uang bisa untuk membentuk jaringan, membeli orang membuatkan visi-misi, dan menutup mata orang untuk melihat karakter dan kepribadian sang calon. Dari sinilah sebenarnya politik uang itu berpangkal.
Untuk konteks Pilkada, politik uang itu paling tidak terjadi pada dua ranah. Ranah pertama ada di tubuh partai politik. Hal ini mulai berlangsung saat proses penjaringan bakal calon (balon).
Ketentuan pasal 59 (ayat 1) UU No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan: “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, memang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-VII/2005. Sehingga dengan terbitnya UU No. 12 tahun 2008 (yang merupakan perubahan atas UU No. 32/2004) dimungkinkan munculnya pasangan calon independen (tidak diusung lewat partai politik).
Namun demikian posisi parpol tetap menjadi “gadis cantik” yang mendapat pinangan banyak pihak. Jika kita simak proses penjaringan pasangan calon Pilkada di tiga kabupaten (Sleman, Bantul dan Gunungkidul) maka fakta itu akan terbukti. Sejumlah parpol (terutama parpol besar) menjadi rebutan banyak tokoh yang hendak mencalonkan diri. Sementara untuk jalur perseorangan, sepertinya hanya menjadi pilihan terakhir jika seorang gagal mencalonkan diri lewat jalur parpol.
Logikanya, sebuah parpol yang diincar banyak calon akan menerapkan sejumlah syarat. Disamping memiliki visi, misi dan kualitas pribadi, seorang tokoh yang hendak melamar juga disyaratkan punya “gizi”. Syarat “gizi” ini kadang tak diatur “secara resmi”. Beberapa parpol hanya menyebut adanya uang pendaftaran dan nominalnya relatif kecil. Namun, seakan sudah menjadi rahasia umum, bahwa transaksi di belakang layar acapkali mencapai jumlah yang mencengangkan.
Langkah untuk menangkal politik uang pada ranah ini adalah memperkuat posisi anggota (konstituen) partai agar dapat berpartisipasi menentukan calon terbaik yang akan diusung partainya. Sebuah partai bisa menggunakan cara konvensi yang melibatkan sebanyak mungkin pengurus dan anggota untuk menjaring calon. Pendek kata, pengurus dan konstituen partai harus diberi hak untuk terus mengawasi mekanisme penjaringan calon.
Jangan sampai idealisme partai dalam menjaring calong dikalahkan oleh fakor uang semata. Kalau logika dagang yang menang sehingga aspirasi konstituen ditinggalkan, tidak saja akan menciderai regenerasi dan rekruitmen dalam tubuh parpol yang bersangkutan. Hal ini juga menunjukkan kegagalan regenerasi dan rekruitmen politik dalam tubuh parpol. Padahal regenerasi dalam tubuh parpol menjadi salah satu modal untuk regenerasi kepemimpinan nasional.
Sementara ranah ke dua, praktik politik uang di Pilkada bisa terjadi di lapisan masyarakat bawah (massa pemilih). Politik uang di ranah ini tak kalah dahsyatnya. Konon, sekitar 60% sampai 70% modal dari sang calon habis (disebarkan) untuk politik uang di itngkat grass-root.
Cara untuk menangkal politik uang di tingkat grass-root, mau tak mau harus memperkuat posisi masyarakat sipil. Tapi masyarakat sipil tersebut adalah yang terorganisir dan membentuk dirinya dalam wadah-wadah pengawasan atau pemantaun Pilkada. Kinerja dan gerak mereka juga akan lebih efektif jika wadah (organisasi) itu tadi berisi atau mencakup semua segmen masyarakat yang ada dan betul-betul menjaga netralitasnya dengan semua calon.
Dari situlah sebetulnya, peran Pilkada selain untuk menumbuhkan demokratisasi di tingkat lokal, juga bisa memperkuat esksistensi masyarakat sipil lokal. Masyarakat sipil lokal akan terbiasa untuk memperjuangkan hak-hak politik warga dengan cara menekan seminimal mungkin logika dagang dalam Pilkada. Disamping itu, masyarakat sipil lokal juga akan terbiasa mengelola konflik. Menejemen konflik yang baik merupakan salah satu syarat kedewasaan masyarakat sipil ketika bersinggungan dengan proses politik.
Jadi, pengefektifan kontrol konstituen parpol dan penguatan masyarakat sipil sama pentingnya dan harus bekerja sinergis untuk menangkal logika dagang dalam Pilkada. Jika logika dagang dalam Pilkada dapat diminimalisir harapan kita perilaku korupsi juga akan berkurang. Sebab, konsentrasi kerja kepala daerah yang terpilih tidak hanya memikirkan bagaimana modal yang dipakai dalam Pilkada bisa kembali. Rakyatlah yang menjadi prioritas utama.***

CERPEN

2010-03-08T17:49:00.000-08:00

Ombak Pantai Hawaii
Cerpen Marwanto
( Dimuat MINGGU PAGI, Minggu IV Desember 2009 )

“Sudah dulu ya Ma. Cium jauh, cupp emmmuah……..”
Mata Nurhana berkaca-kaca. Ia letakkan hanphone di atas meja dekat tempat tidurnya. Telpon genggam itu kini bersanding dengan photo dan beker yang menunjuk pukul dua pagi. Di luar suara jangkrik terdengar merajam hati. Lalu kesunyian yang hampir membeku, mengiringi Ana melamunkan perairan Hawaii.
Mungkin di Hawaii sekitar jam dua siang. Tentu Tono, suaminya yang bekerja di kapal pesiar sebagai juru masak, kembali melanjutkan rutinitasnya: mengangkut barang-barang milik para pelancong. Ya, dua bulan lalu Tono memberitahu Ana kalau waktu senggangnya dipakai buat kerja sambilan membantu para pelancong membawakan barang-barangnya. Hasilnya lumayan, duapuluh dolar perjam. “Lumayan kan Ma, bisa untuk nelpon ke rumah”, Tono memberikan alasan.
“Ah, Papa. Kau pasti tambah berotot berkat sambilanmu itu”, batin Ana sambil mengusap foto suaminya. “Tapi itu lebih baik, daripada buat mikirin macam-macam. Laki-laki itu jangan terlalu banyak punya waktu luang”, Ana melanjutkan kata hatinya.
Lamunan Ana terusik suara tangis si kecil Ade. Melihat anaknya menangis, Ana segera merapatkan selimut yang membungkus bocah dua tahun itu. Tapi Ade meronta: “Maa....mimik cucu, mimik cucu Ma, mimik...”. Ana kemudian menggendong bocah itu dan berjalan menuju kamar pembantu yang terletak di dekat dapur.
“Mbok Jum, tolong buatkan susu !”
Selama pembantu itu membuat susu, tangis Ade tak juga berhenti. Ini membuat Anggi, kakaknya, terbangun. Bocah lima setengah tahun itu bangkit dari ranjang lalu mengusap-usap matanya. Saat Ana kembali ke kamar dan menemuinya, Anggi langsung mengajukan pertanyaan sebagaimana malam-malam sebelumnya.
“Papa telpon lagi ya Ma?”
“Iya”
“Kapan sih Papa pulang? Anggi sudah rinduuu... banget.”
“Tidak lama Papa juga akan pulang, sayang. Mama juga kangen, kok. Sekarang kamu tidur lagi, ya.!”
Anggi segera memeluk boneka kesayangannya. Lalu terlelap bersama mimpi indahnya. Mungkin ia memimpikan pantai Hawaii, dengan penjaga pantainya yang cantik-cantik seperti sering ia lihat dalam sebuah film seri di televisi itu.
Begitu Mbok Jum mengantar botol susu ke kamar nyonya rumah, Ana langsung melatakkan buah hatinya itu dengan sangat hati-hati agar bisa lekas tidur. Lalu sebagaimana biasa, bersamaan dengan habisnya sebotol susu, bocah yang lahir saat ayahnya sedang di Hawaii itu langsung tertidur pulas.
Dan pagi kembali sepi. Lamunan Ana kian meninggi. Tak bertepi. Suara jangkrik yang diiringi detak beker membuat Ana sulit memejamkan mata. Ia kembali membayangkan perairan Hawaii, yang belum pernah ia kunjungki. Tapi, seperti juga Anggi, lewat salah satu film seri di televisi Ana bisa merasakan alam Hawaii. Pantai eksotik yang indah nan ramai. Sesuatu yang bertolak belakang dengan suasana hatinya: dingin dan sepi.
Sepinya pagi menggerakkan tangan Ana meraih remote tape-recorder. Tak lama kemudian terdengar sayup-sayup suara lembut Celine Dion melantunkan Power of Love. Itulah pelipur Ana satu-satunya saat ia sulit tidur selepas merima telpon dari Tono. Lagu yang disukainya, juga disukai Tono. Lagu yang menguatkan dua hati yang berpisah
***
Saptono melamar Nurhana tujuh tahun silam setelah menamatkan kuliahnya di akademi perhotelan. Sebuah akademi yang menurut ibunya hanya memproduk “babu bagi turis-turis”.
“Jadi babu ndak masalah to Bu. Asal bisa kaya.”, kilah Tono waktu itu. Dan benar, selepas lulus ia langsung mendapat kerjaan sebagai juru masak di sebuah hotel berbintang tiga di kota. Dia ngelajo menjalani pekerjaannya, dan memilih tinggal di desa kelahirannya. Sebab gaji sebagai juru masak akan lebih berarti jika dipakai hidup di desa. Tak hanya berarti, tapi bisa dibilang lumayan tinggi -- apalagi untuk sebuah keluarga baru.
Namun Tono tetap belum puas dengan profesinya sebagai juru masak di hotel berbintang. Dia ingin membuktikan ucapannya: menjalani profesi sebagai babu atau jongos tidak masalah asal bisa kaya. Maka disela-sela menjalani pekerjaannya dia terus mencari informasi tentang pekerjaan di kapal pesiar. Dua tahun lalu Tono diterima dan berangkat kerja di kapal pesiar di sekitar perairan Hawaii, saat kandungan Ana menginjak bulan kesembilan.
“Kita akan baik-baik saja Ma. Percayalah, ini demi anak-anak dan masa depan kita. Pasrahkan saja pada yang di Atas. Dan.satu lagi… ingatlah selalu dengan lagu kita !”
Tono pergi dengan meninggalkan pesan yang tak hanya bergaung optimis, namun juga mengalun romantis. Tapi perempuan itu mendengarnya dengan hati yang teriris. Hari-hari menjelang kelahiran Ade dilalui dengan kesunyian dan beban berat. Dan saat kesunyian hati hampir mengantarnya ke jurang kegelapan, Power of Love itulah yang menahannya. Hati itupun kembali tegar. Ia ingat kata-kata Tono yang tertulis di sampul album lagu itu saat diberikan pada ultahnya yang keduapuluh tiga: “Sebuah lagu bukan sekedar kenangan, ia bagaikan busur yang meluncur tanpa ragu”. Kalimat yang membuat Ana tersenyum waktu itu (karena tak mutu pikirnya), tapi kini dirasakan mukjizatnya.
Kelahiran Ade sedikit mengobati kesunyian Ana. Wajah mungil yang masih suci itu menjadi pelipur hati tersendiri. Namun ini tak berlangsung lama. Setelah Ade bisa sedikit-sedikit berjalan, mulailah kerepotan Ana. Pendeknya, si Ade mulai membutuhkan perhatian ekstra. Sementara si Anggi belum sepenuhnya bisa “mandiri”. Seharian waktunya habis untuk mengurus kedua anaknya. Apalagi kalau si Anggi nakal, ia akan ingat suaminya. Sebab tak ada yang meluluhkan kenakanalan Anggi selain ayahnya.
Lama kelamaan Ana tak tahan juga dengan rutinitas hidupnya. Tapi mungkin benar kata pepatah bijak: dalam kesulitan itu ada kemudahan. Pun dalam kesusahan, selalu terbentang jalan menuju keceriaan. Dan di swalayan itulah barangkali Ana menemukan kembali keceriaan hidupnya yang selama ini musnah. Waktu itu ia sedang belanja bersama dua anaknya.
“Annaa......., Nurhana, ya ?”
Kening Ana berkerut sebentar, lalu berguman dalam tanya: “Dani …..?”
Agus Wardani adalah teman dekat Ana saat kuliah di akademi perbankan dulu. Mereka berdua lalu menceritakan keadaan masing-masing. Dani kini masih membujang dan bekerja di sebuah bank di kota kabupaten. Sementara Ana mengakui keadaan yang sebenarnya --maksudnya suaminya yang kerja di kapal pesiar. Termasuk rutinitas hidupnya yang melelahkan, membosankan, dan terhimpit sepi
“Mau bergabung dengan kami ?”
“Ah yang benar kamu ?”
“Serius. Perusahaan masih membutuhkan beberapa tenaga marketing. Yaaa.. tak seberapa sih gajinya. Apalagi kalau dibanding gaji suamimu yang hitungan dolar. Tapi percayalah, bisa untuk mengisi kesepian hidupmu.”
Setelah pertemuan itu Ana konsultasi dengan Tono. Dalam telpon, Tono menyetujui niat isterinya mengisi waktu luang dengan aktivitas di luar rumah. Atas kebaikan Dani, Ana pun kerja di bank itu. Sebagian gajinya untuk membayari pembantu, yang mengasuh Ade.
***
Ana tergagap dari lamunan saat suara adzan memanggil dari masjid dekat rumahnya. Ia memandang beker itu: jam empat lebih sepuluh menit. Ia bergegas mengambil air wudlu lalu sujud dua rakaat. Kemudian berdoa, mohon pada Allah agar diberi kekuatan lahir-batin dan keselamatan seluruh keluarga termasuk suaminya yang di rantau. Setelah itu ia harus menyiapkan segalanya. Keperluan sekolah buat Anggi, perlengkapan kerjanya, dan …... jawaban buat Dani. Ya, tiga hari lalu Dani mengajak Ana untuk menemaninya ke pesta resepsi salah satu koleganya di bank.
Ana merasa berat untuk menolak ajakan Dani. Tapi pergi berdua bersama Dani ke sebuah pesta resepsi jelas mustahil. Akhirnya Ana memutuskan untuk menolak ajakan Dani dengan alasan mau mengunjungi ibunya.
“Aduh gimana ya Dan. Ibu kemarin telpon mau ketemu Anggi dan Ade. Katanya beliau sudah rinduuuu banget sama cucunya. Tak baik kan menolak keinginan orang tua”
Dani tak bisa berbuat banyak. Dia sangat bisa mengerti segala alasan Ana. Bahkan sejak di bangku kuliah dulu, pengertian Dani lebih besar daripada yang dimiliki oleh Tono. Barangkali karena memang sudah nasib, akhirnya Ana jatuh ke tangan Tono. Tapi dasar jiwa seorang salles, Dani tak menyerah sampai di situ. Sebulan kemudian, di suatu sore, Dani mengajak Ana ke sebuah pameran pembangunan di kota kabupaten.
“Bisa kan nanti malam ?”
“Entahlah Dan. Emmm…..”
“Kalau kamu ragu, ajaklah Anggi, pasti dia senang.”
Kali ini Ana tak bisa mencari alasan. Ajakan Dani begitu mendadak. Ia bingung, dan terdiam sejenak. Ketika hendak mengemukakan suatu alasan, Dani terlanjur menutup pembicaraan dengan nada kalimat penuh optimisme seorang lelaki:. “Kalau begitu sampai nanti malam, daaah….”
Ana meletakkan telponnya sambil mengusap air mata. Juga mengusap photo Tono yang terletak dekat beker. Ia lalu meraih remote tape-recorder dan mengembara bersama lagu itu: Power of Love.
Pukul tujuh malam lebih sedikit pintu kamar Ana diketuk Anggi. “Ma, Mama… ada Om Dani. Katanya sudah janjian sama Mama…………”
Ana kembali mengusap-usap photo suaminya. Di sana tergambar debur ombak pantai Hawaii yang kini membuat gigil hatinya***

Cerpen

2010-03-08T17:46:00.000-08:00

Lukisan Terakhir

Cerpen Marwanto

(Dimuat KR BISNIS, 22 November 2009)
Malam menunjuk pukul dua. Udara dingin menusuk tulang lewat pori-pori. Dan suara jangkrik di persawahan terdengar merajam hati. Hati lelaki yang kini terasa sulit merumuskan air mata. Meski telah menekuk tubuhnya di atas ranjang dan tak bangun lagi. Aatau bahkan berlari kencang di tengah padang tak bertepi. Yang pasti, malam berlalu begitu panjang. Dan lengang.
Malam-malam seperti itu, yang panjang dan lengang, sudah sewindu berlalu. Tepatnya, sejak ditinggal Sita, hidup lelaki itu tak menentu. Bagai layang-layang putus talinya. Hinggap di sembarang tempat. Tergantung angin. Kadang di trotoar. Sekali tempo mampir di terminal. Lain waktu mojok dengan anak-anak muda di pos ronda. Tapi uniknya: meski sering pulang larut malam ia tak lupa merenung sebentar sebelum tidur, sambil mencoret-coret beberapa kalimat --mungkin dimaksudkan sebagai puisi.
Dalam perenungan itulah Rama, lelaki tadi, sering teringat Sita. Gadis yang telah menemani hidupnya hampir tiga tahun. Bagi Rama, Sita adalah gadis pengertian, santun, jarang marah dan mudah memaafkan. Lebih dari itu, ia selalu dapat membaca hati Rama. Itulah sebabnya pengertian Sita melebihi gadis-gadis lain yang pernah dekat dengan Rama.
Masa lalu Rama tak lepas dari tiga hal: Sita, trotoar, dan lukisan. Ya, Rama adalah seorang pelukis wajah yang mengais rejeki di trotoar kota –profesi yang ia jalani setamat dari SMA. Sebenarnya Rama cukup beruntung memiliki kekasih macam Sita, yang mahasiswi dan cantik. Apalagi sepulang dari kampus Sita selalu mendampingi kekasihnya itu mengais rejeki di trotoar. Dan jika tak ada pesanan, Rama acapkali menjadikan kekasihnya itu sebagai model lukisan. Bagi Rama, kecantikan Sita tak habis-habisnya untuk dituangkan ke dalam kanvas. Seperti pemuda yang jatuh cinta memandang bulan purnama. Saat melukis wajah Sita itulah ekspresi dan semangat hidup baru muncul dari dalam jiwa Rama.
Tapi, kini semuanya berlalu. Musababnya sederhana: seorang bos perusahaan yang juga kolektor lukisan tertarik dengan lukisan wajah perempuan karya Rama. Ternyata ketertarikan bos tersebut tak berhenti di situ. Ia ingin sekali dikenalkan dengan model lukisan tadi, yang tak lain adalah Sita. Setelah keduanya berkenalan, malapetaka menimpa Rama. Sita yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya gadis yang selalu bisa membaca hati Rama, ternyata gagal mempertahankan komitmen cintanya. Mungkin selama ini Sita adalah gadis polos yang cuma mengenal lingkungan kehidupan pelukis trotoar yang sederhana. Sita belum pernah merasakan empuknya duduk di jok Inova atau Grand Livina.
Kepergian Sita membekaskan luka teramat dalam bagi Rama. Ia merasa tak hanya dikhianati Sita, tapi dikhianati kecantikan. Dan ia pun berjanji untuk tidak lagi melukis keindahan. Rama tak percaya lagi pada kecantikan wajah. Baginya, kecantikan dan keindahan wajah seringkali menipu. Sejak itu ia pensiun melukis wajah. “Aku tak mungkin melukis kepalsuan !!”, jeritnya.
***
Sore itu kicau burung ramai bersautan. Di halaman belakang rumahnya, Rama sedang melukis pemandangan alam. Sejak pensiun melukis wajah, objek lukisan Rama pindah ke pemandangan. Bagi Rama, keindahan alam tak pernah menipu. Ia suci dan lugu. Tapi baru beberapa menit menorehkan kuasnya ke kanvas, pintu rumah ada yang mengetuk. Seorang laki-laki berpakaian perlente datang. Tamu itu ternyata seorang General Manejer di sebuah perusahaan real-estate. Bagas namanya. Kedatangannya bermaksud meminta Rama melukiskan wajah kekasihnya.
“Tapi Tuan, saya berjanji tak akan melukis wajah lagi”
“Tolonglah, saya mohon dengan sangat. Saya sudah jelajah ke seluruh penjuru kota. Ternyata, hanya Anda pelukis wajah yang punya jiwa.”
“Em….. tapi,”
“Coba dilihat dulu foto yang saya bawa ini...!”
Rama tercengang melihat kecantikan perempuan dalam foto itu. Lalu dengan tak sadarkan diri ia mengangguk-anggukan kepala. Bagas mengartikannya sebagai tanda setuju.
“Terima kasih, terima kasih. Kapanpun jadinya, saya akan menunggu.”.
Bagas berlalu. Mata Rama masih terpaku, menatap foto itu. Semburat masa lalu terbayang di wajahnya. Mendadak gairah baru muncul dalam jiwanya. Gairah yang menyeretnya untuk memegang kuas dan …. melukis wajah ! Tangan Rama seperti ada yang menggerakkan untuk terus menari-nari di atas kanvas melukis kecantikan bulan purnama. Dan akhirnya terciptalah sebuah lukisan yang amat indah. Ah, lebih dari indah. Lukisan itu alami dan hidup. Jika publik tahu, barangkali inilah lukisan yang paling menghebohkan dunia !
Pagi itu Rama bangun kesiangan. Semalam waktunya habis untuk memandangi hasil lukisannya. Lukisan itu hampir jadi. Ya, tinggal finishing touch atau sentuhan akhir yang akan menyempurnakan lukisan itu. Saat tangan Rama hendak mengusap wajah perempuan dalam lukisan itu, mendadak telpon genggamnya bergetar.
“Sudah Tuan, tinggal sentuhan akhir saja. Jum’at sore bisa di ambil”
“Terimakasih, terima kasih. Saya tak tahu harus membalas dengan apa budi baik Mas Rama.”
“Jangan terlalu dipikirkan Tuan, saya hanya ada satu syarat…”
“Katakan saja, jangan sungkan. Berapapun yang Mas Rama minta akan saya penuhi. Sepuluh juta, duapuluh, limapuluh atau bahkan….”
“Bukan soal rupiah Tuan..”
“Oya, lalu soal apa ?”
“Saya minta Tuan mengajak perempuan yang ada dalam foto itu saat nanti mengambil”
“Oke, tak masalah”
HP ditutup. Rama melemparnya ke tempat tidur. Tangannya kembali mengusap-usap wajah perempuan dalam lukisan itu. “Kutunggu kau Sang Putri”, desisnya dalam hati.
Pada hari yang ditentukan, Bagas datang bersama perempuan dalam foto itu. Di balik pintu regol rumahnya, Rama berdiri membelakangi tamunya. Bagas dan perempuan itu terkejut.
“Berhenti di situ Tuan !”
“Ada apa ini ?”
“Saya minta Tuan Bagas menunggu di sini. Saya akan membuat sentuhan akhir pada lukisan bersama perempuan itu !”
Bagas tak bisa menolak. Perempuan itu melangkah pelan –dari sorot matanya terpancar keraguan. Hatinya membisik: “Sepertinya aku tak asing lagi dengan suasana rumah ini, tapi…..”.
“Jangan ragu Sang Putri, ! Sliahkan, silahkan. Lukisannya ada di pendopo itu”
Perempuan itu meneruskan langkah. Pelan sekali. Ketika sampai di depan lukisan, mata mereka saling bertatapan --dan seperti ada tenaga ghaib yang membuat keduanya tak bisa berkedip.
“Saya akan melakukan sentuhan akhir pada lukisan ini, saya harap Sang Putri tak keberatan. “
Rama mendekat. Tangannya memegang pundak perempuan itu. Ditatapnya perempuan itu dalam-dalam, lama sekali. Lalu, sekali lagi, seperti ada tenaga gaib yang menggerakkan mereka untuk saling berdekapan. Berpelukan, erat sekali. Degup jantung mereka seperti air di ujung muara sungai ketika bertemu samudra. Lalu keduanya berguling-guling di lantai pendopo. Lantai yang saat itu berubah menjadi samudera dengan ombak yang rancak berirama. Dan, begitu ajaibnya, bersamaan dengan itu lukisan di samping mereka menjadi tambah indah, alami, dan hidup.
Di luar regol, Bagas sudah bosan menunggu. Ia masuk dan langsung menuju pendopo tempat lukisan itu dipajang. Ia takjub melihat keindahan lukisan perempuan itu: “Ah, ini bakal menjadi lukisan termahal di dunia”.
Tapi ketakjuban Bagas menjadi keterkejutan saat ia mendapati kekasihnya ber-pelukan dengan sang pelukis. Dan, tubuh kedua insan yang berpelukan telanjang itu ternyata sudah tak bergerak lagi. Mereka begitu damai menghempaskan nafas terakhir. Bagas sedikit cemas. Namun, logika dagangnya membuat pikirannya berbalik: masih banyak perempuan cantik, tapi tak banyak ada lukisan seindah ini.
“Saya akan menjadi kolektor terkaya”. Bagas menjerit sambil mengepalkan tangannya ke udara.
Tapi begitu Bagas hendak menyentuh lukisan terakhir karya Rama, pelan-pelan lukisan itu lebur --muksa bersama tubuh Rama-Sita.***

CERPEN

2009-12-01T00:05:00.000-08:00

Tetangga Baru
Cerpen Marwanto

(Dimuat KEDAULATAN RAKYAT, 8 November 2009)

Mijan. Begitu ia memperkanalkan namanya. Pendek memang. Sesingkat ia mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sebuah jabat tangan erat. Bagai cengkraman harimau yang tak kenal ralat. Belum lagi tatapan matanya yang tajam (Ah, mengingatkan kita pada mata elang !). Jelas, membuat kami semua segan. Tapi tak sedikit diantara kami yang selalu ingin dekat. Karena jauh dibalik ketajaman tatapannya, memancar telaga jernih -- yang membuat kami tak menolak untuk bersahabat.
Ia datang ke desa kami sebulan lalu. Mengaku berasal dari salah satu kampung di Indramayu. Ya, ia membawa beberapa bungkus kardus ukuran besar. Menurut pengakuannya, ia adalah seorang penjual minyak wangi yang mengedarkannya ke pasar-pasar. Namun menilik logat bicaranya, kami ragu kalau ia dari Indramayu.
“Apa benar sampeyan ini dari Indramayu ?”, tanya ketua RT yang juga mewakili warga yang hadir menyambutnya.
“Saya memang lahir di Indramayu.....”
“Tapi logat bicara sampeyan....”
“Benar, logat bicara saya memang Jawa Timuran. Sebab, sejak lulus SD saya berkelana di banyak pesantren di Jawa Timur. Dan hingga kini.... Ah, saya kira dari mana asal kita tak terlalu masalah. Yang penting, kita masih sebangsa, dan sama-sama kawulane Gusti Allah. Nggih mboten ?”
Kami semua manggut-manggut pertanda mengiyakan. Begitu pula ketika ia meminta nginap di salah satu rumah warga. Sebuah permintaan yang tak mungkin kami tolak, sebab meluncur dari mulut manis –mungkin semanis madu atau paling tidak kolak.
“Dengan amat sangat Bapak, saya mohon diperkenankan tinggal di sini. Barang satu sampai dua bulan, sebelum kami menemukan wilayah pemasaran yang tepat”.
“Jadi barang dagangan macam apa yang sampeyan bawa !”
“Minyak wangi non-alkohol.....”
Lalu dengan cekatan ia mengeluarkan beberapa contoh minyak wangi dalam botol-botol ukuran kecil. Dan dalam sekejab ruangan itu menjadi harum: semerbak melati, kasturi, strauberi, .......
Namun saya (dan mungkin juga warga lain) ragu apakah semua bungkusan kardus besar itu berisi minyak wangi. Rupanya keraguanku terbaca dengan baik oleh Mijan. Ia segera menjawab, sebelum saya lontarkan beberapa pertanyaan mengenai hal itu.
“Selain minyak wangi, kami juga menawarkan berbagai jenis baju muslim, sarung, dan pecis....”
Saya pun lega. Demikian pula warga lain yang hadir. Kemudian, dengan bahasa yang sopan pula, Pak RT meminta tanda pengenal tamu itu. Kami heran, melihat wajah Pak RT seperti memendam tanya begitu melihat KTP yang disodorkan Mijan.
“Benar ini KTP sampeyan ?”
“Benar Pak. Memang oleh teman-teman saya dipanggil Mijan, meski di KTP saya terlahir dengan nama Nur Kholil. Tapi apalah arti sebuah nama, ngggih mboten Bapak-Bapak ?”
Kami semua menggut-manggut lagi pertanda tak keberatan. Lalu dengan nada sopan, tamu itu menanyakan akan ditampung di rumah siapa untuk bermalam.
Pak RT menoleh kiri-kanan, seakan minta persetujuan. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan.
“Bagaimana kalau di rumah Mas Gatot saja”
Saya terkejut nama saya disebut. Tapi kemudian saya memahami alasan Pak RT. Saya adalah ketua Karang Taruna, disamping itu rumah saya luas, belum beristeri, dan kerap dipakai nongkrong anak muda. Saya pun kemudian mengatakan tak keberatan Tapi, tamu itu justru yang tak berkenan. Alasananya, agak bersifat pribadi memang. Bahwa tiap malam ia tak terbiasa dengan suasana gaduh nan ramai. Sebab, katanya, ia selalu menghabiskan malam untuk mengaji dan sujud pada Tuhan. Maka dia mohon dicarikan rumah yang agak sepi, tak banyak orang berkerumun terutama di malam hari.
Selidik punya selidik, Pak RT dan kami menemukan pilihan rumah Mbokde Sayem –seorang janda yang hanya ditunggui cucunya bernama. Rahmat. Memang rumah itu tak begitu luas, tapi cukup untuk menampung barang bawaan Mijan --dan yang penting sepi, seperti yang ia inginkan.
Seminggu berlalu, tetangga baru kami segera bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ia rajin nongol pada acara hajatan di kampung, seperti gotong royong atau kerja bakti. Tapi untuk kegiatan kepemudaan, Mijan jarang menampakkan diri. Satu-satunya kedekatan Mijan dengan pemuda hanyalah kalau ada acara pengajian di masjid –dan akhir-akhir ini ditambah dengan rutinitasnya mengajar anak-anak kampung baca Qur’an. Ah, dengan Rahmat pun Mijan terlihat akrab sekali. Cucu Mbokde Sayem itu kini lebih rajin ke masjid, menjadi muadzin setiap maghrib.
Namun yang membuat kami heran, hampir sebulan tak kami lihat Mijan ke pasar membawa dagangannya. Menurut keterangan Rahmat, selama ini Mijan hanya di rumah saja. Dan ketika saya selidik lebih jauh, bocah yang belum lama disunat itu hanya menjawab pendek: tidak tahu. Hal ini mendorong saya dan beberapa rekan pemuda desa menyambangi rumahnya. Mijan agak terjekut menerima kedatangan kami sore itu.
“Monggo Mas Gatot. Mari teman-teman... ...”
Ia mempersilahkan kami sambil dengan sigap membetulkan letak kardus-kardus besar itu, yang kelihatanya bukan berisi botol minyak wangi --dan mungkin juga bukan baju muslim, sarung atau peci.
“Kok masih di rumah saja Mas Mijan ?”
“Iya.”
“Lho, bagaimana dengan dagangannya. Kapan lakunya ?”
“Ceritanya kan begini Mas Gatot. Saya ini sebenarnya cuma membawakan barang milik seorang teman. Dan saya tak berani menjual barang-barang ini sebelum teman saya datang. Rencaanya dalam minggu ini .... ah paling lama awal minggu depan, teman saya itu akan datang. Sekarang ia masih ada urusan dagang di Temanggung”.
Saya dan pemuda desa lainnya saling berpandangan. Pandangan yang penuh terka. Sikap ini kami lakukan karena dalam pertemuan Karang Taruna se-kabupaten dua hari lalu, Pak Bupati menganjurkan supaya kami hati-hati kalau menerima tamu dari luar daerah yang belum dikenal. Dan tadi malam, kami memang mengumpulkan pengurus Karang Taruna desa untuk membicarakan pesan Pak Bupati tersebut. Jadi kedatangan kami hari ini adalah keputusan rapat tadi malam. Namun, ketika kami berusaha untuk menyelidik lebih jauh barang dagangannya, dalam kardus besar yang menurutnya berisi pakaian muslim, ia menolak halus.
“Maaf Mas Gatot, saya tak berani membuka barang milik teman saya ini sebagaimana diamanatkannya. Bukankah sebagai seorang muslim kita wajib melaksanakan amanat ? Tapi, kalau kardus yang satu ini, monggo silahkan lihat, ini milik saya,”
Lalu Mijan menyodorkan kardus yang sering dibukanya itu, yang dulu waktu dia datang pertama kali ke kampung kami telah membukannya dan berisi minyak wangi. Mungkin kardus itu memang sebagai sampel. Tapi yang kami inginkan adalah kardus lainnya, yang tak boleh dibuka itu.
Malam harinya, dalam sebuah rapat mendadak di Balai Desa, kejadian siang itu kami konsultasikan dengan perangkat desa dan BPD. Ternyata, sikap baik Pak RT dan saya yang mengijinkan tamu itu bermalam di rumah Mbokde Sayem kurang berkenan di hati Pak Lurah.
“Saya pikir, Pak RT dan Mas Gatot terlalu gegabah menerima orang itu”
Pak RT terdiam. Wajahnya tertunduk, menunjukkan watak khas seorang bawahan yang selalu siap menerima kemarahan atasan. Namun, saya agak tersinggung dengan ucapan Pak Lurah, apalagi pandangan matanya memancarkan sikap arogan.
“Begini Pak Lurah, sebagai sesama manusia, terus terang hati kami terketuk, dan tak kuasa menolak permintaannya. Apalagi permintaan itu diungkapkan dalam bahasa yang sangat halus dan sopan. Dan lagi, bukankah tamu itu sudah menunjukkan tanda pengenal dan juga mengakui pekerjaannya ?”
“Dan satu hal lagi Pak Lurah”, tiba-tiba salah satu pengurus Karang Taruna menyela pembicaraan, “Bukankah wajah Mijan tak ada kemiripan secuilpun dengan potret wajah yang disebar aparat beberapa waktu lalu ?”
Ternyata argumentasi yang kami lontarkan tak memuaskan Pak Lurah. Dan sebelum peserta rapat lainnya urun rembug, ketua BPD tampil memberi jalan tengah.
“Begini Bapak-Bapak sekalian, yang sudah ya sudah. Meski begitu, kita tak boleh lengah. Jadi, jangan buang waktu lagi. Besok pagi kita mengklarifikasi hal ini. Kita temui tetangga baru kita itu bersama-sama”.
.Forum yang hadir sepakat dengan usulan ketua BPD. Namun satu hal yang diluar dugaan kami: ternyata isi pertemuan malam itu cepat tersiar. Akhirnya, rencana menemui Mijan yang hanya melibatkan Pak Lurah, Pak RT, anggota BPD, dan beberapa pengurus Karang Taruna, ternyata diikuti pula oleh pihak Polsek
Pagi itu belum ada jam enam. Rombongan kami sudah tiba di rumahnya Mbokde Sayem – ini perintah Kapolsek yang harus kami laksanakan. Seperti biasa, rumah itu lengang dan sepi. Apalagi halamannya belum terkena sorot matahari. Ketika kami uluk salam, nampak perempuan tua itu membuka pintu dengan sangat hati-hati. Bukannya ia tak bisa lagi cekatan, gerakannya yang terlalu kuat akan mengakibatkan pintu tua dari kayu itu gogrok berantakan.
Ia adalah perempuan yang telah renta, dan semakin menunjukkan kepikunannya melihat rambongan kami. Karenanya saya membisikkan pada telingannya berkata ingin menemui Rahmat. Dengan panggilan khas, Mbode Sayem menyuruh cucunya itu keluar. Bgaimanapun, bocah ingusan itu agak kaget dan sedikit keder melihat kedatangan kami
“Jangan takut, Mat. Bapak-bapak ini cuma mau bertemu dengan Mijan...”
Rahmat diam sejenak. Lalu berkata dengan suara berat tertahan, “Emm anu Mas Gatot, tadi malam selepas tahajud Mas Mijan telah pamit?”
“Pamit ???”, kata kami serentak.
“Ya, membawa semua barangnya....”
Pak polisi, karena nalurinya yang mengharuskan tak percaya pada orang paling alim sekalipun, segera menghambur masuk menyelidik seluruh ruangan. Hasilnya nihil dan kami harus meninggalkan rumah Mbokde Sayem –rumah tua yang sejak saat itu menyimpan beribu pertanyaan.
Mijan telah pergi. Tak ada kejadian luar biasa selama sebulan ia bersama kami. Ya, kecuali anak-anak menjadi lebih rajin ke masjid untuk mengaji.***

OPINI

2009-10-20T00:55:00.001-07:00

Oposisi Tak Diperlukan Lagi ?
Oleh MARWANTO
(Dimuat Harian Jogja, 17 Oktober 2009)

Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 segera akan dilantik 20 Oktober mendatang. Kemenangan pasangan calon SBY-Boediono sudah diprediksi sejumlah pihak –baik pengamat, lembaga survei maupun masyarakat awam sekalipun. Hasil Pilpres 2009 pun menjadi kurang menarik untuk diikuti. Justru yang paling menarik perhatian orang dari Pilpres 2009 waktu itu adalah apakah Pilpres akan berlangsung dua atau satu putaran. Dan seperti kita saksikan bersama, Pilpres 2009 memang hanya berlangsung satu putaran.
Meski Pilpres 2009 sudah berlangsung dan kurang menarik diikuti, hemat saya ada satu hal yang patut ditelaah kaitannya dengan perolehan suara ketiga pasangan calon. Dari ketiga perolehan suara pasangan calon, hanya pasangan JK-Wiranto yang diluar dugaan. Menurut sejumlah lembaga survei, elektabilitas pasangan ini meningkat mendekati hari H pemilu dan diperkirakan akan head to head dengan pasangan SBY-Boediono jika Pilpres berlangsung dua putaran.
Peran partai memang tidak lagi signifikan untuk mendulang suara dalam Pilpres. Namun pasangan JK-Wiranto dikenal mempunyai jaringan luas –baik di Jawa maupun luar Jawa. Jangan lupa, pasangan JK-Wiranto juga didukung sejumlah tokoh ormas keagamaan. Tapi mengapa perolehan suara mereka jeblok?
Mari kita telusuri dari karakteristik perilaku pemilih. Berkaca dari hasil Pemilu Legislatif 2009, masyarakat kita mendasarkan pilihannya lebih menggunakan pertimbangan faktor rasional daripada ideologis. Pendek kata, pemilih kian pragmatis. Sehingga, faktor ideologis tak lagi menjadi pertimbangan yang dominan bagi pemilih kita. Konon, PKS memperoleh simpati (meningkat perolehan suaranya) bukan lantaran faktor ideologis, tapi partai ini mampu membangun citra sebagai partai yang bersih dan peduli.
Di Pilpres 2009 (karena pasangan calon yang terbatas), selain perilaku pemilih yang pragmatis, notabene pemilih kita hanya terbagi dalam dua arus besar: yakni pendukung pemerintah dan yang di luar pemerintah (baca: opisisi). Dilihat dari cara pandang ini, peta dua pasangan sudah jelas: pasangan Mega-Prabowo mewakili oposisi, sementara dari pemerintah (baca: incumbent) diwakili pasangan SBY-Boediono.
Lalu pasangan JK-Wiranto? Pasangan ini tidak jelas benar posisinya. Di satu sisi, JK acapkali ditempatkan sebagai bagian dari pemerintah. Namun dalam berbagai kesempatan (kampanye), JK sering mengkritik SBY. Sebagai bagian dari (keberhasilan) pemerintahan, posisi JK berada di bawah bayang-bayang SBY. Masyarakat awam menilai, keberhasilan pemerintahan karena peran presiden (SBY), dan bukan JK (wakil presiden). Di lain pihak, sebagai pengritik SBY, posisinya kalah dibanding oposisi (pasangan Mega-Prabowo).
Alhasil, ditilik dari dua kutub besar perilaku pemilih Pilpres 2009 (mendukung pemerintah atau oposisi), pasangan JK-Wiranto logis jika hanya memperoleh suara yang kecil. Agaknya, masyarakat menginginkan suatu sikap yang tegas dari politisi: pemerintah atau oposisi. Wilayah “abu-abu” atau permainan “dua kaki” yang dilakukan JK (dan partai Golkar dalam lima tahun terakhir), ternyata tak mendapat simpati rakyat.
Justru, masyarakat masih menaruh respek dan hormat pada opoisisi (pasangan Mega-Prabowo). Gabungan partai yang mengusung pasangan Mega-Prabowo di Pileg kemarin memperoleh suara pada kisaran 21%, tapi dalam Pilpres justru suaranya meningkat menjadi sekitar 26,79%. Sedang gabungan partai yang mengusung JK-Wiranto di Pileg memperoleh suara sekitar 22% namun suara mereka pada Pilpres menurun jauh hanya sekitar 12,41%.
Respek masyarakat terhadap oposisi bisa jadi didasarkan atas asumsi akan adanya perubahan kondisi kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar melanjutkan. Dan setiap oposisi memang lahir dari ide perubahan. Dari sini sejatinya oposisi dapat memperoleh simpati dari rakyat. Tinggal bagaimana parpol yang menjadi oposisi itu merebutnya (baca: menciptakan momentum).
Namun menjadi oposisi di negeri ini memang butuh keberanian. Dua partai besar (Golkar dan PDIP) yang nyata-nyata menjadi rival partai pendukung presiden terpilih pada Pilpres 2009, bisa jadi akan memilih “jalan aman” (baca: bergabung dengan pemerintahan SBY). Padahal, baik Golkar dan PDIP adalah partai lama dengan kelebihan masing-masing. Golkar punya SDM pengurus yang bagus hingga tingkat bawah. Sementara PDIP punya pendukung fanatik yang cukup besar.
Namun memang realitas menunjukkan belum ada dalam sejarah politik di Indonesia partai oposisi itu mampu besar secara langgeng. Kebetulan, PDIP yang baru satu periode pemerintahan menjadi oposisi suaranya merosot. Namun, kata teori politik, jika sebuah kekuasaan tidak ada penyeimbangnya, maka yang akan muncul bukanlah pemerintahan yang kuat, tapi pemerintahan yang otoriter. Sehingga oposisi menjadi salah satu pra syarat terpeliharanya iklim kehidupan kenegaraan yang demokratis.
Lalu, siapa yang akan berani tampil sebagai oposisi demi mengemban visi luhur melakukan chek and balances agar tak lahir kekuasaan yang otoriter? Politisi kita lebih memilih oposisi demi kesehatan demokrasi atau kursi (di kabinet) ? Atau, format politik di negeri ini sedang akan bergeser: pemerintahan SBY akan merangkul semua kekuatan politik sehingga fungsi parlemen kembali seperti rezim Soeharto sekedar sebagai stempel pemerintah ? Lalu gerakan oposisi kembali diperankan oleh media maupun LSM dalam wujudnya oposisi ekstra-parlementer? Kita tunggu saja.***

OPINI

2009-09-30T03:13:00.001-07:00

DPR, Satu untuk Semua !

Oleh Marwanto

Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 20 tahun 2008 tentang Tahapan dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pelantikan anggota DPR merupakan tahapan terakhir dari hajat besar demokrasi elektoral tersebut. Kini, semua pihak sudah bisa bernafas lega. Anggota dewan yang terhormat periode 2009-2004 sudah dilantik.

Tidak hanya anggota dewan yang dilantik yang berbahagia. Semua komponen bangsa sudah selayaknya bersyukur dan menyambut gembira atas momentum ini. Meski proses penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 disertai sejumlah catatan (bahkan catatan penting), secara umum kita masih bisa mengabarkan pada dunia luar bahwa Indonesia masih merupakan negara yang menganut faham demokrasi.

Namun, tak seharusnya kegembiraan itu berlarut-larut. Tak semestinya keberhasilan menyelenggarakan pemilu menjadikan kita pongah. Sebab, bagi penyelenggara, ada banyak catatan serius yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu lima tahun ke depan. Sementara untuk anggota dewan yang baru saja dilantik, sejumlah tugas sudah menunggu. Segudang amanat dari rakyat menumpuk untuk diperjuangkan. Juga, yang tak kalah penting, “PR” dari periode dewan yang lalu, yang harus segera diselesaikan.

Dan jauh di atas segalanya, makna dari frase “wakil rakyat” itu sendiri. Pernahkan di saat rehat dari kesibukan para anggota dewan yang terhormat itu mencoba memahami dalam-dalam makna substantif dari kata “wakil rakayt”? Baiklah, awam pun tahu ada tiga fungsi anggota dewan: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi itupun, sejujurnya, belum optimal dilakukan. Apalagi sampai mendedah soal makna subtantif wakil rakyat.

Cobalah bertanya yang lebih konkret dan sederhana saja: apa yang terbayang di benak mereka beberapa saat setelah dilantik? Apakah ....

Pertama, membayangkan gaji dan fasilitas yang hanya bisa dinikmati oleh segelinitr orang di negeri ini. Kedua, membayangkan konstelasi politik demi mengamankan posisinya dan memperbesar kekuasaan kroniya lima tahun mendatang. Ketiga, membayangkan jutaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, aspirasi rakyat yang belum sepenuhnya tertampung di gedung parlemen, dan hal lain sejenisnya?

Semoga ihwal ketiga yang terbayang di benak anggota dewan yang terhormat kita, begitu mereka selesai dilantik. Namun, jika nomor satu dan dua melintas di benak mereka, itupun sesuatu yang manusiawi. Sebagai wakil rakyat, mereka mesti digaji dan diberi fasilitas yang memadai. Pun sebagai politikus, mereka sah untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Tapi jika tidak hati-hati, fungsi sebagai politikus ini bisa mereduksi makna “wakil rakyat”.

Betapa tidak? Sering kita dengar secara santer kritikan dari sejumlah pihak yang menyebutkan anggota dewan kita lebih berposisi sebagai “wakil partai” daripada wakil rakyat. Ini karena katika mereka duduk di dewan lebih terbebani misi partai, bukannya menyalurkan aspirasi rakyat secara umum. Memang realitas di parlemen, bahwa DPR terdiri dari berbagai partai yang tercermin dari fraksi-fraksi. Namun sebagai institusi, (anggota) dewan adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia tanpa tersekat-sekat dalam kelompok tertentu.

Semangat anggota dewan untuk lebih berposisi sebagai wakil rakyat Indoneisa secara keseluruhan inilah yang dari waktu ke waktu dirasa mulai luntur. Padahal, semangat inilah yang menjadi awal sekaligus kunci kesuksesan dewan mengemban aspirasi dan mandat rakyat. Ketika anggota dewan berposisi sebagai wakil rakyat, ia tak akan tergoda untuk hanya memperjuangkan kepentingan (sempit) kelompoknya saja. Ia juga tidak mudah diintervensi dan ditekan pemerintah, berkaitan kebijakan pemerintah (kekuasaan) yang tidak memihak kepentingan rakyat banyak.

Alhasil, hemat saya, semangat untuk mengembalikan “kithah” anggota dewan sebagai wakil rakyat akan menjadi titik awal dalam rangka memulihkan kewibawaan institusi DPR itu sendiri yang pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kinerja dan karakter anggota dewan. Institusi dewan itu satu, tapi mengemban manfaat untuk semua atau seluruh rakyat negeri ini.

Semoga anggota dewan periode 2009-2014 yang baru saja dilantik juga berpikiran demikian.***

BYAR

2009-07-26T20:55:00.001-07:00

Kiai Noor

Kiai Noor Hadi wafat pada malam pencontrengan Pilpres 2009. Saya tidak tahu ia akan memilih pasangan capres nomer berapa, seandainya tanggal 8 Juli itu ia masih sugeng. Setiap saya sowan saat lebaran Idul Fitri, beliau tak pernah mengajak bicara politik. Ia lebih senang ngobrol dan mendiskusikan “radikalisme” pandangan keagamaan.
Namun jangan serta-merta mengidentikan radikalisme yang saya sebut di atas dengan sikap fundamentalisme beragama yang dalam wacana politik, terutama akhir-akhir ini (di tahun melenium yang melelahkan), cenderung memperoleh imej kurang sedap. Konon, radikalisme berasal dari kata “radik” yang berarti akar.
Akar keagamaan (dalam Islam) inilah yang, hemat saya, menjadi titik berangkat pandangan-pandangan Kiai Noor. Karena itulah, bagi orang yang kurang longgar memahami, Kiai Noor sering disalahpahami. Minimal, sebagian orang tak habis pikir mencerna pandangannya. Meski ia Mustaysar PC NU Kulonprogo (dengan demikian tak ada orang yang berani meragukan bahwa ia NU deles) toh ia cukup getol “menyerang” tradisi yang konon paling banyak dilakukan warga nahdliyin: peringatan 7 hari sampai 1000 hari orang meninggal.
Atau, ia adalah orang Muhammadiyah yang ditempatkan di NU? Sebagaimana guyonan selama ini bahwa Mohamad Sobary dan Habib Hirzin adalah orang NU yang ditempatkan di Muhammadiyah? Semua itu tak jadi soal. Seperti yang selalu dipesankan Kiai Noor saat kami (anak-anak muda NU) sowan lebaran di rumahnya: NU atau Muhammadiyah itu hanya wadah. “Jangan sekali-kali kalian memperjuangkan Islam karena NU. Itu salah besar. Perjuangkan agama Islam karena Allah semata !”, demikian yang selalu ia pesankan pada kami.
Pendek kata, “pada tingkat akar” Islam itu satu. Karena sesungguhnya Islam itu memang satu. Ya, inna dinna indallahil Islam, itu. Dan yang satu itu ketika diterjemahkan oleh makhluk menjadi bermacam-macam (interpretasi). Titik krusialnya: jangan sampai “terjemahan” itulah yang kita anggap Islam sebenarnya. Dari sinilah maka wajar jika ada yang menyebut bahwa perilaku beragama umat itu selalu dalam proses (menjadi). Dan tepat pula jika seorang Muhammad Iqbal menulis buku Religion in The Making.
Kini Kiai Noor Hadi, salah satu hamba pilihan Allah (juga aset Kulonprogo) yang selalu mengingatkan akar keagamaan itu telah tiada. Tidak seperti lebaran tahun-tahun lalu, tahun ini saya tak tahu harus sowan kepada siapa untuk memperoleh pencerahan. Benar kata pepatah: “Mati Satu Tumbuh Seribu”. Tapi, dalam konteks ini, ternyata seribu itu hanya angka statistik. Tak mudah mendapati intan diantara hamparan pasir berserakan. Seperti juga belum tentu kita temukan satu puisi pun di sela-sela jutaan sajak yang berjejer di facebook maupun blog-blog pribadi.***

OPINI

2009-07-06T19:46:00.001-07:00

Tenang, Tenang !, Tenaaannnng !!!
Oleh MARWANTO

Menjelang hari pemungutan suara, saya selalu teringat karikatur karya GM Sudharta yang pernah dimuat harian Kompas sekitar 10 tahun lampau, sesaat sebelum hari coblosan di Pemilu pertama era reformasi.
Dalam karikatur tersebut digambarkan dua orang, dimana yang seorang membisikan kata “tenang” pada telinga orang satunya (gambar 1). Di gambar 2, orang tersebut tak sekedar berbisik, namun sudah berkata pada lawan bicaranya. Hal ini terlihat dari tanda seru dibelakang kata “tenang!” yang menyertai gambar tersebut. Sementara di gambar 3, orang tersebut tak sekedar bicara, tapi berteriak. Hal ini tampak dari gambar mulut orang yang terbuka lebar, dan kata tenang yang menyertai gambar tersebut ditulis: “Tennaaannggg!!!!”.
Hemat saya, karikatur tersebut tak sekedar simpel, tapi benar-benar mengena. Pesan yang hendak disampaikan sangat menohok: pada hari tenang menjelang coblosan (kini contrengan) para kontestan diharapkan menjaga suasana agar kondusif. Tapi? Alih-alih para kontestan menghentikan kegiatan kampanye sehingga membuat suasana bisa menjadi adem-ayem, yang terjadi justru suhu politik menjelang hari H pemungutan suara kian memanas. Makna “tenang” pun berubah menjadi “teriak”.
Filosofi Hari Tenang
Pada Pilpres 2009, KPU menetapkan tanggal 5 sampai 7 Juli sebagai hari tenang. Menurut undang-undang, di hari tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jika peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di hari tenang (baca: di luar jadwal), maka ada sanksi pidana (pasal 213 UU N0. 42 tahun 2008).
Lalu apa sesungguhnya filosofi hari tenang? Mengapa harus ada hari tenang menjelang pemungutan suara? Konon, filosofi hari tenang adalah masa dimana masyarakat benar-benar memperoleh ketenangan untuk dapat berpikir jernih. Berpikir jernih adalah perpaduan antara olah nurani dan logika, sambil mengesampingkan sisi-sisi emosional dalam diri manusia yang sebelumnya diharu-biru oleh gempuran strategi kampanye peserta Pemilu.
Pendek kata, di masa tenang pemilih di harapkan punya waktu untuk merenung. Merenungkan pilihan terbaiknya: semacam ancang-ancang atau masa pengendapan, untuk kemudian menentukan atau memutuskan pilihan. Seperti seorang atlet panah yang akan melepaskan busurnya, butuh jeda beberapa saat untuk konsentrasi.
Atas dasar inilah di hari tenang tak boleh ada aktivitas kampanye. Selain kampanye, rilis dan berita yang memuat hasil survei atau jajak pendapat pun juga dilarang. Sebab, hasil jajak pendapat dapat memengaruhi pendirian pemilih. Menurut teori Bandwagon, seorang pemilih cenderung memutuskan untuk memilih yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Pendek kata, memilih kandidat yang akan menang.
Namun apa yang sekarang terjadi?
Secara formal larangan kampanye memang masih berlaku. Tapi agaknya peserta pemilu kian hari makin canggih membungkus strategi kampanye sehingga di hari tenang pun tetap bisa bergerilya menyasar dan memengaruhi pemilih, tanpa kegiatan tersebut dapat dimasukkan sebagai aktivitas kampanye. Dan, realitas menunjukkan di hari tenang ini justru banyak sekali berkeliaran “teriakan-teriakan” yang mengganggu konsentrasi rakyat untuk merenungkan pilihannya.
Alhasil, hari tenang kenyataannya adalah masa emas bagi peserta Pemilu untuk mendekati pemilih agar meraup dukungan semaksimal mungkin. Konon orang Jawa percaya, seorang yang mencalonkan diri akan menduduki jabatan politik, maka di malam hari pemungutan suara ia dilarang untuk tidur. Kalau ia sampai tertidur (lengah), maka “wahyu” atau “pulung” (keberungtungan) yang telah ia kantongi sangat riskan dicuri orang lain.
“Teriakan” yang Dilegalkan
Demikianlah, pada saat ini hari tenang adalah hari dimana banyak “teriakan” berseliweran. Bahkan karena sejumlah alasan (kebebasan dan keterbukaan, kata orang) “teriakan” di hari tenang itu sekarang ada yang dilegalkan. Rilis berita jajak pendapat atau survei yang semula dilarang di peraturan (pasal 228 UU N0. 42 tahun 2008), kini pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Realitas menunjukkan tak ada lagi beda antara hari tenang atau bukan. Lalu, di mana lagi rakyat mesti mencari makna dan hakekat hari tenang? Atau hari tenang itu memang sudah tak diperlukan lagi?

OPINI

2009-07-04T22:10:00.000-07:00

Jargon dan Visi Misi
Oleh Marwanto

Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2009) mempunyai jargon atau slogan yang dikenal baik oleh publik. Sebagaimana kita ketahui, jargon ketiga pasangan tersebut adalah: Pro-Rakyat (Megawati-Prabowo), Lanjutkan (SBY-Boediono), dan Lebih Cepat Lebih Baik (Jusuf Kalla-Wiranto).
Menurut sejumlah sumber, jargon diartikan kosakata khusus atau khas yang dipergunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Sementara dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006), jargon disebut juga patois, slang, atau slogan. Dalam konteks tulisan ini, jargon diartikan kosakata atau rangkaian kosakata yang muncul dari “pemadatan ungkapan” visi-misi yang diusung oleh Pasangan Calon. Dengan pemadatan ungkapan, diharapkan pesan atau isi dari visi-misi dapat diterima dan dimengerti masyarakat dengan lebih mudah atau familiar.
Jargon Pro-Rakyat dari pasangan Mega-Prabowo misalnya, agaknya sudah pas menggambarkan visi-misi yang dibawa Pasangan Calon nomor satu tersebut. Dalam visi-nya, pasangan Mega-Prabowo menyebutkan “Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil dan makmur”. Sementara dari tiga misi pasangan ini, salah satunya menyebutkan: “Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan”.
Sementara jargon Lanjutkan dan Lebih Cepat Lebih Baik, selintas masih kabur untuk menggambarkan visi misi yang diusung kedua Pasangan Calon. Namun karena keduanya bagian dari incumbent, maka mereka mengasumsikan masyarakat telah faham betul visi-misi mereka, terlebih kinerjanya selama ini. Karena itu logis, jika Pasangan Calon nomor 2 dan 3 memilih jargon tersebut.
Jargon Lanjutkan mengajak pemilih untuk melanjutkan visi-misi (bahkan lebih ditekankan pada: melanjutkan capaian atau keberhasilan) dari pemerintah. Sementara Lebih Cepat Lebih Baik mengisyaratkan pencapaian keberhasilan pemerintah mesti dipercepat. Sehingga, meski kedua pasangan ini dilihat dari visi-misi memiliki sejumlah perbedaan (pasangan JK-Wiranto menekankan kemandirian, sebagai counter dari jalannya pemerintahan yang selama ini dinilai kurang mandiri), dari sisi jargon sepertinya tak jauh beda.
Karena jargon mereka tak jauh beda, maka kedua jargon ini bisa saling bertukaran dalam rangka merebut simpati massa. Misalnya ada sejumlah spanduk yang bertuliskan: Cukup Satu Putaran, Lebih Cepat Lebih Baik, Lanjutkan ! Atau: Yang Lebih Cepat dan Lebih Baik, Pantas Melanjutkan Pemerintahan. Akhirnya yang terjadi hanyalah perang jargon.
Perang jargon menjadi pendidikan politik yang kurang baik tatkala rakyat tidak paham betul visi-misi dibalik kandungan jargon tersebut. Apalagi jargon itu semata-mata hanya berangkat dari sebuah strategi untuk menggiring kesadaran massa agar larut dalam suasana tertentu dan jauh dari mencerminkan kristalisasi sebuah visi-misi. Di sisi lain, para kontestan (beserta tim suksesnya) juga tidak berusaha keras untuk mengelaborasi visi-misi mereka, selain mengulang-ulang jargon.
Dalam undang-undang disebutkan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program. Cara menawarkan visi misi dan program yang baik tentu dalam rangka pendidikan politik bagi rakyat. Karena itu idealnya kampanye adalah sebagai salah satu sarana pendidikan politik rakyat. Dengan kampanye, selain memahami hak-hak politiknya, diharapkan rakyat juga mampu berpikir kritis dan sadar betul akan dibawa ke mana arah perjalanan bangsa ini ke depan.
Upaya tersebut hanya akan efektif jika kampanye dilakukan dengan cara atau metode dialogis, dan jauh dari bentuk hiruk-pikuk kampanye yang hanya saling serang jargon dan slogan. Kampanye dialogis, termasuk penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres, sebenarnya menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat.
Namun, sebagaimana kita saksikan bersama, pada awalnya debat Capres dan Cawapres berlangsung datar dan dingin. Debat Capres dan Cawapres menjadi sedikit menggelitik saat Jusuf Kalla “menyerang” SBY berulang-kali pada Debat Capres putaran ke-2. (Seyogyanya, pada putaran berikutnya hal ini dilanjutkan dengan elaborasi visi-misi masing-masing calon, dan tak sekedar saling serang dan klaim keberhasilan dalam pemerintahan).
Meski kampanye dengan model dialogis dinilai paling tepat dalam rangka pendidikan politik, bukan berarti jargon itu tidak ada gunanya. Jargon atau slogan yang bersifat “membakar” sangat dibutuhkan pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Sebab dengan hadirnya jargon yang tepat, akan dapat membangkitkan semangat juang rakyat untuk keluar dari krisis. Dalam konteks ini, jargon berfungsi untuk mencipta momentum politik.
Kini, meski belum sepenuhnya bangkit, masyarakat Indonesia tak bisa lagi disebut berada dalam kubangan krisis. Paling tidak, kita berada pada fase awal kebangkitan. Dan dalam kondisi ini, yang diperlukan tak sekedar jargon. Dalam fase awal kebangkitan, jargon tak akan mampu menciptakan momentum politik, sebab baik pemerintah maupun opisisi berada dalam kondisi yang hampir berimbang (fifty-fifty).
Hemat saya, dalam kondisi sekarang, yang diperlukan adalah mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan kritis tentang arah bangsa ini ke depan. Dan, sekali lagi, elaborasi dari visi-misi Pasangan Calon sangat diperlukan untuk itu. Hal ini selaras dengan jargon Pemilu 2009: Pemilih Cerdas Memilih Pemimpin Berkualitas.***

OPINI

2009-06-27T05:39:00.000-07:00

Golput ( Tak Pernah ) Menang
Oleh MARWANTO
("Harian Jogja", 25 Juni 2009)

Pemilu adalah sandiwara belaka...
Demikian keyakinan dr. Noguera, tokoh rekaan Gabriel Garcia Marques dalam novelnya One Hundred Years of Solitude (Seratus Tahun Kesunyian). Saya selalu membayangkan keyakinan dr. Noguera tersebut dengan pelaksanaan Pemilu di era Orde Baru (Orba). Pemilu yang penuh rekayasa. Dimana penyelenggara Pemilu dengan berbagai cara berusaha mendesain agar hasil Pemilu selalu dimenangkan oleh partai yang sedang berkuasa (“partai pemerintah”).
Desain penguasa untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu dilakukan mulai dari soal kebijakan sampai masalah teknis. Dalam hal kebijakan, misalnya, penguasa Orba membuat aturan bahwa kepengurusan partai politik tidak diperbolehkan sampai tingkat akar rumput. Intinya, di satu sisi rakyat bawah tidak diberi kesempatan untuk berpolitik, sementara di sisi lain aparat birokrasi dari atas sampai bawah dijadikan kader (atau minimal diwajibkan mendukung) salah satu peserta Pemilu.
Tak pelak, waktu itu Pemilu memang hanya sandiwara: penguasa bertindak sebagai penulis naskah sekaligus sutradara, dengan pemain yang sama sekali tidak memiliki otonomi untuk berbuat selalin yang telah digariskan sang sutradara. Sehingga, meski belum ada tren quick-count, hasil Pemilu sudah bisa diketahui sejak dini. Pemilu sekedar seremonial lima tahunan bangsa Indonesia, untuk “menghormati dinamika politik yang remeh-temeh”: misal momentum Pak Harto mengganti wakil presiden.
Ketika Pemilu hanya dibuat main-main atau sandiwara, layak jika sebagian masyarakat mengkritiknya. Kritik itu dialamatkan untuk membenahi agar pelaksanaan Pemilu berlangsung demokratis, luber, dan jurdil. Sikap kritis yang tak kunjung direspon penguasa dengan memperbaiki pelaksanaan Pemilu itu kemudian maujud menjadi gerakan golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih. Dalam konteks ini, golput adalah pilihan politik yang didasari atas sejumlah kekecewaan terhadap praktik politik waktu itu.
Dari sisi kuantitas, golput di era Orba amat kecil (atau karena “desain dari penguasa” sehingga data riil tentang Golput waktu itu tidak pernah terpublikasi secara jujur ?). Namun sejak dulu golput memang sudah bikin risih dan resah. Bahkan rezim Soeharto amat peka (dan dalam taraf tertentu “takut” sehingga acapkali harus bertindak represif) terhadap orang seperti Arief Budiman --tokoh yang sering dipandang sebagai penggerak golput.
Meski bikin risih dan resah penguasa, golput di era Orba sebenarnya tak pernah menang. Dalam arti, gerakan golput tak pernah berhasil mengubah mekanisme Pemilu (dan sistem politik secara umum) di negeri ini menjadi lebih demokratis. Berubahnya tatacara pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis, luber dan jurdil bukan buah dari golput, namun akibat gerakan reformasi tahun 1998. Reformasi 1998 yang menuntut perubahan tatakelola kehidupan kenegaraan di segala bidang, salah satunya berhasil menggelar Pemilu 1999 –Pemilu yang oleh sebagian pengamat dari sisi demokratis dan luber jurdil-nya sering disepadankan Pemilu 1955.
Pada Pemilu 1999 orang tak lagi bicara tentang golput. Sebab kran keterbukaan telah dibuka lebar, sebagai lawan dari sikap represif penguasa yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab golput. Ada euforia politik waktu itu, yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu. Tercatat, pada Pemilu 1999 persentase voter turn-out (pemilih yang menggunakan hak pilihnya) sekitar 92%. Bahkan menurut saya, partisipasi pemilih pada waktu itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi, mendekati 100%. Mengapa?
Karena pada Pemilu 1999 saya menjadi Gastarlih (Petugas Pendaftaran Pemilih), maka masih bening dalam ingatan saya tentang model pendaftaran pemilih waktu itu. Yakni, diumumkan pada masyarakat bahwa tanggal sekian akan ada pendaftaran pemilih. Selanjutnya pada tanggal yang sudah ditentukan, Gastarlih bertindak pasif: hanya duduk menunggu pemilih yang datang mendaftarkan diri. Gastarlih dilarang aktif mendaftar pemilih, dengan alasan karena trauma rezim Orba dimana penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari birokrasi sering memobilisir warga. Artinya, pemilih yang datang minta didaftar jelas yang berniat akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu. Tapi, tidak ada yang mempersoalkan apakah pemilih yang minta didaftar itu secara persentase sudah tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk yang telah punya hak pilih.
Dari cara Gastarlih yang pasif tadi, sebenarnya bisa menjaring partisipasi pemilih yang genuine (murni). Namun model pendaftaran pemilih seperti itu diubah pada Pemilu 2004 dengan dibentuknya Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih). Beda dengan Gastarlih, Pantarlih bertindak aktif: terjun ke lapangan untuk mendata penduduk (secara de fakto) yang telah punya hak pilih. Dibanding Pemilu 1999, persentase pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2004 turun menjadi 84%. Penurunan ini bisa karena beralihnya model pendaftaran pemilih atau karena faktor politis (rakyat kecewa dengan kinerja elit politik pada fase pertama ere reformasi). Yang pasti: dari sekitar 16% golput tersebut tak ada yang disebabkan ghost-voter (pemilih yang hanya ada dalam daftar tapi tak ada di kenyataan).
Pemilu 2009 menggunakan pendekatan de jure untuk pendataan pemilih. Model ini berpotensi memperbesar jumlah ghost-voter, di satu sisi karena tingkat mobilitas masyarakat kita sudah tinggi dan di saat yang sama tidak dibarengi kualitas administrasi kependudukan yang baik. Tentu kisruh DPT tak hanya disebabkan faktor ini. Namun tingginya golput Pileg 2009 tak bisa disebut pemenang. Baik dari aspek kualitas: yang mempersoalkan golput Pileg tetap mengikuti Pilpres, demikian juga kongres golput tak bisa mengurangi antusias masyarakat pada Pemilu. Pun kuantitas: angka golput tak semestinya dibandingkan dengan perolehan partai A atau B. Angka golput (49.677.076) logikanya dihadapkan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih (121.588.366) atau angka golput plus suara tidak sah pun jika digabung (67.165.657) belum bisa mengalahkan suara sah (104. 099.785).
Sejak era reformasi 1998 Pemilu di negera kita tak lagi sandiwara. Kalaupun ada kekuarangan di sana-sini, mari benahi bersama !***

Stop Press ... !!!

2009-05-06T04:28:00.000-07:00

Pemilu Legislatif 2009;
Pemilih Paham Berikan Tanda 'Centang'
( Kedaulatan Rakyat, 04/05/2009 )
WATES (KR) - Masyarakat Kulonprogo yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2009, sudah memahami tata cara pemungutan suara di bilik suara tempat pemungutan suara (TPS) dengan memberikan tanda centang atau contreng pada tanda gambar partai politik (parpol) atau nama calon legislatif (caleg). Hal tersebut diketahui berdasarkan pengolahan data rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo. Perubahan tata cara pemungutan suara pemilu dengan tata cara memberikan tanda centang, pada awalnya cukup mencemaskan bagi penyelenggara Pemilu Legislatif 2009.
Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Humas dan Data Informasi Marwanto SSos yang dihubungi KR mengatakan, untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap tata cara pemungutan suara, dapat dilihat dari pengolahan data rekapitulasi suara sah dan tidak sah, hasil penghitungan suara pemilu legislatif. Menurutnya suara sah pemilu legislatif sebanyak 229.604 suara atau 90,73 persen dari sebanyak 253.050 suara dan suara tidak sah sebanyak 23.446 atau 9,27 persen. "Dengan melihat angka tersebut, artinya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sudah memahami tata cara pemungutan suara dengan cara memberikan tanda centang," kata Marwanto SSos.
Pemungutan suara pada pemilu legislatif dengan memberikan tanda centang merupakan hal yang baru bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan menjadi pemilih di Indonesia. Pada pemilu sebelumnya, pemilih hanya cukup mencoblos tanda gambar parpol peserta pemilu. Bagi masyarakat awam, pemungutan suara yang dilakukan 9 April lalu, semakin rumit. Selain ada perubahan tata cara memberikan tanda pada pemungutan suara, dalam surat suara tercantum pilihan gambar parpol dan daftar nama caleg.
Meskipun tata cara pemungutan suara semakin rumit, sosialisasi yang diberikan menjelang pelaksanaan pemilu dapat dipahami masyarakat. Suara tidak sah terendah dari sebanyak 12 kecamatan di Kulonprogo adalah di Kecamatan Samigaluh hanya 1.061 suara atau 6,16 persen dari sebanyak 17.211 suara. Adapun suara sah sebanyak 16.150 pemilih atau 93,84 persen. Suara tidak sah tertinggi di Kecamatan Kokap mencapai 2.712 suara atau 9,77 persen dari sebanyak 27.770 suara dan suara sah sebanyak 25.058 suara. (Ras)-e

OPINI

2009-01-29T23:55:00.000-08:00

“Ini Aku”, Bukan “Ini Bapakku”
Oleh Marwanto
"Kompas" (halaman Jateng-DIY), 29/01/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah mendorong para calong anggota legislatif (caleg) yang akan berlaga pada Pemilu 2009 lebih giat melakukan kampanye. Betapa tidak. Dengan penetapan calon terpilih menggunakan dasar suara terbanyak, seolah tidak ada bedanya antara Caleg yang menempati nomor urut atas dengan nomor urut bawah. Semua Caleg sekarang punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana para Caleg merebut simpati pemilih agar memberikan suaranya pada mereka.
Meski ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan MK, namun dilihat dari sistem kepemiluan, dampak putusan MK tersebut cukup positif. Dalam arti, bisa mengeliminir kontradiksi antara sistem proporsional terbuka dengan penetapan calon terpilih. Sebab, sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2009, pada hakikatnya sangat menghormati suara rakyat. Dengan kata lain, siapa pun yang dikehendaki (dipilih) rakyat atau mendapat suara terbanyak, maka ia yang berhak menjadi wakilnya di parlemen.
Sistem proporsional terbuka yang menggunakan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak juga berdampak pada bergesernya orientasi pemilih: dari yang semula menggunakan pertimbangkan partai politik kini lebih ke sosok Caleg. Konsekuensinya, kini Caleg seakan menjadi figur dan tumpuan sentral untuk meraup suara. Memang, Caleg tidak (atau belum) menjadi satu-satunya referensi yang akan dilihat oleh pemilih. Namun ketika “ideologi partai sudah sedemikian cair”, tak pelak lagi dominasi Caleg atas partai (dimata pemilih) akan semakin menguat –dari waktu ke waktu, terutama jika sistem seperti ini terus dipertahankan.
Tentu ada sejumlah konsekuensi ketika kiblat pemilih bergeser dari partai ke Caleg. Sejumlah konsekuensi itu diantaranya:
Pertama, kualitas personal Caleg akan menjadi referensi utama bagi pemilih. Tentu masih ada referensi lain, semisal platform partai atau ideologi partai. Namun, dalam suasana “pasar politik” yang hiruk-pikuk dan amat begitu gemuruh sehingga praktik yang terjadi di ranah politik menyerupai mekanisme dalam dunia industri, tak pelak lagi wacana tentang ideologi pelan-pelan akan memudar. Dalam kondisi demikian, kecenderungan pemilih pragmatis (melihat sosok Caleg yang dianggap mampu menawarkan solusi atas problem kemasyarakatan) akan lebih besar daripada pemilih ideologis. Belum lagi sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kekecewaan masyarakat terhadap partai politik cukup tinggi. Maka, bergesernya orientasi pilihan dari parpol ke Caleg akan kian menguat.
Kedua, tingkat popularitas Caleg menjadi tuntutan yang tak terelakkan. Tingkat popularitas barangkali hal yang berbeda dengan tingkat elektabiltas (kemungkinan terpilih). Namun begitu, tingkat popularitas sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat elektabiltas seseorang. Bagaimana rakyat akan memilih, jika ia belum mengenal sama sekali si Caleg?
Ketiga, modal materi yang cukup untuk terjun ke kancah politik. Jer basuki mawa bea, adalah ungkapan yang tepat untuk para Caleg yang akan meraih kursi di lembaga legislatif. Memang benar, uang bukan segala-galanya. Tapi mesti disadari, bahwa segala-galanya (dalam proses politik) memerlukan uang.
Keempat, kerja keras. Kualiats personal, modal materi (uang), dan tingkat popularitas yang tinggi belum menjamin seorang Caleg akan terpilih. Sebab, masih ada satu faktor yang harus dilakukan oleh para Caleg, yakni kerja keras. Kini, Caleg tidak bisa lagi bersembunyi dibawah ketiak partai. Orang menyebut: era berpangku tangan bagi pengurus parpol (yang menjadi Caleg nomor “jadi”) sudah selesai. Saatnya sekarang Caleg bekerja keras.
Jika mencermati sejumlah survei, kerja keras Caleg bukan upaya yang sia-sia atau mubazir. Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) jumlahnya cukup signifikan. Sebagai contoh, hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Desember 2008, menunjukkan pemilih yang belum menentukan pilihan ada sekitar 20%, --jauh di atas PDIP (17,1%) dan Golkar (13,3%). Dengan demikian, Caleg yang mampu menggarap undecided voters ini kemungkinan besar yang akan berhasil meraih dukungan untuk duduk di kursi legislatif. Kerja keras Caleg tersebut terutama dengan menunjukkan kemampuan diri (personal) bahwa ia mampu mengemban kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Penonjolan kemampuan personal seorang Caleg ini penting, seiring berkurangnya peran parpol. Kiranya, sudah bukan jamannya lagi berkampanye dengan cara “mengandalkan atau mengatasnamakan patron”. Peraga kampanye yang memperlihatkan foto Caleg dengan background sang patron (semisal Gus Dur, Amin Rais, Megawati, SBY, atau Sri Sultan) agaknya lambat laun akan dianggap lucu dan usang. Bagi pemilih cerdas, mereka lebih respek pada Caleg yang berani berkata: “Ini aku, bukan ini bapakku”.

Suara Rakyat

Oleh Marwanto

(Jurnal KPU Kulonprogo, Edisi 1/2009)

Dalam sebuah sajaknya yang berjudul “Tentang Seorang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum”, Goenawan Muhamad (GM) membuka dengan larik kalimat: “Tuhan, berikanlah suara-Mu, padaku”

Mengapa ada seorang yang mengharap “Suara Tuhan” di hari Pemilu? Agaknya , ungkapan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) telah menjadi jargon keramat yang kerap dikutip saat pesta demokrasi berlangsung. Konon, ungkapan ini juga menjadi salah satu inspirasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menganulir pasal 214 UU No.10 tahun 2008 perihal penetapan calon terpilih.

MK, sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh menguji undang-undang, dalam menelorkan setiap putusan notabene berdasar dan/atau bekerja di ranah substansi. Termasuk ketika menganulir pasal di atas: MK sedang bicara substansi demokrasi. Putusan yang bersifat substantif memang sulit dibantah. Putusan MK, kata Satjipto Raharjdo (Kompas, 5/1/2009), ibarat idu geni: setiap MK mengeluarkan putusan rakyat harus diam, patuh, manut. Tidak boleh protes, banding dan tak ada jalan melawan.

Sementara dilain pihak, kita tahu, undang-undang (sekali lagi undang-undang, bukan undang-undang dasar) adalah pedoman yang cenderung aplikatif. Tidak mudah mensinkronkan hasil kerja di ranah substansi dengan aturan yang bersifat terapan –apalagi peraturan yang aplikatif tadi dihasilkan oleh sebuah rembug yang bersifat kompromistik. Reaksi dan respon beragam pun mengalir. Dua kutub reaksi yang menarik disimak adalah:

Pertama, pendapat yang menyatakan terbitnya putusan MK mampu mengeliminir kontradiksi antara sistem proporsional terbuka yang dianut dalam Pemilu 2009 dengan penetapan calon terpilih. Argumentasinya, sistem proporsional terbuka pada hakikatnya sangat menghormati suara rakyat. Dengan kata lain, siapa pun yang dikehendaki (dipilih) rakyat atau mendapat suara terbanyak (dalam “koridor proporsional”), maka ia yang berhak menjadi wakilnya di parlemen.

Kedua, pendapat yang mengatakan putusan MK tersebut justru membuat rancu sistem Pemilu 2009. Alasannya, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan. Tapi mengapa ketika menetapkan calon terpilih menggunakan acuan perolehan suara terbanyak yang diperoleh caleg yang notabene itu perseorangan?

Hemat saya, pendapat pertama lebih logis. Sebab, yang berlaku nanti adalah “suara terbanyak proporsional”, bukannya “suara terbanyak distrik”. Artinya, ketika caleg dalam sebuah Dapil mendapat suara terbanyak namun partainya tidak memperoleh kursi, caleg tersebut tetap tidak berhak atas sebuah kursi. Jadi, perolehan suara parpol sebagai peserta Pemilu yang menentukan perolehan kursi, bukan perseorangan.

Selain dua kutub pendapat diatas, sejumlah tanggapan pro-kontra sempat muncul: merebaknya politik uang, ancaman akan tamatnya riwayat parpol, sampai hilangnya tindakan afirmatif action terhadap perempuan. Alhasil, konversi substansi demokrasi ke dalam sistem politik memang tidak pernah sempurna. Begitu juga terjemahan substansi demokrasi ke produk hukum, amat tidak mudah. Apalagi, pembuatan undang-undang itu sendiri adalah sebuah proses politik —yang tak mungkin steril dari kepentingan. Namum, sesulit apapun membuat aturan undang-undang yang bermuatan politis, tetap lebih sulit menjadi pelaksana (eksekutor) dari sebuah produk hukum yang kental muatan politiknya. Dan itulah yang dijalankan KPU saat menyelenggarakan Pemilu.

Tapi itu resiko yang harus dihadapi KPU. Meski mendapat tekanan dari elit politik sana-sini dan sulit melaksanakan aturan yang kental muatan politiknya sehingga masyarakat awam acapkali memberi citra KPU sebagai lembaga yang esok dele sore tempe, namun para komisioner KPU niscaya akan senantiasa ikhlas menerima segala bentuk cercaan demi menjalankan tugas. Ya, sebab menyelenggarakan Pemilu adalah tugas luhur dan mulia dengan sejumput harapan mampu memunculkan wakil rakyat dan pemimpin yang merupakan cerminan suara rakyat sehingga tatanan kenegaraan yang terwujud benar-benar implementasi dari ruh Daulat Rakyat.

Jika meleset , dalam arti suara rakyat bisa dibeli dengan uang atau para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih nanti membelokkan amanah dari konstituen, maka hajat Pemilu tak lebih sebagai –mengutip kalimat lain dari sajak GM di atas– bayang-bayang bergoyang sibuk dan beranda meninggalkan berisik”. Pemilu hanya menyisakan suara gemuruh dari sebuah pesta yang mengatasnamakan demokrasi. Dan itu sama artinya dengan kemubaziran. Semoga bangsa kita dijauhkan dari kemubaziran penyelengaraan Pemilu. Sebab, ongkos Pemilu di negeri ini teramat mahal. Bukan hanya dari hitungan rupiah, tapi yang dipertaruhkan adalah harapan duaratus juta lebih rakyat Indonesia.

OPINI

2009-01-14T17:13:00.000-08:00

Plus – Minus Suara Terbanyak
Oleh Marwanto
("Radar Jogja", 13/01/2009)

Melegakan! Inilah yang dirasakan sejumlah pihak atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal tersebut intinya mengatur penetapan calon terpilih dengan menggunakan minimal 30% perolehan suara dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan jika tidak ada calon yang memperoleh 30% dari BPP atau calon yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari satu maka penentuannya berdasarkan nomor urut.
Dengan putusan MK tersebut, maka pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 otomatis tidak berlaku lagi. Semua pihak, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (Parpol), sudah semestinya menghormati putusan MK tersebut. Di pihak KPU, menghormati putusan tersebut bisa diartikan dengan segera membuat peraturan tentang penetapan calon terpilih yang mendasarkan pada perolehan suara terbanyak. Di pihak Parpol, menghormati bisa diartikan dengan mengkondisikan internal parpol agar putusan MK tersebut tidak mempertajam persaingan antar caleg sehingga eskalasi konflik internal dapat dikendalikan.
Selain melegakan dan harus dihormati, diakui putusan MK tersebut juga menggembirakan paling tidak bagi tiga elemen yang terlibat langsung dalam Pemilu. Pertama, para caleg (terutama caleg yang berada di nomor bawah). Mereka merasa diuntungkan sebab pasca putusan MK, kini nomor urut tak lagi penting dan menentukan (apalagi “sakral”), seperti Pemilu 2004.
Kedua, KPU. Meski posisi KPU dalam pelaksanaan Pemilu “hanya” sebagai eksekutor undang-undang, tapi bagaimanapun eksistensi pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 cukup memberi beban pada kerja KPU. Hal ini disebabkan desakan dan keinginan sejumlah parpol (dan caleg) untuk menggunakan suara terbanyak sebagai landasan penetapan caleg terpilih sangat kuat.
Ketiga, rakyat (pemilih). Setelah adanya putusan MK, kini suara rakyat tak lagi dipasung oleh aturan undang-undang. Siapapun caleg yang dikehendaki rakyat (baca: memperoleh suara terbanyak), maka ia yang nantinya berhak menjadi wakilnya di lembaga legislatif.
Disamping melegakan dan menggembirakan, putusan MK tersebut juga dipandang memiliki sejumlah nilai plus. Sebab dengan acuan perolehan suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih, berarti makna demokrasi dikembalikan pada hakekat asalnya (yakni suara rakyat). Selain mengambalikan praktik demokrasi sesuai dengan hakekat asalnya, sejumlah nilai plus dari penetapan calon terpilih dengan menggunakan suara terbanyak dalam konteks Pemilu di Negara kita adalah :
Pertama, tak ada lagi kontradiksi antara sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu kita dengan penentuan calon terpilih. Pada dasarnya, sistem proporsional terbuka memberi ruang bagi kemenangan suara rakyat, daripada kemenangan suara (pengurus) Parpol dalam menentukan caleg terpilih. Substansi pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 adalah memberi peluang lebih bagi kemenangan (pengurus) Parpol untuk menentukan caleg terpilih dengan menentukan nomor urut caleg-nya sehingga ada kontradiksi dengan sistem proporsional terbuka. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, kontradiksi kini tak ada lagi.
Kedua, para caleg akan bekerja lebih keras dalam rangka mengumpulkan perolehan suara sebanyak-banyaknya. Mereka akan sangat rajin dan intens turun ke bawah guna meraup dukungan. Hal ini bisa berdampak pada berkurangnya angka golput. Sebab semua segmen yang ada dalam masyarakat diperkirakan tak ada yang luput dari sasaran (kampanye) para caleg.
Ketiga, dengan para caleg yang sering turun ke bawah, diharapkan mereka akan lebih familiar dengan kondisi yang sebenarnya (riil) di masyarakat, untuk kemudian diperjuangkan dalam gedung dewan. Jarak caleg dengan rakyat pun akan menjadi dekat. Bahkan dari kondisi atau momentum seperti ini, tidak mustahil untuk mulai dibangunnya sebuah kontrak politik antara caleg dengan rakyat.
Keempat, meminimalisir konflik yang mungkin terjadi saat penetapan caleg terpilih. Jika pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 diberlakukan, diprediksi oleh banyak pengamat bahwa tahapan penetapan calon terpilih akan menjadi salah satu tahapan krusial Pemilu 2009. Sejumlah Parpol (yang pro suara terbanyak) telah menyiapkan strategi guna “mengakali” pasal 214 dengan membuat perjanjian internal yang intinya para caleg yang perolehan suaranya lebih kecil dari caleg nomor dibawahnya bersedia mundur agar yang terpilih adalah mereka yang perolehan suaranya terbanyak. Pada praktiknya, menyimak kasus Pemilu 2004, hal ini tidak mudah dilakukan dan justru menimbulkan konflik (terbuka) di internal Parpol. Dengan dibatalkannya pasal 214, praktis konflik itu tak bakal terjadi.
Tentu sebuah keputusan tidak hanya mengandung nilai plus, tapi juga ada sisi negatifnya (minus). Sejumlah sisi negatif dari penentuan calon berdasar suara terbanyak diantaranya adalah:
Pertama, karir seorang politikus di Parpol kurang dihargai. Seorang yang telah berpuluh-puluh tahun berkiprah di (dan bahkan menjadi bagian yang turut membesarkan) sebuah Parpol sangat mungkin dikalahkan oleh mereka yang baru “kemarin sore” masuk partai, yang karena ketenaran (popularitas) dan dikenal baik di masyarakat, maka ia yang akhirnya terpilih atau meraih perolehan suara terbanyak dibanding seniornya.
Kedua, dalam alam yang serba pragmatis (dimana politik telah menjadi industri) sangat mungkin terjadi para caleg yang terpilih adalah mereka yang “hanya” bermodalkan uang banyak. Kalau ini yang terjadi, tentu para anggota dewan yang terpilih nanti pertama-tama akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal yang dipakai saat maju sebagai caleg.
Ketiga, beralihnya konflik internal partai dari tahapan penetapan calon terpilih ke tahapan kampanye (perebutan dukungan). Seperti disebutkan di atas, dengan dibatalkannya pasal 214 UU No. 10 tahun 2008, tahapan penetapan calon tak lagi krusial menimbulkan konflik intern Parpol. Namun begitu bukan berarti konflik internal Parpol akan reda, sebab dengan suara terbanyak sebagai dasar penentuan calon terpilih, maka diprediksi konflik internal parpol akan bergeser ke saat-saat kampanye (atau perebutan dukungan). Blok dukungan tak lagi antar Parpol, namun antar pendukung caleg, yang membuat jarak konflik kian dekat sehingga sumbu yang pendek itu mudah tersulut.
Bagaimanapun MK telah memutuskan suara terbanyak sebagai dasar penetapan calon terpilih. Tentu ada pihak yang diuntungkan, tapi juga ada yang kurang puas. Masyakarat Indonesia, yang telah berulangkali menjalani Pemilu, diharapkan bisa belajar pada setiap perubahan sistem Pemilu. Ditengah kejemuan rakyat menyongsong Pemilu, hemat saya, putusan MK tersebut bisa menggugah agar semua elemen bangsa antusias menyambut datangnya Pemilu. Semoga nantinya yang bakal terjadi adalah antusiasme yang produktif, yakni mengantarkan rakyat menjadi pemilih yang cerdas. Sebab kini dibuka ruang yang lebar bagi suara rakyat untuk menentukan wakilnya yang akan terpilih duduk di gedung dewan yang terhormat.***

STOP PRESS !!!

Disayangkan Kegiatan Pentas Teater Dikurangi
(Kedaulatan Rakyat, 16/12/2008)

TAHUN 2008, aktivitas berteater di Kulonprogo cukup marak. Tercatat enam pentas teater digelar oleh sejumlah komunitas di Kulonprogo bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten setempat. Pertunjukan diawali tampilnya Sangsisaku dengan lakon Chairil Ketemu Kartini (5 April), kemudian disusul komunitas Lumbung Aksara yang mementaskan Bendera (3 Mei), TKP dengan The Kancil (7 Juni), komunitas Trotoar mengusung Panji Koming (5 Juli), komunitas Padhang mBulan menggelar Dua Lolo Wing (7 November) dan ditutup Wayang Disco (8 November) persembahan TKP. Namun maraknya pentas teater di Kulonprogo agaknya tak akan ditemui tahun depan. Konon, Disbudpar Kulonprogo akan mengurangi volume kerja sama menyelenggarakan pertunjukan teater dengan komunitas teater di Kulonprogo menjadi hanya dua kali setahun. Ketika diklarifikasi hal tersebut, koordinator komunitas Lumbung Aksara (LA) Marwanto membenarkan. “Saya pernah dengar sendiri dari orang Disbudpar tentang pengurangan menjadi dua kali setahun. Dan kalau hal ini benar, tentu sangat disayangkan. Menurut saya, iklim berteater di Kulonprogo yang sedang bersemi jangan dibiarkan layu sebelum berkembang,” kata Marwanto, Senin (15/12). Menurut Marwanto, alasan pengurangan karena pelaku seni lainnya (diluar teater) merasa cemburu sejatinya kurang tepat. Sebab selama ini anggaran untuk komunitas teater dan sastra sangat kecil dibanding anggaran untuk menghidupi kegiatan seni (tradisional) lainnya. Ia menambahkan, yang mesti terus dilakukan adalah dialog antara pelaku seni dengan Pemda (dalam hal ini Disbudpar) agar tercipta kedekatan persepsi penyelenggaraan pertunjukan teater. “Lewat dialog ini diharapkan kerja sama pertunjukan teater antara pemerintah dengan pelaku seni tak sekadar ngesahke proyek,” kata Marwanto. (Cdr)-k

Esai

2008-11-26T01:00:00.000-08:00

Kota dan Dusta
oleh Marwanto
(Kompas (halaman Yogyakarta), 26/11/2008)

Kota adalah lanskap dimana setiap anasir di dalamnya selalu bergerak, dinamis, dan penuh mobilitas. Orang-orang yang berjalan kaki selalu terlihat lebih cepat dari yang kita temui di jalan-jalan pedesaan. Kalaupun ada pejalan kaki yang terlihat lamban di jalan-jalan kota, mereka pasti seorang pengemis atau pemulung yang menjadi korban ritme hidup perkotaan. Atau dua sejoli yang kasmaran dan sedang melupakan hiruk-pikuk keramaian sekitar.
Namun kota juga bisa hadir (dan kita pandang) sebagai bentangan ribuan etalase Yang membuat kita diam, tertegun, dan bengong. Kota mendorong kita untuk berkhayal. Kota adalah gudang ilusi, seperti setting sebagian besar sinetron televisi kita. Meskipun kota sebagai sesuatu yang dicitakan, ia masih membuat kita --masyarakat kebanyakan-- tertegun dan bengong.
Sehingga tak berlebihan jika para pemikir melihat kota adalah konsekuensi fisik dan sosial sekaligus dari kapitalisme. Kapitalisme, dengan industrialisasi sebagai “mesinnya”, secara psikologis memang menghadirkan khayal. Tidak saja gedung-gedung pencakar langit, tower yang menjulang, serta jalan tol mulus, tapi juga papan reklame dan ribuan etalase yang mendorong manusia menciptakan khayal. Lalu, reaksi yang bagaimana yang jamak ditempuh manusia dalam kondisi demikian ?
Ketika orang kampung dari pedalaman Gunung Kidul atau Kulon Progo jalan-jalan di Malioboro dan memandang gemerlap reklame (Dian Sastro yang mengiklankan sabun misalnya), ia sejatinya tak hanya berhenti menatap seorang Dian Sastro. Di dalam file-file otaknya lambat laun terbentuk citra tentang ide kecantikan yang sempurna, yang diidamkan. Kebetulan yang hadir saat itu adalah Dian Sastro.
Maka saat ia pulang kampung, lahirlah trend meniru apa yang dipakai dan dilakukan artis tadi. Kalaupun ia tak secantik Dian Sastro, ia cukup bangga saat menggosokkan sabun yang dipakai Dian Sastro. Itulah reaksi kebanyakan orang dalam menghadapi konsekuensi kapitalisme. Dalam ketakmampuan, orang masih bisa menghibur diri: dengan ilusinya mencipta imej atau citra dalam kesemuan (pseudo). Ironisnya, kesemuan itu acapkali dipandang sebagai realitas dan dijadikan dasar tindakan.
Meski menimbulkan ironisme, tapi kapitalisme memang tak seharusnya dilawan secara membabi-buta: dengan perusakan dan pengeboman tempat hiburan misalnya. Kapitalisme justru bisa menjadi salah satu sparing patner manusia untuk menegakkan eksistensinya. Dalam konteks ini, maka cukup masuk akal jika ada usulan bahwa untuk menunjukkan keistimewaan Yogyakarta perlu mentransfer semangat kepeloporan keraton dan keberanian rakyat Yogya dalam menentang kolonialisme masa lalu untuk menghadapi neo-kolonialisme baru: globalisasi dan ekspansi pasar atau liberalisasi, wajah lain kapitalisme.
Manakala kita gagal menjadikan kapitalisme sebagai sparing patner, kita hanya akan menjadi bagian dari ekornya. Padahal kapitalisme, dengan “kultur kota” sebagai salah satu penampakannya (menurut Nikolai Gogol dalam salah satu cerita pendeknya) adalah bohong selamanya. Sebuah “kota” adalah seribu ilusi, sekaligus dusta yang memikat.***

OPINI

2008-11-21T21:42:00.000-08:00

Obsesi Menjadi PNS
Oleh Marwanto
(Radar Jogja, 21/11/2009)

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka. Kabar ini segera disambut antusias oleh banyak pihak di negeri ini –suatu fenomena yang menunjukkan bahwa status sebagai PNS masih menjadi obsesi sebagian besar masyarakat kita. Pertanyaannya, mengapa di era sekarang status PNS masih diminati sebagian besar masyarakat?
Pertanyaan tersebut akan menghantarkan kita pada telaah mengenai sejarah panjang birokrasi di negara ini. Prof. Kuntowijoyo dalam bukunya Demokrasi dan Budaya Birokrasi, menjelaskan untuk memahami birokrasi di negara kita perlu disimak tiga fase perkembangannya. Tiga fase tersebut meliputi: masa kerajaan, masa kolonial dan masa negara nasional. Dari sini diketahui bahwa corak (kultur) birokrasi kita saat ini merupakan warisan birokrasi model kerajaan –terutama kerajaan agraris.
Pada zaman kerajaan, kedudukan birokrasi disebut dengan nama abdi dalem, sebuah istilah yang lebih berorientasi melayani raja daripada rakyat. Dalam perjalanan waktu, para abdi dalem ini menjadi kelas sosial tersendiri yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Apalagi, kedudukannya kemudian diperkuat dengan berbagai atribut yang diperoleh dari kerajaan, misalnya dengan diberi pangkat atau gelar..
Fase kedua, ketika penjajah datang (masa kolonial), birokrasi dikenal dengan sebutan priyayi atau ambtenaar. Sama halnya dengan abdi dalem, priyayi juga mempunyai kedudukan/satuts yang istimewa dalam masyarakat. Selain itu, para priyayi juga sering menempatkan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan kolonial, sebagaimana para abdi dalem menganggap dirinya bagian dari kekuasaan kerajaan.
Terakhir, ketika negara nasional terbentuk, birokrasi kita dikenal dengan nama pegawai negeri. Sama seperti dua masa sebelumnya, pegawai negeri juga memiliki strata sosial yang khusus dibanding masyarakat kebanyakan. Kalau kita simak berbagai kegiatan (hajatan) yang ada di masyarakat sekitar, maka akan selalu melibatkan orang yang dianggap terpandang. Dan salah satu segmen dari orang terpandang tersebut adalah mereka yang berstatus sebagai PNS ! Jadi, meski telah ada berbagai perubahan (reformasi) di negeri ini, sama seperti abdi dalem maupun priyayi, pegawai negeri juga acapkali mengidentikan dirinya bagian dari kekuasaan (status-quo).
Menyimak sejarah birokrasi kita yang amat panjang tersebut, ada satu benang merah yang dapat ditarik: bahwa kedudukan atau status sebagai birokrat sering diidentikan dengan menjadi bagian dari sebuah kekuasaan. Dan menjadi bagian dari kekuasaan, di manapun dan kapapun (terutama pada masa sulit atau tak menentu seperti saat ini) akan membuat seseorang merasa aman atau terjamin hidupnya.
Keyakinan seperti ini terutama akan diterima dengan sangat baik (taken for granted) oleh mereka yang memiliki mentalitas agraris. Sesuatu yang nyata-nyata bertolak belakang dari mentalitas (jiwa) wiraswasta –yang meski bisa membuat orang bebas (mandiri) berusaha, tapi penuh spekulasi dan kondisi yang tak pasti. Sementara seperti kita ketahui, saat ini mayoritas masyarakat kita masih bermental agraris. Itulah mengapa setiap ada lowongan CPNS selalu disambut antusias oleh masyarakat.
Kondisi ini sebenarnya bisa kontra-produktif bagi perjalanan bangsa ke depan. Sebagaimana kita tahu, waktu-waktu mendatang bersamaan dengan diberlakukannya pasar bebas yang berdampak makin ketatnya persaingan hidup (berusaha), tentu akan menuntut hadirnya orang-orang yang berjiwa atau punya mentalitas berwiraswasta. Orang-orang yang mandiri, kreatif, tangguh, dan tahan banting. Pendek kata, generasi yang tak hanya bersandar atau menggantungkan hidupnya pada pemerintah (negara).
Tentu obsesi dan pilihan hidup menjadi seorang pegawai negeri adalah sah-sah saja. Namun satu hal yang harus dicatat: ketika obsesi menjadi pegawai negeri hanya karena dilandasi ingin hidupnya aman, tak kena PHK, meski malas kerja tetap dapat gaji, dan dekat dengan kekuasaan, maka disitulah telah tertanam benih bagi timbulnya patologi (penyakit) birokrasi. Mengapa? Sebab kinerja birokrasi akan lebih berorientasi ke atas (kekuasaan) daripada ke bawah (melayani rakyat).
Dari penelitian (untuk keperluan skripsi) yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya patologi birokrasi, sebagian besar karena orientasi aparatur negara lebih kepada melayani atau membuat senang kekuasaan daripada memberi layanan yang memuaskan pada publik. Dengan kata lain, semboyan abdi negara lebih ditonjolkan dibanding abdi masyarakat
Semoga seleksi penerimaan CPNS kali ini mampu menghasilkan para aparatur negara yang benar-benar beriktikad memberi layanan pada publik daripada sekedar membuat senang kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, maka harus dimulai dengan transparansi rekruitmen PNS !***

OPINI

2008-11-11T00:36:00.000-08:00

Masih Adakah Sosok “Pahlawan”?
Oleh Marwanto
(Kedaulatan Rakyat, 11 /11/2008)

Tak ada lencana yang lebih menawan dalam kebudayaan nasional modern daripada monumen-monumen dan makam-makan para tentara yang tak dikenal. Sekalipun makam tersebut menyimpan peninggalan mati yang tak dikenal atau jiwa-jiwa kosong, bagaimanapun makam-makan tersebut telah dipenuhi dengan khayalan nasional yang menghantui.

Paragraf di atas merupakan pendapat Benedict Anderson yang saya kutip dari buku karya Ross Poole, Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme (1993: 119). Lewat pendapat tersebut, tentu Ben Anderson tak sedang memuja seonggok benda mati bernama monumen. Tidak pula memuja kegagahan seorang tentara. Namun satu hal pasti: bagaimanapun epos kepahlawanan telah menjadi salah satu “ruh” dalam episode sejarah sebuah bangsa. Pembicaraan sejarah suatu bangsa tak akan lengkap tanpa membicarakan para pahlawan. Pada akhirnya, sosok pahlawan telah dan selalu menghantui perjalanan sebuah bangsa.
Maka, tak mengherankan jika dalam tiap periode sejarah dari sebuah negara-bangsa, banyak orang ingin tampil sebagai pahlawan. Tentu, seiring dengan perubahan jaman, maka makna dan sosok pahlawan akan selalu mengalami perubahan. Dulu, orang yang disebut pahlawan adalah mereka yang berjasa dalam pertempuran mengusir penjajah atau menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan. Lalu, di jaman sekarang ini, siapakah yang pantas disebut pahlawan ?
Tak mudah menjawabnya. Tapi yang pasti, dari dulu hingga sekarang, seorang pahlawan itu berangkat dari nilai. Pahlawan berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai. Nilai apakah yang ingin ditegakkan oleh seorang pahlawan ? Dari orang-orang bijak kita tahu jawabnya adalah nilai keadilan. Perjuangan dan pengorbaan pahlawan berujung pada terciptanya keadilan bagi umat manusia di muka bumi. Atas dasar titik pijak inilah, maka para pahlawan kita di jaman revolusi memperjuangkan kemerdekaan karena --seperti disebutkan dalam preambule konstitusi kita-- penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika kita selidiki lebih jauh, sejatinya keadilan sebagai sebuah nilai merupakan muara dari tiga nilai yang dalam kajian moralitas sering disebut sebagai “ide agung”. Prof Mortimer Jerome Adler dalam karyanya yang telah menjadi klasik The Great Ideas: A Syntopicon of Great Book of The Western World, 1952) menguraikan penyelidikannya tentang “ide agung” tersebut. Menurutnya, setidaknya ada tiga ide agung yang menyangga perdaban manusia, yakni: kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nah, dengan tergelarnya tiga ide agung tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari maka dapat dipastikan keadilan juga telah maujud dalam kehidupan.
Dari kajian pustaka di atas, maka jika seseorang telah berjuang untuk menegak-kan kebenaran, kabaikan, dan keindahan demi terwujudnya keadilan di muka bumi maka ia sudah bisa disebut sebagai sosok pahlawan. Namun dalam aplikasinya ternyata amat sulit untuk melihat atau menemukan sosok penegak keadilan. Hal ini karena dalam menegakkan keadilan selalu disertai sebuah pertanyaan: keadilan untuk siapa ? Terlebih ketika rasa kebangsaan kita mulai pudar, maka perjuangan untuk menegakkan nilai menjadi amat partikular sifatnya. Dengan kata lain, menegakkan nilai untuk kepentingan bersama sebagai bangsa menjadi sesuatu yang amat mahal dan jarang (untuk tidak menyebut mustahil) untuk diperjuangkan.
Sebagai contoh kecil, seorang yang ingin memberantas kasus korupsi, tapi kebetulan pelakunya itu ada hubungan (entah kerabat atau kolega) dengan yang hendak memberantas maka tentu akan berpikir dua kali. Alih-alih menegakkan keadilan dengan memberantas korupsi, yang terjadi malah berusaha dengan segala cara (baik secara legal maupun kekuatan politik) untuk menghalang-halngi tindak pidana korupsi tersebut.
Alhasil, yang kemudian terjadi adalah munculnya pahlawan-pahlawan bagi suatu kelompok. Padahal, selain berangkat untuk menegakkan nilai, konsep kepahlawanan juga berangkat dari rasa senasib-sepenanggungan. Perjuangan dan pengorbanan tanpa dilandasi rasa senasib-sepenanggungan hanya akan melahirkan heroisme semu. Heroisme semu inilah yang kini sedang melanda kehidupan di tanah air.
Apalagi ketika salah satu buah dari reformasi politik di negeri kita meng-amanatkan jabatan publik dipilih secara langsung oleh rakyat, maka upaya untuk tampil dengan haroisme semu kian menjadi-jadi. Dalam konteks ini, heroisme cuma disepadankan dengan satu kata: popularitas ! Lihatlah, dari pemilihan presiden sampai kepala desa, maka faktor pertama-tama untuk mendulang suara adalah popularitas. Tentu tidak ada salahnya dengan faktor popularitas, namun yang amat disayangkan adalah popularitas itu acapkali sekedar citra (atau ‘tebar pesona”) yang dibuat lewat media massa dan kurang berhubungan dengan kualitas, terlebih kinerja dari seseorang.
Dari realita itulah maka kini sosok pahlawan telah mengalami pendangkalan makna. Sudah pasti pendangkalan makna kepahlawanan ini menerbitkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah sulitnya bangsa ini melakukan perubahan. Ya, karena masing-masing orang hanya mau jadi pahlawan buat kelompoknya atau memikirkan hal-hal yang membuat dirinya supaya tetap populer meski kinerjanya payah.
Di jaman yang serba sulit dimana kohesi sosial kita sebagai bangsa belum sepenuhnya pulih, memang sulit memunculkan sosok pahlawan “sejati”. Pahlawan yang berjuang dan berkorban untuk menegakkan nilai dengan dilandasi rasa senasib-sepenanggungan dan buat kepentingan bersama. Tapi, diantara ribuan orang yang tampil sebagai pahlawan (semu), niscaya suatu saat akan muncul sosok pahlawan sejati. Cuma, pertanyaan yang selalu mengusik kita, kapan ia akan muncul memperbaiki kondisi bangsa kita?***

STOP PRESS !!!

2008-10-30T20:48:00.000-07:00

Masuk KPU, Tunda Terbitkan Buku
(Kedaulatan Rakyat, 30/10/2008)

LANTARAN dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo periode 2008-2013, cerpenis dan penyair Marwanto terpaksa menunda rencana menerbitkan buku antologi cerpen-nya. Buku antologi cerpen yang sedianya akan diberi judul ‘Hujan Telah Jadi Logam’ tersebut sebenarnya sudah disodorkan ke sejumlah penerbit. Perihal rancangan buku tersebut, ia mengatakan seorang teman dekatnya menyarankan untuk menghilangkan 2 judul dari 16 judul cerpen yang akan dimuat. “Hingga kini belum fix, antologi cerpen tersebut akan berisi 16 atau 14 judul,” kata Marwanto, Sabtu (25/10). Penulis yang pernah bekerja sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha (KSU) di Bank Pasar Wates tersebut menjelaskan bahwa padatnya pekerjaan di KPU mengharuskan dia untuk rehat beberapa saat dari aktivitas menulis. “Saya hanya mengurangi intensitas, bukan berhenti menulis”, tandas Koordinator Lumbung Aksara ini. Ia juga mengaku masih akan menyisakan waktunya untuk menggelorakan kegiatan sastra di Kulonprogo lewat komunitas ‘Lumbung Aksara’. (Cdr)-g

CERPEN

2008-10-15T17:24:00.000-07:00

Melon, Oh... Melon

Cerpen: Marwanto
(Majalah BINANGUN (Pemkab Kulon Progo) Edisi 38/Th.2008)

Lelaki itu menarik napas panjang. Duduk di pematang sawah dengan pandangan jauh menerawang. Sesekali matanya yang sayu menyapu hamparan melon berwarna kuning kecoklatan. Meski setiap orang yang lewat di situ selalu menyapanya, ia tak lagi peduli. Di benaknya hanya tergambar pupusnya sebuah harapan. Lalu, tentu saja, rengekan istrinya yang urung dibelikan perhiasan.
“Sing sabar dan tabah Kang....., Kang Kijo tak sendirian. Lihat ! Semua panenan melon kali ini memang hanya menyisakan kesedihan...”
“Sabar dan tabah ...... Tapi, sampai kapan Pur ?”
“Kita coba tahun depan. Siapa tahu nasib berubah.”
“Ah, wong tani itu memang tak pernah kapok ya Pur ? Tahu kalau musim jaman sekarang tak menentu, eh tetap saja mau berspekulasi.”
“Yah, daripada spekulasi dengan togel, Kang”
“He-em, daripada spekulasi dengan togel. Tapi Pur, modal untuk menggarap melon kan tak sedikit ?”
“Benar, Kang. Tahun ini aku melepas duapuluh gram .......”
“Dan seperti juga aku, tak tahu harus berkata apa pada emaknya anak-anak kan ?”
Dua lelaki itu kembali memandang hamparan melon. Dan untuk kesekian kalinya Sukijo menarik napas panjang. Sebagai selingan dari situasi yang menyesakkan, Purwadi menjulurkan rokok pada tetangga sekaligus konco kentalnya itu. Tapi, seperti sudah diduganya, Sukijo akan diam membatu. Lelaki itu tak punya gairah lagi terhadap apapun. Termasuk sigaret yang biasanya habis dua bungkus dalam sehari.
“Baiklah Kang, aku mau menengok teman-teman dulu.....”
“He-em”, jawab Sukijo pendek nyaris tak terdengar.
Purwadi berlalu, menengok orang-orang yang memetik melon di lahan sawahnya. Usai memetik, orang-orang itu langsung membawanya ke jalan besar, dimana sebuah truk besar berhenti. Truk tersebut milik seorang juragan dari kota yang datang ke desa itu berkat kenalan dengan Danang, keponakan Sukijo yang kuliah di kota. Beny, nama juragan itu, memang berani membeli dengan harga lebih tinggi daripada juragan-juragan lain yang datang ke desa itu. Apalagi kalau cuma dibanding juragan lokal bermodal sedikit dengan relasi pemasaran yang amat terbatas, penawaran Beny bisa 30 persen lebih tinggi dari harga yang dipatok para pedagang lokal.
Sebagaimana Purwadi, hari itu Sukijo juga hendak memanen melon-melonnya. Ah, mungkin tak tepat benar jika disebut memanen. Sebab, melon yang benar-benar bisa dipanen paling banter hanya setengahnya. Jadi, yah sekedar mejumput sisa-sisa dari serangan hujan. Hujan yang turun pada awal bulan itu seakan memang hendak menamatkan riwayat para petani melon, memupus harapan para isteri untuk membeli perhiasan dan menunda anak-anak muda menenteng sepeda motor model terbaru.
Sore kemarin Sukijo kulo nuwun pada Haji Syamsi, sang pemilik lahan, untuk memanen melon-melonnya.. Namun tak seperti dua minggu lalu, ketika di desa itu belum ada kiriman hujan yang mendadak, sehingga Sukijo bisa sedikit membusungkan dada bertamu di rumah Haji Syamsi, sore itu ia datang dengan wajah tertunduk. Dan, sekitar lima menit sudah ia berhadapan dengan Haji Syamsi di ruang tamu, tapi tak berani mengawali pembicaraan. Haji Syamsi memandangnya penuh iba, lalu berkata.
“Aku tahu, Jo. Yah, mau bagaimana lagi.”
“Maafkan saya Pak Haji.” Sebagai penggarap lahan Sukijo amat kawatir kalau tahun depan tak diberi kesempatan lagi oleh Haji Syamsi.
“Ndak apa-apa Jo, ndak apa-apa. Allah belum memberi rizeki kita untuk tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan...”
Sukijo lega begitu mendengar Haji Syamsi mengucapkan kata-kata “tahun depan”.
“Tapi, coba dipilih-pilih ya! Tak semua melon itu busuk kan? Memang kita harus telaten menerima rizeki yang sedikit itu Jo...!”
“Baik, Pak Haji”.
Lamunan Sukijo buyar ketika beberapa orang menepuk pundaknya.
“Jadi dipanen hari to Kang Kijo?”
Sukijo bangkit. Sekali lagi menarik napas panjang. Ia mencoba tegar dan memupuk semangat.
“Ya, ya, jelas jadi. Ayo, kita pilih rizeki Allah yang sedikit ini...”
Para pekerja yang disuruh memanen itu pun berpencar berhamburan memilih melon-melon yang masih layak untuk dijual. Mereka menghindar dari melon-melon yang tampak kecoklatan karena sudah pasti busuk akibat air hujan. Mereka hanya memetik melon-melon yang tampak masih segar. Namun tak seperti yang diperkirakan, melon yang tampaknya bagus itu pun ketika dipetik dan diangkat langsung penyok, ambyar dan menghembuskan bau tak sedap. Jadi, dari perkiraan setengah yang bisa dipanen, ternyata hanya sepertiga saja yang layak jual.
Sukijo kembali menarik napas panjang, Hatinya merintih. Tapi, tangannya coba mengepal. Lalu dengan sangat telaten --seperti pesan Haji Syamsi— ia kembali memilih melon-melon yang masih terlihat benar-benar segar. Sebelum menyentuh dan memetik setiap melon yang dijumpainya, hatinya selalu menerka apakah melon itu layak jual atau layak buang. Dan ketika yang ia dapati melon layak jual, wajahnya langsung sumringah lalu dengan cekatan akan berlarian kecil menuju tumpukan melon-melon lain yang siap diusung ke jalan besar. Namun ketika yang dujumpai melon layak buang, dengan jengkelnya ia akan meremas melon itu hingga hancur tak berbentuk.
Sebelum adzan ashar berkumandang, Sukijo dan orang-orang itu telah selesai memetik melon-melon yang layak jual. Sementara melon-melon yang kuning kecoklatan masih terlihat menghampar berserakan. Sukijo belum tahu, harus diapakan benda-benda itu. Menunggu membusuk ? Ah, terlalu lama. Bagaimanapun melon itu harus disingkirkan sebelum datangnya air, pertanda sawah akan berganti ditanami padi. Tapi, kini ia belum punya gairah menyingkirkan benda-benda itu. Yang ia pikirkan apakah hasil panenan kali ini cukup untuk menutup modal.
“Bagaimana Pak Sukijo?”
“Yah, Mas Beny lihat sendiri. Beginilah nasib petani. Pihak yang paling mudah dipermainkan. Baik oleh musim maupun harga. Tapi, kami-kami ini memang tak pernah kapok. Lha...satu-satunya permainan spekulasi kami ya cuma ini, je....”
“Ah, jangan berkata begitu Pak Kijo. Saya yakin kok, hasilnya sangat bisa kalau cuma untuk menutup modal. Sangat bisa !”
“Mudah-mudahan saja Mas Beny”
Mata Sukijo tak berkedip ketika juru timbang menyelesaikan hitungannya. Ia menatap tajam angka yang tertera di secarik kertas itu: 2,1 ton Keningnya berkerut sebentar ketika Beny menyebut hitung-hitungan rupiah. Dalam hati ia membenarkan sendiri kata-kata yang baru diucapkan: petani memang mudah dipermainkan harga. Busyett !!!
“Apa.... tak bisa naik sedikit Mas Beny?”
“Begini Pak Kijo, terus terang saat ini stok melon sangat melimpah. Dan sampeyan tahu kan akibatnya, harga terus turun. Ini saja biaya transport cum kami hitung setengah,. Yah, saya tak enak dengan Mas Danang.”
Sukijo tak bisa berkutik. Apalagi juragan Beny langsung menyodorkan uang muka.
“Kalau Pak Kijo setuju, ini empat ratus ribu sebagai uang muka”
“Terus, sisanya kira-kira kapan Mas Beny ?”
“Ya, tujuh sampai sepuluh hari lah. Atau, bisa lewat Mas Danang. Nomer HP saya ada padanya kok”
Setelah bersalaman dengan Sukijo juragan Beny segera masuk truk. Dengan suara berat, seberat Sukijo melepas melon-melonnya, truk itu perlahan-lahan meninggalkan desa itu. Meninggalkan Sukijo yang belum beranjak dari tempat berdiri mematung.
Hampir sebulan Sukijo menunggu kabar dari juragan Beny. Tapi, juragan Beny tak kunjung datang ke desa itu. Dan ketika di suatu sore Sukijo datang ke keponakannya, Danang hanya bisa memberi nomer HP milik Beny.
“Wah, kami juga sudah jarang bertemu Pak Lik. Coba saja hubungi nomor HP-nya.”
Berulangkali Sukijo mencocokkan nomer HP yang ia catat dengan yang tertera di HP keponakannya itu. Tak ada yang salah. Namun ketika ia mencoba kontak ke nomor tersebut, yang terdengar cuma suara operator: “Nomor yang Anda hubungi salah.........”
Senja segera susut dan malam pun menjemput. Hening dan maut.***
Kulonprogo, 2005-2008

CERPEN

2008-10-05T18:02:00.000-07:00

Teriakan Menjelang Lebaran
Cerpen MARWANTO
(KORAN MERAPI, 28/9/2008)

Pada awalnya Miskinem ragu menerima tawaran Tuan Suryo untuk menjadi pembantu di rumahnya. Sebab selama ini ia telah menjalani profesinya dengan senang hati. Profesi sebagai pencari barang rongsokan yang dilakoninya sebelum mengenal Surip, sang suami. Meski tak menghasilkan banyak uang, tapi pekerjaannya itu mendatangkan banyak sedulur alias kenalan. Bagaimana tidak, dalam sehari ia selalu mengayuh sepeda ontel berpuluh-puluh kilometer untuk mendatangi minimal tiga puluh rumah.
Karena itu Miskinem tak bisa membayangkan kalau nanti harus beralih profesi sebagai pembantu rumah tangga. Tentu hari-harinya hanya akan dilalui di dalam kungkungan tembok tinggi ala penjara. Tapi, dalam setiap kesempatan, Surip selalu mendesak isterinya. Dalam benaknya, profesi pembantu lebih menjanjikan kesejahteraan keluarga dibanding mencari barang rongsokan.
“Tidak kau pikirkan lagi tawaran Tuan Suryo itu, Mak ?”
“Apa sih enaknya jadi pembantu ?”
“Lho, kamu itu gimana to, ya jelas enak ! Tuan Suryo itu kan orang kaya. Pokoknya, ikut orang besar itu akan kena sawab sukses.”
“Ah, mbok jangan mengada-ada. Pembantu ya pembantu.“
“Yang pasti, kamu tidak terlalu capek seperti sekarang. Ya, ndak?”
“Meski capek, aku senang menjalaninya.....”
“Itu sekarang ! Apa sampai tua kamu akan keliling desa terus ?”
Inem mencoba mengerti jalan pikiran suaminya. Ia membayangkan masa depannya: saat tubuhnya sudah renta, apa akan kuat mengayuh sepeda berpuluh kilometer. Ah pasti sudah banyak penyakit menggerogotinya tubuhnya. Hati Inem mulai goyah.
Sampai akhirnya, ketika untuk kesekian kalinya Tuan Suryo mendatangi keluarga itu, hati Inem luluh juga. Keberangkatan Inem dilepas suaminya dengan harapan akan memperbaiki nasib keluarga. Gatot, anak satu-satunya yang masih kelas lima, terlihat sedih saat emaknya melambaikan tangan dari dalam mobil sedan yang membawanya.
“Jangan sedih Tot! Besok kalau Emakmu pulang, kau pasti dibawakan sepatu bagus.......”
***
Sehari dua hari Inem masih agak kaku menjalani profesi barunya. Benar, yang ia rasakan pertama kali adalah rasa sumpek. Sejauh mata memandang hanya dinding-dinding yang terkesan angkuh dan kaku. Sehabis jam tujuh pagi, rumah yang besar dengan halaman seluas lapangan bola itu pasti telah lengang. Tuan Suryo, sebagai direktur utama di sebuah perusahaan real-estate, telah menuju kantornya yang berada di pusat kota. Sementara isterinya, Nyonya Lis, pergi mengantar Bagas ke sekolah. Wanita enerjik yang aktif diberbagai yayasan itu baru akan pulang selepas jam dua siang.
Praktis Inem hanya berteman dengan televisi dan Pak Jo, satpam di rumah itu. Tapi karena Pak Jo kurang familier diajak bicara, Inem jarang bertukar sapa dengan lelaki itu. Akhirnya, sehabis mencuci dan memasak Inem hanya berteman televisi. Satu-satunya teman ngobrol yang bisa diharapkan adalah kalau ada pedagang sayur keliling lewat. Itupun tak seberapa, cuma sekitar lima menit. Juga, kalau pas ada pencari barang rongsokan datang. Saat ada pencari barang rongsokan itulah Inem sering teringat masa lalunya.
“Enak ya Dik Nem, jadi pembantu orang kaya itu. Kerjanya ndak terlalu capek, tapi gajinya gedhe. Tiap hari makannya bergizi, tidurnya nyaman”.
“Ah, Mbakyu ini. Ya..... enakan seperti sampeyan itu to Yu Mur ...”
“Apa enaknya orang yang seharian penuh cuma keliling kampung ?”
“Ya enak, kan bisa bebas kesana kemari, mengenal banyak orang.....”
“Wah, berarti benar ya kata orang tua dulu. Urip ki mung sawang sinawang....”
“Dan enakan yang nyawang to daripada disawang atau nglakoni..?”
Mereka tersenyum, lalu tertawa kecil. Inem merasa terhibur sekali. Ia tak menyangka kalau pertemuannya dengan tukang rongsokan di siang itu justru menjadi awal kemarahan nyonya rumah. Sore harinya, setiba di rumah, Nyonya Lis kaget mengetahui ada termosnya yang raib. Inem mengaku kalau ia menjualnya ke pedagang rongsok.
“Kok berani-beraninya kamu menjual termos itu Nem ?”
“Kan sudah tidak panas lagi buat nyimpan air Nyonya.....”
“Itu berarti tinggal mengganti kacanya, dengan ongkos sepuluh ribu. Kalau beli yang baru, kan paling tidak dua puluhlima ribu. Jadi termos bekas itu seharusnya masih berharga limabelas ribu. Hayo.... tadi kamu menjualnya berapa ?”
Inem tertunduk. Jelas termos bekas itu tak laku dijual lebih dari lima ribu. Ia tak menyangka Nyonya Lis punya tabiat seperti itu: pelit dan perhitungan. Lain waktu, katika Inem membersihkan gudang, matanya melihat sepatu bekas milik Bagas. Ingatan Inem langsung tertuju pada Gatot, yang beberapa waktu lalu merengek minta dibelikan sepatu. Tapi, ketika Inem bermaksud membawa sepatu itu, Nyonya Lis memergokinya.
“Buat apa sepatu itu Nem ?”
“Anu Nyonya.... buat Gatot. Sepertinya Mas Bagas sudah tak memakainya lagi...”
“Enak saja, kan bisa dijual ke pedagang rongsokan. Simpan di gudang lagi sana !”
Sejak itu Inem tak berani minta barang apapun di rumah itu. Pengalaman terakhir yang paling membuat Inem sakit hati adalah saat membeli sayur dalam jumlah besar.
“Nem, kok banyak amat kamu beli sayur hari ini?”
“Anu Nyonya, tukang sayur itu bilang kalau besok mau libur”.
“Lho..... kamu kan bisa beli di pasar”.
“Maksud saya, daripada harus jalan ke pasar....”
“Eee...jadi kau pikir di sini cuma disuruh untuk duduk-duduk ?!”
***
Baru sebulan Inem jadi pembantu, tapi serasa setahun berlalu. Tubuhnya memang tidak lelah, tapi batinnya letih dan pecah. Di akhir bulan, Inem pulang menengok keluarganya sambil membawa gaji bulanan. Setiba di rumah, Inem mengadu pada Surip, suaminya. Tapi lelaki yang sehari-harinya kerja di bengkel itu menanggapinya dingin.
“Ah, biasa...”
“Biasa bagaimana maksud Bapak ini ?”
“Sebagai pengatur keuagan rumah tangga, Nyonya Lis memang harus begitu, perhitungan !”
“Ini bukan perhitungan lagi namanya, tapi pelit !”
“Mak, Mak, kamu cuma belum terbiasa saja. Mana ada kerjaan yang tanpa resiko. Oya, jadi kamu bawakan sepatu ndak Si Gatot ?”
“Boro-boro sepatu Pakne, damprat Nyonya Lis yang kudapat !”
Di bulan-bulan berikutnya, saat pulang, Inem selalu mengadu hal serupa pada suaminya. Tapi Surip selalu bilang “Ah, kamu cuma belum terbiasa“. Ini membuat Inem jengkel. Dan di bulan keenam, Inem merasa sudah tak kuat lagi. Ia mendesak suaminya untuk menemaninya pamit dari rumah Tuan Suryo.
“Wis tok pikirke sing wening, Mak ?”
“Sudah ! Aku sudah tak kuat lagi.”
Kening Surip berkerut lusuh. Matanya menerawang jauh. Impiannya merubah nasib dengan mengabdi pada orang besar punah sudah.
“Baik kalau memang niatmu sudah bulat. Aku tak bisa memaksa. Tapi mbok ditunggu sehabis lebaran. Biar nanti bisa padang-padangan semuanya. Mungkin selama ini Tuan Suryo tak mengetahui kalau Nyonya Lis bersikap keterlaluan padamu. Dan, siapa tahu sehabis Ramadhan Nyonya Lis berubah sikap. Kan tujuan puasa membuat orang tambah bertaqwa, tambah baik perilakunya. Itu yang kudengar di ceramah-cermah lho Mak.”
Inem mengangguk. Ia juga berharap, saat lebaran nanti ada sedikit uang ekstra atau THR (Tunjangan Hari Raya) dari majikannya.
“Apalagi Tuan Suryo itu orangnya baik, ya kan Mak ?”.
Inem mengangguk lagi. Keyakinan Inem akan kebaikan Tuan Suryo kini terbukti. Saat bulan puasa tiba, di rumah Tuan Suryo seminggu sekali diadakan buka bersama untuk anak-anak miskin. Bahkan di minggu terakhir, anak-anak itu diberi bingkisan yang berisi sarung, baju muslim, dan peci.
Sehari menjelang idul fitri tiba, Inem pamit untuk merayakan lebaran bersama keluarga.
“Barang empat atau lima hari saja Tuan”, Inem berkata sambil menunduk. Lalu pandangannya melirik ke arah Nyonya Lis dan meneruskan permintaannya: “Bisa kan Nyonya ?”
“Baiklah. Tapi kamu tahu sendiri kan, sekarang lagi jaman susah. Harga-harga melonjak tak karuan. Jadi untuk tahun ini dengan terpaksa kami tak bisa memberimu THR. Hanya uang bulanan seperti biasanya”, kata Nyonya Lis ketus –belum menunjukkan perubahan sedikitpun meski telah sebulan berpuasa. Tapi kata-kata Nyonya Lis itu segera ditimpali suaminya.
“Mam....! Em, begini Nem, kalau sekedar buat anakmu Gatot, kami masih ada sekedar oleh-oleh......”
Wajah Nyonya Lis mendadak masam. Ia menggeser duduknya, menjauhi suaminya yang selalu bersikap penuh belas kasihan.
“Mam, tolong ambilkan sisa bingkisan yang kita bagikan kemarin !”
“Kan sisa itu sudah dijatah buat anak-anak yayasan !”
“Sampun Tuan, sampun. Uang bulanan ini sudah cukup buat lebaran kami.”
Setelah mohon diri, dengan langkah gontai, Inem meninggalkan majikannya. Dalam benaknya ia terus berhitung: gaji bulanan itu memang baru cukup untuk menutup lumbung. Ia tak tahu uang dari mana buat membelikan baju dan sepatu anaknya. Namun, saat Inem sampai di pintu pagar, Tuan Suryo mencegatnya dengan raut muka hingar.
“Nem, ini ada sedikit uang buat Gatot, sebagai ganti bingkisan itu”.
Wajah Inem mendadak berseri, melihat Tuan Suryo mengeluarkan uang seratusan ribu – THR yang ia nanti..
“Matur nuwun sanget, terima kasih sekali Tuan”
Dalam perjalanan pulang hati Inem bernyanyi riang. Sampai alpa suasana dalam bus yang begitu padat, penuh tangan jail yang kesana-kemari mengemban muslihat. Setelah turun dari bus, mendadak tubuh Inem gemetar. Tangannya menggeledah mencari uang seratusan ribu dari Tuan Suryo. Saku, tas, dan bungkusan lainnya sudah ia periksa, tapi nihil alias tak beroleh apa-apa.
Dari kejauhan teriakan Gatot yang diiringi suara bedug menjelang Lebaran tiba sangat nyaring menyambut kedatangan Miskinem: “Mak,...sepatu baruuuu ....!!!.”***

ESAI

2008-07-27T23:08:00.000-07:00

Rindu Rumput Halaman

(KOMPAS (Halaman YOGYA), 23 /06/2008)
Beberapa waktu lalu saya dan sejumlah penulis dari Kulonprogo berkunjung ke rumah (baca: kamar kos) penyair Iman Budhi Santosa di Dipokusuman. Ada dua hal yang menjadi ciri menonjol kos-kosan Mas Iman: pohon sawo yang cukup besar menjulang tinggi dan halamannya yang luas. Ya, halaman berupa tanah yang kalau hujan datang pasti becek tak terelakkan.
“Saya sengaja memilih halaman yang tidak ber-konblok”,
“Lho, bukannya halaman yang ada kon-bloknya akan terlihat rapi dan bersih?”
“Iya, memang. Tapi, masa’ rumput saja dilarang tumbuh….” demikian Mas Iman berdalih pada kami.
Rumput. Jenis tumbuhan ini memang masih bisa tumbuh di halaman rumah-rumah perkotaan, meski halaman tersebut berkon-blok. Sebab, rumput akan dengan jeli tumbuh diantara himpitan kon-blok atau dimana saja area yang memungkinkan ia tumbuh. Tapi, saya kira tidak demikian maksud pernyataan Mas Iman. Apa yang dikatakan Mas Iman seakan sedang “mengoreksi” pemahaman kita akan kecintaan terhadap tanaman.
Ya, sejak booming tanaman (hias) beberapa waktu lalu, hampir tiap orang beramai-ramai “mencitai tanaman”. Rumah-rumah disulap dan dipenuhi aneka tanaman hias. Lalu ada imej: bahwa rumah beserta penghuninya sedang ramah lingkungan dengan banyaknya aneka tanaman (hias) dijejer di halaman sampai ruang tamu. Tapi, benarkah mereka benar-benar mencintai tanaman? Bukankah dengan “melarang” rumput tumbuh di halaman dengan memasang kon-blok, kita sejatinya mengekang tanaman?
Mencintai memang tidak gampang. Begitu juga mencintai tanaman dan lingkungan. Salah-salah, yang kita lakukan adalah menegakkan ego: mereka (tanaman) kita perlakukan sebagai objek penderita demi kesenangan dan hobi kita semata. Di sisi lain, hak tumbuh mereka secara wajar terus kita kebiri bahkan kita sumbat dan kekang.
Bagi orang yang menyuntukkan diri di dunia kreatif, seperti mas Iman, perilaku mencintai seperti itu jelas sangat bertentangan. Dunia kreatif sangat membenci kekangan. Di sini, Mas Iman adalah antitesa terhadap sikap mencitai tanaman (lingkungan) yang menjadikan tanaman sekedar objek penderita. Barangkali seperti tata kelola kota yang “mengharuskan” segala yang hidup tunduk pada logika dan konsep-konsep perkembangan kota modern.
Benarkah orang semacam Mas Iman adalah antitesa terhadap logika kehidupan kota? Mas Iman hanya salah satu amsal. Saya yakin masih ada orang lain seperti Mas Iman. Mereka ini akan terus memilih tinggal pada pekarangan yang di situ ada rumputnya. Dengan tinggal di tanah yang berumput, Mas Iman bisa terus selalu berkarya (menulis) sambil memandang pohon sawo atau rumput belukar di depan kamar kos-nya. Mungkin sambil menahan “letih” merasakan laju perkembangan kota dengan mengutip sebaris sajak Federico Garcia Lorca: Verde que te quiero verde…: Hijau, kumau engkau hijau://Bintang agung beku dingin//Tiba dengan bayang ikan//Yang merintis fajar.

Kolom BYAR

2008-07-27T00:26:00.000-07:00

Kethoprak
( Utik TW )
Ajakan nonton kethoprak. Itulah SMS terakhir yang kuterima darimu. Sebelum kau berpulang –pada sebuah pagi yang tak lagi dingin. Matahari, di pagi itu, telah senyum begitu lebar. Ah, bahkan tertawa. Ya, seperti tawamu yang amat lepas: ketika kita sedang tadarus puisi, menyiapkanTBM atau menggarap laporan PMK yang tak kunjung rampung. Dan di jalan Deandeles itu agaknya kau juga tertawa –meski dalam dekapan malaikat--, tawa yang terakhir.
Dan bukankah kethoprak (setidaknya dalam perspektif modern) mengajak kita tertawa? Mungkin memang bukan yang utama. Tapi, dalam konotasi tertentu, tawa dalam istilah kethoprak tidak bisa sekedar disebut bumbu. Simak misalnya dalam ungkapan: “Wah, malah kethoprak-an” atau “Jangan sok kethoprak-an, ah”. Ungkapan tersebut sering diartikan: jangan membuat lelucon. Akhirnya, pada tafsir kontemporer, acapkali seni kethoprak direduksi sekedar (pentas) lelucon.
Padahal, pada awal kemunculannya, kethoprak bukanlah berisi cerita yang cuma mengajak kita tertawa. Konon, sejarah kethoiprak yang bergulir tahun 1887 dengan jenis kethoprak lesung, dimulai dengan mengusung tema-tema “serius”: babad, legenda, dan adaptasi karya pujangga ternama semacam Pangeran Hamlet karya Shakespeare. Tapi, dalam perkembangnnya kethoprak diidentikan pentas yang mengusung lelucon. Muncullah kethoprak plesetan dan kethoprak humor.
Hal ini agaknya karena kehidupan yang kian pragmatis dan gersang. Dalam pragmatisme hidup, mengusung keseriusan ibarat berteriak ditengah gemuruh gelombang. Dan di dunia yang telah gersang, sesuatu yang serius acapkali membuat kram otak. Sebaliknya, lelucion/humor menjadi segelas es pelepas dahaga. Lalu dengan ditunjang perkembangan audio visual, pentas kethoprak meraih booming. Tapi, kejemuan memang gejala alamiah. Publik pun bosan. Masyarakat muak. Kethoprak tak lagi lucu. Sebab kehidupan nyata itu sendiri yang kemudian menjelma lelucon. Dan, dalam konteks ini, Utik tak salah: menyikapi dunia yang letih dengan tawa yang lepas.
Ah, Utik. Mungkin teman-teman lebih mengenangmu sebagai aktivis yang tak jenak diam (mobilitas telah identik dengan dirimu) atau kedua tahi lalat di pipimu. Namun ijinkan aku selalu terkenang dengan tawamu. Seperti di sore itu, memang ada isak dan air mata mengiringi jenazahmu –tapi selanjutnya yang terngiang adalah tawamu. Tawamu yang khas. Mengingatkanku pada pepatah Yahudi: saat manusia berpikir, Tuhan tertawa.***
Sumber: Buletin Sastra LONTAR Edisi 19/Th.II/2008

Kolom BYAR

2008-06-06T06:50:00.000-07:00

Pamflet

Tiga bulan lalu saya mendapat kiriman 2 eksemplar Inilah Pamflet Itu. Buku antologi puisi tersebut di-pos-kan oleh Hersri Setiawan dari salah satu sudut kota Jakarta. Memang, sejak digelar Temu Sastra Tiga Kota (Yogyakarta, Kulonprogo, Purworejo) di Wates pada Januari lalu dimana ia tak bisa menghadiri, saya dan Pak Hersri berulangkali berniat jumpa darat. Namun selalu gagal. Mungkin, untuk sementara, hadirnya buku tersebut menjadi pengganti pertemuan kami.
Tapi mengapa Hersri memilih judul Pamflet? Dua ratus tiga puluh dua tahun lampau Thomas Paine menerbitkan Common Sense --dengan tebal 47 halaman, hemat saya, ia adalah “pamflet dalam arti yang sebenarnya”. Sebab pamflet adalah membakar. Dan tak ada buku dalam sejarah kesusastraan yang mempunyai pengaruh begitu cepat seperti Common Sense. Buku ini bagai sangkakala memanggil kolonis Amerika untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan mereka tanpa kompromi dan tiada sangsi”, demikian tulis Robert B Down dalam Books That Change The World.
Dan, memang, Inilah Pamflet Itu bukanlah Common Sense. Tapi, dalam salah satu sajaknya, kita bisa menemui semangat yang membakar. Coba simak bait akhir sajak “Suara Jalanan”: hidup//merebut kemerdekaan, hidup//merebut kemanusiaan. Sebuah ungkapan lugas nan sederhana. Tapi, agaknya, ada magma yang (tak henti-hentinya) hendak dimuntahkan --oleh seorang tua berambut perak yang senantiasa berjiwa muda, yang pernah merasakan betapa kejamnya kekuasaan yang tercerabut dari cinta.
Ya, meski gema muntahan itu tak sedahsyat goresan Paine. Apalagi ditengah masyarakat ramai bangsa ini yang notabene telah bebal terhadap bisikan hakiki kemanusiaan. Pada bangsa yang terdiri dari tatal-tatal, anasir di dalamnya justru amat peka terhadap hal yang berbau remeh temeh. Aliran, Klik, komunitas, golongan, dan segala bentuk pengkotakan lainnya bagaikan bom bersumbu poendek. Alhasil, organisasi semacam FPI tak butuh lagi selembar pamflet. Sebab “ia adalah pamflet itu sendiri”.
Di sini, masihkah hidup//merebut kemerdekaan, hidup//merebut kemanusiaan mampu bergema? Saya ragu. Tapi, saya yakin masih ada yang sudi bersuara …..
SUMBER: Buletin Sastra LONTAR edisi 18/Th.II/2008

KOLOM BYAR

2008-05-24T20:28:00.000-07:00

Bangun

Adakah Kristal//(yang sungguh kristal)//mengganti tatal-tatal
Sebagai indahnya gurun//dilukis waktu bangun (1999)

Puisi tersebut mendadak muncul diingatan ketika saya bangun pada sebuah pagi tanggal 21 Mei 2008 di salah satu sudut kampung Kemayoran (Jakarta Pusat). Memang, tak ada gurun di Jakarta. Lanskap ibukota masih seperti biasa: lalu lintas semrawut, pemukiman kumuh menyobek keindahan gedung bertingkat, dan air sungai mengecer bau tak sedap. Aktivitas warga pun tak ada yang istimewa. Namun, di kampung tempat saya singgah sejenak tersebut, ada juga warga yang bicara satu abad kebangkitan nasional. We-eh, benarkah gema peringatan seabad kebangkitan nasional menyusup hingga ke pelosok orang-orang kecil?
Saya takjub pada obrolan mereka –orang biasa yang hidup terjepit diantara keangkuhan dan hiprokrisi pengusa. “Mana bisa bangkit? Apa yang masih kita miliki? Semua sudah dijual ke orang asing…!” Dan kemudian, masyaAllah, mereka begitu hafal mengabsen aset milik bangsa kita yang telah pindah tangan ke pihak asing. “Yang realistis, kita menjadi gelandangan di kampung sendiri”, lanjut mereka (seakan menirukan sebuah judul buku karya budayawan Emha Ainun Nadjib). Saya hanya bengong mendengar obrolan mereka. Lalu beranjak keluar rumah, keluar gang, mencari metro mini untuk keliling ibukota. Dari jendela bus, gambaran bangsa ini melintas di angan:
Pasca reformasi sepuluh tahun silam, bangsa ini mirip tatal. Pecahan atau kepingan dari keseluruhan. Tatal yang dalam dunia pertukangan hanya layak dibuang. Tak jauh beda dengan sampah. Tapi, sebentar, menurut ilmunya para wali, justru dari kepingan atau tatal itulah kita bisa meraih “kristal”. Mau amsal? Tiang utama Masjid Agung Demak. Barangkali ini yang jarang kita sadari: bangsa kita justru kuat karena berangkat dari tatal-tatal.
Selain mirip tatal, kondisi bangsa kita juga seperti gurun yang gersang: seakan siapa saja yang memerintah tak bakalan merubah keadaan. Tapi bukankah dalam gurun itu ada oase. Dan, seperti bunyi sebuah sajak, bukankah gurun dan oase masih saling setia? Tafsir dari larik kalimat ini memang tidak tunggal. Dalam konteks ini, bisa saja ditafsirkan: dalam kesulitan ada kemudahan. Maksudnya, sesulit apapun kendala yang dihadapi bangsa ini, sebuah kebangkitan dari keterpurukan itu tetap ada. Agaknya, yang luput kita telisik adalah “belum ada kesinambungan antara bangkit dan bangun”. Kita maunya bangkit, tapi sejatinya belum bangun. Padahal kalau kita sudah “bangun”, apapun yang kita lihat terasa indah. Gurun gersang sekalipun.
Sumber: Buletin Sastra LONTAR edisi 17/Th.II/2008

ESAI

2008-05-24T20:22:00.000-07:00

KESUSASTRAAN
Puisi, Siapa Masih Peduli?
Kompas: Sabtu, 26 April 2008 01:20 WIB

Konon, penetapan 28 April - tanggal wafatnya penyair Angkatan 45, Chairil Anwar - sebagai Hari Puisi Nasional masih menjadi perdebatan. Namun, bagi sejumlah penggiat seni dan sastra, bagaimanapun bulan April tetap lekat dengan dunia puisi.

Tentu bukan tanpa alasan, wafatnya Chairil Anwar dijadikan momentum Hari Puisi Nasional. Dengan tidak mengecilkan peran dan eksistensi penyair lainnya, mulai dari Amir Hamzah, Sitor Situmorang, WS Rendra, Taufik Ismail, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, Sutardji Calzoum Bachri, Emha Ainun Nadjib, Afrizal Malna, Joko Pinurbo, dan seterusnya, mesti diakui Chairil Anwar memiliki kedudukan khusus dalam khazanah sastra (terutama puisi) di Indonesia.

Pada umumnya, sebagian pengamat berpendapat bahwa jasa terpenting Chairil Anwar adalah ”pendobrakannya” terhadap bahasa ungkap penyair angkatan sebelumnya (baca: Pujangga Baru). Dengan penjelajahan bahasa yang intens, akhirnya ia temukan sebuah bahasa ungkap yang khas dirinya: lugas, padat, tegas, langsung menghunjam ke jantung hati para pembaca karyanya. Hal inilah yang menjadi tonggak penting perkembangan kesusastraan Indonesia sehingga HB Jassin menyebut Chairil Anwar sebagai Pelopor Angkatan ’45.

Sebenarnya tidak hanya dari sisi sebagai penyair, kita bisa becermin pada sosok Chairil Anwar. Dari pengakuan Sri Ajati, gadis yang namanya diabadikan dalam sajaknya, Senja di Pelabuhan Kecil, kita bisa tahu Chairil adalah sosok yang di dalam hatinya selalu ada desakan-desakan untuk melahirkan sesuatu. Atau dari surat ”Pernyataan Gelanggang” yang ia buat bersama Asrul Sani, yang penggalannya berbunyi: Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, …… tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami.

Dari sinilah sebenarnya peran Chairil Anwar tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berjasa (pahlawan) pada masa itu. Namun, mengapa di bulan April ini kita lebih mengenal sosok RA Kartini?

Bisa jadi, bukan karena RA Kartini lebih ”hebat” daripada Chairil Anwar, tetapi lebih karena di zaman yang serba pragmatis saat ini, keberadaan puisi sudah tak dipandang penting lagi. Ah, puisi! Siapa yang masih peduli? Apakah di zaman yang serba susah di mana banyak orang kelaparan, puisi bisa menggantikan nasi? Apa kegunaan puisi?

Sudah tentu jika titik berangkat kita seperti itu (pragmatisme hidup), puisi tak akan bisa menjawab. Sebab, puisi adalah bahasa batin, ungkapan kejujuran, dan penghalus rasa. Ia akan terasa absurd jika dihubungkan secara langsung dengan problem riil (perut) sehari-hari. Orang yang kelaparan tak akan bisa menjadi kenyang hanya dengan membaca puisi.

Pun ungkapan terkenal dari John F Kennedy, ”bahwa jika politik bengkok, maka puisi yang akan meluruskan”. Pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat tersebut akan janggal jika kita terima secara mentah apa adanya (tersurat).

Dulu, salah seorang anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, almarhum KH Yusuf Muhammad, sering membaca puisi saat sidang di parlemen mencapai titik buntu.

Pengenalan puisi pada ranah kehidupan praktis, misalnya politik, seperti yang dilakukan KH Yusuf Muhammad di atas, tentu tidak untuk menyelesaikan masalah secara langsung.

Perdebatan di gedung wakil rakyat akan terus berjalan alot meski seribu puisi dikumandangkan. Korupsi juga masih jalan terus meski puisi dihadirkan. Namun, paling tidak, pada saat ”kesadaran kemanusiaan” kita genting, batin kita diketuk, kejujuran digugah, dan kehalusan rasa dibangkitkan. Maka, kiranya hanya orang yang tak beradab yang menganggap puisi tak penting. Dan, seperti dikatakan HB Jassin, hanya koran bar-bar yang tak memberi ruang (rubrik) kepada puisi.

Sudah pasti kita akan tersinggung jika dianggap tak beradab. Sakit hati dipandang sebagai bangsa bar-bar. Namun, kita tak risi sedikit pun jika dinilai sebagai orang (bangsa) yang tak mengenal puisi. Padahal, puisi adalah salah satu jalan menuju kita beradab dan bermartabat.

Ini berarti, dalam persepsi masyarakat, belum ada korelasi yang positif antara keberadaan puisi dan keberadaban sebuah bangsa. Mengapa?

Tak dianggap penting

Mengapa masih saja keberadaan puisi tak dianggap penting? Berapa persen dari pembaca surat kabar yang menyempatkan dirinya membaca (atau sekadar melihat sekejap) rubrik puisi? Dan berapa persen dari masyarakat yang hobi membeli buku tiap bulan menyisihkan uangnya guna membeli buku-buku puisi?

Dari sini kritik terhadap keberadaan puisi wajar dilontarkan. Salah satu jawaban yang paling mungkin dikemukakan adalah muatan puisi tak relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, puisi (beserta penyairnya) hanya asyik menikmati dunianya sendiri. Isi puisi tak lagi membumi dan menyentuh realita kehidupan.

Benarkah puisi yang kini berseliweran di media massa tak lagi menyentuh dan membumi? Sebagian dari kita mungkin menjawab ya. Sebab, pascajaya-jayanya WS Rendra, Emha Ainun Nadjib, atau Wiji Thukul yang mengusung ”puisi sosial”, kini terasa sulit ditemui puisi sosial yang dapat diandalkan, puisi sosial yang menggetarkan.

Kebanyakan puisi yang kini hadir relatif hanya bertutur dan bergumam pada diri sendiri. Kalau puisi-puisi yang tercipta tak lagi membumi, siapa yang masih peduli pada puisi tentu akan bisa dengan mudah dihitung dengan jari.

Dari sinilah sejatinya, para penyair dituntut untuk terus-menerus intens menggauli hidup dan menjelajah bahasa ungkap supaya karyanya membumi. Dan yang perlu dicatat: setiap episode zaman tentu membutuhkan kecerdikan tersendiri untuk menghasilkan sebuah puisi yang ”bisa diterima” publik. Maka teruslah berkarya, berkreasi, mengetuk batin, menggugah kejujuran, menghaluskan rasa. Tanpa henti, tanpa henti. Hingga hilang pedih peri….

MARWANTO, Sastrawan, Bergiat di Komunitas Lumbung Aksara (LA), Kulon Progo, Yogyakarta

STOP PRESS !!!

Penulis yang Baik Tak Layak Pensiun
Dimuat Kedaulatan Rakyat, 25/04/2008

CERPENIS dan penyair Marwanto meluncurkan antologi puisi bertajuk 'Menaksir Waktu'. "Karya-karya puisi atau sajak ini saya tulis tahun 1992 hingga 2002," ucapnya. Materi tersebut sudah menumpuk terlalu lama, kemudian Komunitas Lumbung Aksara bersama www.makbyar.blogspot.com punya ide menerbitkan secara sederhana. Meski beberapa puisi juga sudah ada yang muncul dalam antologi 'Seorang Gadis Sesobek Indonesia: Antologi Puisi Kulonprogo' (2006). Tentang materi puisi-puisi itu, Marwanto berkisah. Pertengahan tahun 1991, ketika kuliah di UNS Solo, mulai membiasakan diri mencoret-coret buku harian. Ia ingat nasihat, kata orang menulis di buku harian merupakan awal yang baik untuk menjadi penulis. "Memang sampai sekarang saya merasa belum berhasil menjadi penulis," ucap Marwanto. Dari dokumentasi coret-coret, ada sejumlah tulisan yang dianggap layak untuk dijadikan antologi dan dihadirkan ke publik sastra. Diakui, pensiun menulis puisi memang terasa tidak enak. "Saya sering mengibaratkan seperti lelaki yang dipaksa menyeret syahwat, atau sepasang kekasih yang menahan rindu," ucapnya. Marwanto juga berbaur dengan Lumbung Aksara, dirinya membatalkan ikrar tidak menulis puisi. "Saya akhirnya berkesimpulan, penulis yang baik tak layak pensiun dari menulis puisi. Puisi tidak boleh mati," tandasnya. (Jay) -m

Kolom BYAR

2008-03-07T17:05:00.000-08:00

Cerutu & Celana (1)

Foto itu masih saya ingat hingga kini: seorang penguasa yang sedang menghadapi gemuruh demonstrasi rakyatnya tampak menggigit ujung cerutu ketika menerima laporan dari salah satu pembantunya. Wajahnya garang. Tentu amarah sedang membuncah, dan belum tahu akan mengetukkan palu dengan cara apa: menyerah atau perang ! Foto itu beredar di sejumlah media pada 19 Mei 1998.
Dua hari kemudian Soeharto memang lengser. Tapi, agaknya, itulah potret ketika “Sang Raja” sedang berada dalam masa puncak menghadapi tantangan. Meski, kenyataannya, jarak ketika seorang dalam posisi “on” dan “off” teramat pendek. Benar pula kata orang arif: bahwa sebelum mengakhiri nyala terakhir sebuah lentera akan berkobar-kobar sebentar. Amsal lain: seorang yang sedang orgasme tentu akan menggebu-neggebu, sebelum akhirnya lemas-lunglai. Agaknya, waktu itu Soeharto tak sedang "orgasme". Ia lebih mendekati amsal yang pertama. Dan itulah tafsir dari foto tersebut: ekspresi dari nyala yang berkobar-kobar sebelum akhirnya padam.
Disamping itu, barangkali bisa diajukan tesis yang lain: bahwa cerutu telah menjadi alat pelampias dari (beberapa kemungkinan rasa berikut): kalap, gundah, marah, … Konon, kita sering juga disuguhi adegan ini: orang yang mendapat tekanan berat (stres), berulang kali mematikan cerutunya dan menyulut yang baru untuk secepat mungkin ia matikan lagi. Begitu seterusnya, berulang-ulang. Di sini, cerutu bukan karib yang baik untuk dinikmati kelezatannya atau bersama-sama si penghisap “menikmati ngehnya suasana”. Cerutu tinggal obyek penderita.
Jika seluruh manusia penghuni planet bumi ini mengalami hal serupa tentu yang paling untung adalah pabrik rokok. Sebab ia akan mengalami peningkatan penjualan secara drastis. Bayangkan, jika dalam kondisi biasa seorang perlu sehari untuk menghabiskan satu sampai dua bungkus rokok, dalam kondisi stres (kalap), ia cuma perlu satu atau dua jam. Dan, selain tak baik bagi kesehatan (fisik manusia), juga bisa memunculkan peresaingan usaha yang tidak adil.
Barangkali, ya barangkali, karena tak bersetuju dengan dampak yang ditimbulkan dari kasus “cerutu sebagai alat pelampias”, maka bebberapa tahun kemudian seorang nomor satu di sebuah republik memilih celana sebagai “alat pelampias”. Benarkah? Apa maksudnya? (Bersambung)
Sumber: Buletin Sastra LONTAR, edisi 16/Tahun II/2008

Kolom BYAR

2008-03-01T16:26:00.000-08:00

Gemuyu

Maafkan. Ini adalah catatan yang terlambat Tapi bagaimanapun harus saya tuliskan. Sebab, semasa hidupnya ia selalu membuat wong cilik gemuyu –meski ia bukanlah pelawak. Ya, Ki Hadi Sugito, dalang kebanggaan warga Kulonprogo yang wafat Januari lalu itu, kiranya tiada duanya dalam hal membuat penonton “gemuyu” –kata ini kurang tepat benar jika disepadankan dengan tertawa. Tertawa hanyalah salah satu aspek saja dari gemuyu. Dan Pak Gito mampu membuat orang tertawa justru karena ia tidak berniat menjadi pelawak. Lalu, apa rahasianya?
Tampaknya lagi-lagi ini soal jarak. Ketika mendalang, Pak Gito tak membuat jarak: baik dengan penonton maupun kru (wiyogo-nya). Penonton dan kru, yang notabene “orang luar cerita”, ia anggap sebagai “satu kesatuan” dari cerita yang ia bangun. Alhasil, lakon yang disuguhkan pun menjadi mengalir lancar dan enak diterima audiens. Dialog antar tokoh wayang pun bisa berloncatan. Kesana-kemari (seakan) tanpa merusak pakem. Seorang Abimanyu bisa pekoleh bersinggungan dengan kentut. Apalagi Punakawan, bebas bicara dari A sampai Z. Padahal, dibanding dalang segenerasinya, Pak Gito lebih “carangan”. Meski jika dibanding dalang masa kini semacam Ki Enthus Susmono dan Warseno Slank, Pak Gito lebih konservatif. Carangan, bagi Pak Gito, kiranya lebih pada “penceritaan”, dan bukan tampilan fisik.
Tentu Pak Gito bukan satu-satunya pemilik teknik ini. Di bidang lain, misalnya, kita pernah mengenal obrolan Pak Besut di RRI. Di dunia tulis menulis, kita ingat kolom Umar Kayam dengan ikonya yang sempat populer: Pak Ageng, Mister Rigen, dll. Di dunia entertainmen kontemporer, banyak yang punya teknik tak hendak berjarak dengan penonton. Talkshow “empat mata” dari Thukul, juga demikian. Semua itu intinya ingin megajak “orang luar” untuk masuk menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita yang disuguhkan.
Tapi, hemat saya, Pak Gito lebih berhasil membawa masuk orang luar itu daripada contoh pencerita (penghibur) lainnya. Apa karena ia sukses memangkas jarak tak hanya tatkala tampil di panggung, namun juga dalam kehidupan sehari-hari? Atau karena wayang memang media yang paling pas digunakan untuk membuat orang gemuyu? Entahlah. Yang jelas dengan meninggalnya Pak Gito kita kian kehilangan stok orang yang bisa mengajak wong cilik gemuyu, tertawa, senang dan bahagia. Yang kita saksikan kini justru banyak orang yang senang mengajak untuk menertawakan kesusahan orang. Seperti kata Thukul: SMS, senang melihat orang lain susah.***
Sumber: Buletin Sastra LONTAR Edisi 15/Thn.II/2008

Kolom BYAR

2008-02-03T18:31:00.000-08:00

Warna

Dulu saya sering berpikiran (mungkin ini sebentuk kecengengan) begini: dua warna yang sama ketika digabung menjadi satu tak kan menimbulkan warna lain. Misal: warna putih dibaurkan dengan putih, hasilnya tentu juga putih. Sementara dua warna yang berbeda, jika dicampur, akan menghasilkan warna yang sama sekali lain: warna biru dan kuning, kalau kita oplos maka hasilnya hijau. Menurut guru gambar saya, fenomena oplos warna ini tak hanya berlaku di dunia lukis, tapi juga pada kehidupan sehari-hari.
Awalnya, mungkin karena kecengengan pula, saya memercayai “hukum” ini. Namun kini, seiring bertubi-tubinya peristiwa yang datang menghunjam tak sesuai kaidah oplosan warna tersebut, saya berani berkata non-sens pada apa yang dikatakan guru gambar saya. “Ah teori”, kata sepenggal iklan yang dulu sempat kondang. Persoalannya tentu tak terletak pada “menerima” atau “menolak” hukum tersebut. Tapi, mengapa hal demikian bisa terjadi?
Konon, Romeo dan Juliet –juga kisah asmara lain yang menggetarkan-- berangkat dari rasa (warna) yang sama: cinta. Namun, alih-alih mereka bisa membangun mahligai, justru yang mereka temui adalah akhir yang tragis? Pada kehidupan kenegaraan: tak ada satu partai politik pun yang punya asas dan landasan perjuangan bersifat “nista”, namun mengapa pentas politik selalu tak jauh dari main kayu dan praktik dagang sapi? Dan contoh yang sulit kita tampik: sejumlah aliran keagamaan sama-sama ingin mempergelarkan tatanan kehidupan berdasar firman Tuhan, tapi mengapa yang terjadi adalah saling menghunus pedang?
Dalam koteks ini, saya tak hendak memberi argumentasi: bahwa gagalnya mereka membaurkan warna yang sama karena mereka baru berangkat pada tataran konsep (akan warna) yang sama, tapi miskin bahkan nol dalam praktik. Agaknya, radikalisme logika mesti kita arahkan pada: bahwa diantara mereka yang hendak “menyatu” membawa warna yang sama tadi terbentang jarak. Dan jarak adalah “warna” itu sendiri. Perjuangan menempuh jarak adalah pergulatan merangkai warna kehidupan. Semakin jauh dan intens seseorang menempuh, mengolah dan menggauli jarak (di sini jarak tidak mesti diukur dengan parameter fisik seperti kilometer dsb), kian berwarna pula kehidupannya. Dan ketika kehidupan seseorang makin berwarna, bukan tidak mungkin ia bisa mencapai pada kesimpulan: bahwa sejatinya warna-warni itu hanya pantulan dari Yang Maha Cahaya.
Daun itu sejatinya tak berwarna hijau, ia hanya memantulkan Cahaya Hijaunya Tuhan. Sementara Cahaya Kuning Tuhan, dipantulkanlah oleh kenanga. Dan seterusnya. Demikian pesan orang bijak. Pertanyaannya: warna buram kehidupan ini pantulan dari mana? Ya, bagi insan yang taat, ia tak berjarak dengan Tuhan. Tapi bagi yang ingkar, jarak-jarak yang mereka ciptakan membuat warna kehidupan terasa berat untuk dibelai dengan kasih sayang.***
SUMBER: Buletin Sastra Lontar Edisi 14/Tahun II/2008

BYAR

2008-01-01T15:46:00.000-08:00

Nggetih ....

Setelah karyanya dimuat majalah Mimbar Indonesia dan Sastra (H.B. Jassin), ia memutuskan untuk “hidup-mati” dari menulis. Itulah Hadjid Hamzah, salah satu sastrawan low-profile Yogya yang wafat tengah malam 9 Desember 2007.
Apa yang istimewa dari Pak Hadjid? Sejumlah karya yang dihasilkan, tak ada yang membuat gempar publik sastra. Bahkan, orang awam lebih mengenalnya sebagai Hendrasmara: penulis beragam tema –dari soal tinju, kisah (skandal) para diva sampai masalah humaniora. Agaknya, keistimewaan Pak Hadjid tak mudah dikenali. Tapi begitu kita menghampiri…..
Ia adalah pribadi yang hangat, santun dan care. Ya, Pak Hadjid adalah sosok yang peduli –-peduli pada penulis yang memandang penting sharing dan tegur sapa. Sebagai pribadi maupun redaktur sastra di Minggu Pagi (MP), ia “merasa bertanggung-jawab” atas nasib seorang penulis dan dunia sastra. Sehingga, ketika hendak meloloskan sebuah karya untuk dimuat di MP, ia tak hanya melihat materi (untuk disajikan pada pembaca), tapi juga punya misi “memelihara dan membakar elan vital penulis”. Dan, Pak Hadjid mampu mensinergikan dua standar tersebut secara apik: tak mengorbankan pembaca sekaligus mampu melahirkan penulis muda. Dari sisi ini, sulit kiranya mencari pengganti redaktur (sastra) seperti Pak Hadjid.
Sebagai “orang tua” bagi sejumlah penulis di Yogya, Pak Hadjid memang bisa bersikap bijaksana. Ia sama sekali tidak mengindap penyakit khas seorang redaktur: merasa bangga jika rubrik yang diasuhnya sulit ditembus. Namun ia juga jauh dari sikap memanjakan anak-anaknya. Pak Hadjid pernah tidak memuat tulisan saya setahun penuh, padahal sejak tulisan sastra saya dimuat di MP tahun 2002, hingga kini saya terus mengirim rata-rata dua tulisan perbulan. Pada suatu siang di bulan September 2006, di kantor MP, Pak Hadjid pernah berkata pada saya: “Sebagai penulis, sepertinya kamu kurang prihatin….”
Seminggu sebelum wafat, ketika saya sowan bersama sejumlah penulis dari Lumbung Aksara (LA) maupun Sangsisaku, ia sempat memberi cambuk yang terakhir: “Jadi penulis itu yang total, sampai berdarah-darah atau nggetih…..” Saya selalu teringat pesan itu sambil membayangkan bunyi mesin ketik manual yang hingga akhir hayatnya masih sering ia pakai. Bunyi mesin ketik itu: tak…tik…tak…tik…tak…tik…. –bagai suara tetes darah yang mengiringi setiap kelahiran karya-karyanya.
Ayah, darahmu akan kami lanjutkan……..
sumber: buletin sastra Lontar edisi 13/tahun II/2008

STOP PRESS !!!

Dongkrak Potensi Sastra Tiga Kota
-Cinta Kesusastraan Jawa karena Memiliki Gereget Rasa
Kompas (hlm: Yogya-Jateng, 14 Januari 2008)

Yogyakarta. Kompas - Potensi sastra di Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Purworejo cukup besar, tetapi masih belum tergali. Seniman dari tiga kota tersebut berkumpul dan menerbitkan antologi puisi, geguritan, dan cerpen pada Minggu (13/1) di Kulon Progo.
Diharapkan pertemuan sastrawan serupa akan rutin digelar untuk mendongkrak potensi sastra yang ada. Dalam kegiatan bertajuk "Temu Sastra Tiga Kota" tersebut, para sastrawan tidak sekadar bertemu, tetapi juga saling menampilkan karya. Temu ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk saling berinteraksi. Kulon Progo juga bisa berperan sebagai penghubung antara kebudayaan adiluhung yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan budaya rakyat yang berkembang di Purworejo.
"Baru kali ini kami menggelar pertemuan antarpenulis. Kami berkomitmen untuk terus mewadahi ide serta kreativitas para sastrawan," ujar Koordinator Komunitas Lumbung Aksara Marwanto yang turut menggagas acara tersebut bersama Komunitas Sanggar Seni Kulon Progo.
Kebangkitan
Kebangkitan sastra diharapkan bisa dimulai dari pertemuan tersebut. Apalagi, penulis yang hadir tidak hanya dari kalangan anak muda, tetapi juga dari generasi tua. Selama ini hanya sedikit dari penulis Indonesia yang terus menghasilkan karya sastra hingga usia senja. Mayoritas penyair senior kini tidak begitu aktif berkarya maupun menjalin interaksi kesusastraan dengan penyair dari kota lain.
Padahal, pada era 1980-an, menurut sesepuh penyair Kulon Progo, Ki Soegiyono, para penyair Kulon Progo telah mampu menjalin komunikasi yang erat dengan penyair Purworejo maupun Yogyakarta. Saat ini penulis muda Kulon Progo yang masih aktif cenderung hanya menjalin interaksi ke Yogyakarta. Penulis Kulon Progo lebih memilih memublikasikan karyanya di media Yogyakarta, sedangkan penulis Purworejo menyukai media Jawa Tengah.
"Karya tulis harus punya fungsi rekreasi, apresiasi, edukasi, dan apresiasi. Kali ini kami berupaya agar edukasi minat menulis bisa diteruskan ke generasi muda," ujar Soegiyono.
Beberapa penulis senior, seperti Hersri Setiawan, Soekoso DM, Hasta Indriyana, dan Koh Hwatt, menyumbangkan karya pada antologi tersebut. Koh Hwatt, misalnya, membacakan geguritan bertajuk "Basa Jawa". "Saya mencintai sastra Jawa karena memiliki gereget rasa. Selain itu, ada tata krama yang mencerminkan kebudayaan Jawa," tuturnya. Halaman K Foto 1 Kompas/Mawar Kusuma Seniman dari tiga kota, Purworejo, Kulon Progo, dan Yogyakarta, berkumpul dan masing-masing membacakan karyanya, Minggu (13/1), di Kulon Progo. Diharapkan pertemuan sastrawan serupa akan rutin digelar untuk mendongkrak potensi sastra yang ada.

STOP PRESS !!!

Hari Ini di Gedung PC NU Kulonprogo;
Pertemuan Besar Sastrawan Tiga Kota
( Kedaulatan Rakyat, 13/01/2008 )
KULONPROGO tak mau kalah dengan daerah lainnya di Yogyakarta yang getol menggelar kegiatan dunia seni, khususnya sastra. Seolah ingin membuktikan bahwa di Kulonprogo seni dan seniman masih tetap 'hidup' maka pada hari Minggu ini (13/1) bertempat di Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Jl Purworejo Km 1 Wates, akan digelar pertemuan besar penyair, cerpenis dan sastrawan yang berasal dari Yogya, Kulonprogo dan Purworejo. Bukan bidang sastra saja yang akan dihadirkan, tapi ada kegiatan eksperimen musik oleh Joko Mursito. Hajatan seharian penuh akan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 19.00. "90 persen siap hadir," kata Marwanto, panitia yang juga Koordinator Lumbung Aksara, Jumat (11/1). Dikatakan , kegiatan 'Temu Sastra Tiga Kota' menghadirkan berbagai bentuk acara mulai diskusi, pembacaan puisi, pembacaan geguritan alias puisi Jawa, pembacaan cerpen oleh Joni Ariadinata, St Suryani, Teguh Winarsho AS, Evi Idawati. Selain membaca juga sekaligus menjadi pembicara diskusi tentang 'Pengalaman Penulisan Kreatif' dan 'Membangun Jaringan Sastra' dengan moderator Dhanu Priyo Prabowo, Samsul Maarif. "Bagi penyair dan cerpenis diberi kesempatan berpartisipasi. Khususnya penyair diberi kesempatan membaca puisi karyanya sendiri, maksimal 2 puisi/geguritan. Kalau puisi/geguritan panjang cukup 1 puisi," ujarnya. Sampai menjelang pelaksanaan, puluhan penyair dan cerpenis, pengamat sastra, atau siapapun yang peduli kegiatan sastra sudah banyak yang menyatakan untuk hadir. Dari Kulonprogo tercatat 54 peserta, Yogya 18 peserta, Purworejo 10 peserta, serta tamu undangan pejabat. Marwanto menyebut kegiatan ini untuk membangun silaturahmi antarpenulis, sastrawan muda, baik penyair maupun cerpenis. "Selama ini kebanyakan melakukan tegur sapa budaya lewat tulisan, tapi secara langsung masih sangat jarang dilakukan," ucap alumnus UNS. Selain itu, membangun jaringan sastra dari 3 kota, Kulonprogo, Yogya dan Purworejo. "Meski Kulonprogo termasuk Yogya, secara karakter karya-karya yang dihadirkan berbeda.. (Jay)-k

Tentang MARKBYAR

2007-06-06T19:34:00.000-07:00

Kata “MARKBYAR” terinspirasi oleh cerita tiga mahasiswa yang mencari tempat pondokan atau kos-kosan. Mereka adalah A(gus), B(udi) dan C(ahyono). Ketiga mahasiswa tadi menghadap Pak D(edi), pemilik kos “Wisma Terang”. Beda dengan tempat kos lainnya, Pak Dedi membuat aturan khusus bagi mahasiswa yang ingin mondok di situ. Aturan itu ialah: setiap mahasiswa yang mau indekos harus mampu menjawab pertanyaan Pak Dedi.
Maka, tiga mahasiswa tadi ditanya satu persatu, dengan pertanyaan yang sama. Maju pertama menghadap adalah Agus (mahasiswa baru dari Jakarta).
“Hai Mas Agus, apa yang pertama kali akan kamu lakukan begitu masuk kamar kos di rumah ini ?”, tanya Pak Dedi.
“Saya akan membuat tempat untuk menyimpan uang yang aman, terlindung dari pencurian. Sebab, bagi saya uang itu segalanya. Bayar SPP, beli buku, nraktir pacar, beli pulsa dan lainya sampai bayar kos dengan apa kalau tidak dengan uang?”
Ah, dasar orang kota metropolitan, pikirannya cuma uang melulu, batin Pak Dedi. “Saya harap Mas Agus mencari kos lain saja. Sepertinya sampean tidak cocok di rumah saya.” Pak Dedi membukakan pintu menyilahkan Agus berlalu.
Lalu menghadaplah Budi. Pak Dedi pun mengajukan pertanyaan yang sama.
“Hai Mas Budi, apa yang pertama kali akan kamu lakukan begitu masuk kamar kos di rumah ini ?”
Budi berpikir sejenak. Mahasiswa baru asal kota Yogyakarta yang berkaca mata tebal itu tentu saja tak ingin mengalami nasib sial seperti yang dialami Agus. Setelah beberapa menit berpikir, ia dengan optimis memberi jawaban.
“Saya akan mengisi kamar dengan banyak buku. Kalau perlu, sebagian besar ruangan dalam kamar itu akan saya penuhi dengan benda yang bernama buku. Sebab, buku itu gudangnya ilmu. Jadi, dunia mahasiswa itu identik dengan dunia buku. Mahasiswa tanpa buku, omong kosong namanya.”
Kali ini Pak Dedi tersenyum. Tapi senyum kecut. Ah dasar orang Yogya, mentang-mentang di sana gudangya penerbit, buku kau handalkan. “Mas Budi yang baik, saya kagum atas optimisme jawaban sampean. Namun, sepertinya sampean juga harus menyusul Agus untuk mencari kos lain. Terima kasih telah datang di rumah saya.”
Budi keluar dengan wajah lesu. Kemudian Pak Dedi memanggil Cahyono. Calon mahasiswa dari salah satu desa di pedalaman Indonesia (yang letak wilayahnya mungkin tak tergambar di peta) itu agak grogi begitu namanya dipanggil. Kembali pertanyaan serupa dilontarkan Pak Dedi.
“Mas Cahyono, apa yang pertama kali akan kamu lakukan begitu masuk kamar kos di rumah ini ?”
Kening Cahyono berkerut, tanda berpikir, agar tak mengalami nasib serupa dua temannya. Setelah beberapa saat ia menjawab pelan, tapi mantab: “Saya akan membersihkan kamar lalu menyalakan lampu”. (BERSAMBUNG)

Kolom BYAR

2007-06-06T19:30:00.000-07:00

Tulisan ini diambilkan dari rubrik BYAR di buletin sastra Lontar

Tergoda

Tak banyak orang seperti Joaquim Chissano. Setelah berkuasa selama 18 tahun (1986-2004) di Mozambik, ia memilih lengser. Padahal, Konstitusi negara itu masih memberinya hak untuk mencalonkan diri. Tapi, menurutnya, “demi perkembangan demokrasi saya tidak mencalonkan diri lagi…..”
Tentu masa depan demokrasi tak hanya membutuhkan hadirnya “orang yang mau mengalah” an sich. Tapi sebuah sikap: mampu menjaga jarak dengan kekuasaan dan menjamin berlangsungnya regenerasi kepemimpinan secara fair. Dan Chissano telah memberi tauladan yang baik tentang dua hal itu. Ya, karena saat ia berkuasa, Mozambik tengah dilanda perang saudara. Dan ketika ia lengser, negeri itu dipandang telah makmur, demokratis dan damai. Ibarat orang mendorong mobil mogok, Chissano tak ikut naik apalagi sampai terlena menikmati laju mobil. Ia menyilahkan generasi berikutnya untuk mengemudikan mobil yang telah lempang berjalan. Menakjubkan dan mengharukan !
Chissano juga menggugurkan asumsi sementara teori, bahwa di negera berkembang sulit muncul “negarawan”. Langkanya sikap kenegarawanan dari para politisi di negara berkembang inilah yang acapkali menyebabkan suksesi mesti disertai percik darah. Dan itu tak terjadi di Mozambik dibawah kepemimpinan Chissano. Padahal dibanding Indonesia, Mozambik ibarat “anak kemarin sore”. Negeri hitam itu baru merdeka pada 25 Juni 1975.
Alhasil, sikap kenegarawanan tak mesti berbanding lurus dengan usia dan kultur negara. Amerika, bangsa modern yang mendaku pelopor demokrasi, sejatinya telah berulangkali (bahkan secara telanjang) menciderai demokrasi –dibawah kepemimpinan seorang presiden yang tidak saja gagal sebagai negarawan, tapi juga bodoh. Sementara di “negeri katrok”, muncul seorang Cissano: lelaki kelahiran Desa Malehice (Provinsi Gaza), 22 Oktober 1939 itu adalah pribadi yang unik (bisa berbicara, menghargai dan duduk bersama oposisi di meja perundingan ) dan amsal seorang “negarawan yang khusnul khatimah”: mengakhiri kekuasaan dengan elegan.
Siapapun tentu ingin mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Persoalannya, seperti juga harta dan wanita, tahta memang selalu menggoda. Dan umumnya kita lebih memilih untuk tergoda.***
SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 12/Th.I/November 2007

Orang Suci

Pasca bulan Ramadhan, diam-diam, banyak orang mendaku sebagai “orang suci”. Kembali ke fitrah atau fitri. Bagai bayi merah yang baru lahir. Tak punya dosa, tak ada noda. Dari pendakuan inilah, orang lalu sering berperilaku ekstra hati-hati tatkala menjalin relasi sosial: aja cerak-cerak kebo gupak ! Memang demikian juga anjuran agama. Seperti tersurat dalam salah satu bait tembang yang diadaptasi Kiai Bisri Mustofa dari Sayidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian dipopulerkan Emha Ainun Nadjib: wong kang shaleh kumpulana.
Barangkali ada yang alpa kita telisik: bahwa demarkasi antara mereka yang mendeklarasikan diri sebagai “orang suci” dan yang terlanjur dicap sebagai kebo gupak tadi telah sedemikian kokoh sehingga memisahkan mereka seolah-olah tak lagi sebagai hamba yang kedudukannya sekedar debu di sisi-Nya. Ada semacam kasta, yang kontra produktif bagi jalinan kemanusiaan, mulai ditegakkan di sini: kita orang suci dan alim, mereka berlumur dosa dan najis –mereka “harus” terpisah atau satu pihak mesti memisahkan diri.
Menurut Daniel H. Ludlow, dalam Encyclopedia of Mormonism, dalam bahasa Yunani kata suci berarti: "menetapkan, memisahkan, dan kudus”. Apakah maksud “memisahkan” di sini sebanding dengan demarkasi yang kokoh dan kontraproduktif terhadap jalaninan kemanusiaan tadi? Hemat saya tidak. Namun lebih ke makna memisahkan dari perbuatan tercela. Dus bukan memisahkan dari orangnya. Tapi bahwa kenyataan yang terjadi masih pada memisahkan dari orangnya, adalah sesuatu yang sulit kita tampik. Minimal hati kita acapkali masih berdendang: aku suci dan alim, kamu berlumur dosa dan najis. Lalu yang terjadi mudah ditebak: jarang ada orang yang mau ngedusi kebo gupak.
Tentu masih banyak “orang suci” yang, dalam arti luas, mau nyerak kebo gupak. Ketika terjadi Reformasi di negeri ini pada tahun 1998, “orang suci” itu diantaranya intelektual kampus yang bahu-mambahu bersama rakyat ngedusi kebo gupak (melengserkan penguasa korup). Di Myanmar, sejak 19 September lalu, orang suci (baca: biksu) menggugat kebo gupak berlabel junta militer: sebuah rejim yang konon mengalokasikan uangnya 120 kyat ke tentara, dan hanya 1 kyat ke rakyat.
Memang bukan perkara mudah, bagi orang yang sudah terbiasa memisahkan dari perbuatan tercela kemudian disuruh dekat-dekat dan membersihkan kebo gupak. Mungkin ada bimbang, dan bahkan takut, yang selalu mengintai dan menyerang. Tapi tidakkah kita ingat, bahwa takut dan bimbang adalah musuh pertama dan terbesar bagi manusia ?***
SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 11/Th.I/Oktober 2007

Gelombang Cinta

Sungguh menakjubkan memang, ketika kenikmatan mesti direngkuh dengan laku berpantang. Bayangkan, jika alam membentang ini menyajikan yang serba-boleh saja, barangkali kita akan mengulang “tragedi” yang pernah dialami Eyang Adam.
Mungkin tesis di atas ada yang membantah: bukankah yang kita pertontonkan selama ini lebih tragis daripada sekedar “kilaf” seorang Adam? Padahal, kita tahu, Tuhan telah menetapkan aturan berpantang itu?
Ah, salah sendiri manusia hanya melakoni “periode berpantang” seperti ketika murid-murid sekolah dasar atau bapak-ibu pejabat menghormat Sang Merah-Putih saat upacara Agustusan !
Ramadhan adalah salah satu “periode berpentang”, yang akan naif jika hanya dimaknai layaknya murid sekolah dasar atau para pejabat menghormat sang merah-putih saat upacara bendera. Ramadhan adalah kawah candradimuka yang menuntun manusia ke titik sublim. Sublimasi cinta seorang hamba pada Tuhan.
Dan sublimasi acapkali memang dicapai lewat laku “berpantang”, “mengasingkan diri”, atau yang lebih ekstrem, “menyiksa diri”. Zarathustra, karya monumental Nietzsche, ditulis ketika ia mengasingkan di pegunungan Alph. Novel yang menggetarkan dari Pram ditulis tatkala ia dipenjara. Dan Muhammad, manusia mulia itu, memperoleh pencerahan saat mengasingkan di gua Hira.
Sejumput kisah tersebut seakan menyadarkan kita: bahwa tujuan berpantang tak sekedar mengharap agar ketika “pelampiasan” datang kita merasakan kelezatan. Nikmatnya berpantang (puasa), pertama-tama memang ketika buka tiba (ragawi). Tapi, sejatinya ada kenikmatan (ruhani) yang jauh lebih subtil dari mereka yang berpantang: yakni bersua dengan Tuhan. Ya, karena ketika manusia dalam kondisi tak punya/bisa apa-apa, sejatinya yang ia harapkan hanyalah hadirnya Cahaya. Mirip amsal seorang mahasiswa ketika pertama kali masuk kos dengan membersihkan (mengosongkan) kamar lalu menyalakan lampu.
Kita patut bersyukur dengan adanya Ramadhan. Sebab ia merupakan skenario terindah yang dianugerahkan Tuhan untuk hambanya. Ramadhan laksana gelombang lautan. Siapa yang berani dan lulus menempuhnya, cintanya pada Tuhan (kehadiran Cahaya) kian kuat terpatri dalam diri. Dan Allah telah membuka momentum untuk menempuh gelombang itu minimal setahun sekali. Tentu ada hamba-hamba yang “tak puas” menempuh gelombang atau periode berpantang tersebut dalam jangka waktu setahun sekali. Sehingga tiap bulan, minggu, hari dan bahkan setiap detik, ia sengaja menciptakan gelombang itu dalam dirinya:
Apabila Kau anugerahkan aku rembulan, bisakah kuelus dengan hati lapang / Apabila Kau anugerahkan aku matahari, bisakah kugenggam agar gelap tak menjadi / Apabila Kau anugerahkan aku sederet kata, bisakah kutepis mana yang maya / Apabila Kau anugerahkan aku air mata, bisakah kubuang segala duka lara / Apabila Kau tuntun aku dalam sujud sunyi, semoga hanya Engkau yang mengetuk ini hati, ya Rabbi .***
SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 10/Th.I/September 2007

Bandot

Seperti apa gambaran orang merdeka itu? Ijinkan saya membayangkan Bandot, tokoh dalam salah satu prosa karya Putu Wijaya, yang dapat kita temui dalam kumpulan cerpennya: Protes. Bandot adalah seorang penjahat, yang tatkala dalam penjara punya hasrat menggebu untuk bisa hidup di dunia luar –yang menawarkan kemerdekaan, kebebasan. Benarkah ketika dikeluarkan dari penjara Bandot menikmati kemerdekaan?
Tentu. Namun kemerdekaan yang ia rasakan bukan terutama karena ia telah meninggalkan pengapnya hotel prodeo. Bandot baru merasa betul-betul menikmati kemerdekaan saat ia tak menginginkan apa-apa. Dengan kata lain, kemerdekaan itu sejatinya “ada dalam dirinya” dan bukan karena “lempangnya dunia luar”. Tampaknya Bandot tak sendirian. Orang-orang yang mengabdikan hidupnya dalam pengembaraan sunyi (asketis), sadar benar kemerdekaan itu bermula ketika manusia telah khatam dari segala keinginan.
Tapi tunggu dulu. Jangan salah arti. Khatam dari segala keinginan bukan berarti manusia tak lagi punya kebutuhan. Sebab, kebutuhan adalah konsekuensi dari eksistensi manusia. Makan, pakaian, rumah, pendidikan, adalah kebutuhan. Juga kesehatan, alat transportasi, dan yang lainnya. Nah, ketika kita sudah cukup makan dengan lauk satu tempe tapi berhasrat nambah satu lagi, itu sudah keinginan namanya. Sudah punya rumah bagus dan besar, masih mau yang mewah dan tersebar di beberapa tempat. Sudah menikah dengan isteri cantik atau suami tampan, masih melirik kebun tetangga. Dan seterusnya.
Keinginan adalah sumber penderitaan, kata Iwan Fals dalam sebuah lirik lagunya. Tapi, benarkah hidup harus steril dari “penderitaan”? Ah, rasanya kok tidak. Adam dan Hawa, ketika diturunkan ke bumi, sudah sejak awal berbekal penderitaan. Dan sejarah peradaban manusia itu sendiri tak lain adalah narasi agung tentang penderitaan. Tapi, bukankah dari penderitaan ini kebudayaan manusia digali? Untuk nantinya bisa eksis mengikuti akselerasi zaman? Dari sinilah, bagi segelintir orang, “penderitaan” bisa dijadikan titik tolak – juga pemantik sekaligus – untuk maju. Asal kita punya kemauan untuk keluar dari jebakan penderitaan.
Jadi, biarkanlah diri anda menderita oleh keinginan. Tertindih mimpi-mimpi. Jangan takut dijajah oleh obsesi. Hadapilah dan perjuangkan mimpi dan obsesimu. Sebab, seperti pesan Napoleon Bonaparte, mereka yang takut dijajah tak akan memperoleh kemenangan. Sampai akhirnya anda akan menyadari: trembelane…. betapa dalam mengolah hidup ini amat tipis beda antara keinginan dan kebutuhan. Meski esensi keduanya sangat jauh berjarak.***
SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 09/Th.I/Agustus 2007

Nawm fil 'asal

Istilah nawn fil’asal saya peroleh bulan lalu, ketika seorang teman yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo mengirim email. Thoyib Ariffin, teman saya tadi, merasa “tidur di lautan madu” selama 10 tahun tinggal di Mesir. “Dalam gemilang fasilitas, saya tak ubahnya seonggok batu yang bisu”, tulisnya.
Saya tercenung menyimak kata demi kata dalam suratnya. Sebab, sepengetahuan saya, ia bukanlah sosok yang berpangku tangan. Tidak juga larut dalam kenikmatan. Di tengah musim dingin Kairo yang mencincang tubuh kurusnya (ia mengaku sering sakit jika musim dingin tiba), ia masih akan melakukan sederet aktivitas ini: mengaji pada syeikh, menghafal 400an bait syair-syair tugas kuliah, melahap buku-buku tebal di perpustakaan, memandu para senior dari Yogya yang sedang mengerjakan desertasi. Belum tugasnya sebagai penerjemah di penerbit Maghfirah Pustaka –yang sering mencambuknya dengan deadline!
Namun, ia tetap merasa dalam kondisi nawn fil’asal. Apa ia sedang menyindir?
Mungkin tidak. Ini hanyalah bahasa seorang pekerja keras: merasa belum mengerjakan apa-apa padahal sudah banting-tulang. Sebab, kata Voltaire, kerja bisa menghilangkan rasa bosan, sepi dan dosa. Tapi, Thoyib tak sekedar pekerja keras. Ia telah menjadi antitesis dari sikap pragmatisme. Barangkali kita sudah sering mendengar cerita ini: banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir lebih suka mencari uang (terutama kalau musim haji) daripada menuntut ilmu. Dan Thoyib memilih ilmu –dengan segala konsekuensinya.
Kalau orang yang telah memeras keringat menganggap dirinya “tidur”, bagaimana dengan kita? Konon, dalam seminggu kita butuh 2 hari libur. Dan di hari libur seakan “sunat” untuk bangun siang. Lembur jangan sampai larut, sebab angin malam tak baik bagi kesehatan. Jika puasa, jangan lupa makanan suplemen…. Dan perayaan kemanjaan tubuh lainnya, yang memenuhi ribuan halaman jika diuraikan. Di sisi lain, konon kita gemar pula mendengar cerita sukses seseorang.
Diam-diam, ada yang tanggal dari perjalanan karakteristik anak bangsa: kesuksesan dan proses dilihat secara terpisah. Mengingatkan saya pada seorang penulis “kemarin sore” yang baru mengirim satu dua karya –lalu menggerutu karena puisinya tak kunjung dimuat. Ia sih mengaku pengagum Emha Ainun Nadjib. Tapi jelas ia lupa (atau belum tahu), kalau Cak Nun --gara-gara kelaparan-- pernah jatuh pingsan di Malioboro dalam perjalanan kakinya menuju kantor KR dan MP,demi mengirim sepucuk amplop berisi puisi.***
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 08/Th.I/Juli 2007

Rahasia

Rahasia itu bagai magma, menyimpan kedahsyatan yang tak terduga. Simak misal puisi Sapardi berikut: tak ada yang lebih tabah/ dari hujan bulan juni/ dirahasiakan rintik rindunya/ kepada pohon berbunga itu. Puisi tersebut menjadi indah, salah satunya, karena sisi kontradiktoris ditampilkan dengan wajah lembut. Sapardi tak serta-merta “menentang” perspektif meteorologi dan geofisika yang melihat bulan Juni sebagai kemarau.
Rindu yang lama tak terlampiaskan, adalah “hujan yang dirahasiakan”. Apa yang terjadi ketika “hujan yang dirahasiakan” tadi satu demi satu terkuak? Sebuah kedahsyatan siap menyapa. Dan apa yang terjadi ketika “hujan yang dirahasiakan” itu tak kunjung turun? Ia menjadi guru terbaik dari ketabahan dan kearifan.
Seorang pemuda yang “merahasiakan” cintanya pada pujaan hatinya bagai seorang ahlus-saum yang tak cepat patah arang. Ia juga akan merawat hubungan cintanya dengan bijak, untuk tidak egois. Seorang yang beramal dengan siri, selain menerima pahala yang dahsyat, juga mengasah ketabahan (menghadapi kesempitan maupun kelapangan) dan sikap bijak (untuk tidak “berteriak” yang bisa berakibat mengurangi pahala maupun menyakiti yang diberi). Demikianlah buah dari rahasia: dahsyat, tabah, dan bijak. Bukankah semua itu positif bagi kehidupan?
Tidak ! Pelanggaran hukum yang dirahasiakan, tidak diusut, adalah gouletin yang siap memenggal leher bangsa ini, kata seorang teman yang di tahun 1998 hampir diculik rezim Orde Baru. Teman tersebut sepenuhnya benar. Tapi benar dari segi hukum, di negeri ini, sering dikacaukan dengan: perbandingan kemanfaatan dan kemudaratan bagi kehidupan bernegara. Maka jangan heran, jika seorang Amien Rais yang semula lantang ingin mengungkap (rahasia) penggunaan dana non-budgeter DKP, tiba-tiba bersikap: dar’ al-mafasid muqqadam ‘ala jalb al-masalih (menghindarkan bahaya lebih diutamakan daripada melaksanakan kewajiban yang baik).
Benar, untuk menghindari polemik antar pemimpin yang bisa kontraproduktif bagi perjalanan bangsa, masalah tersebut mesti dibawa ke (dan diselesaikan lewat) jalur hukum. Namun persoalannya, “bahasa hukum” di negeri ini hanya milik segelintir orang. Apa-apa yang sejatinya terjadi pada proses hukum, sepenuhnya misteri, seutuhnya rahasia. Dalam atmosfir seperti ini, tidakkah Tuan Amien rindu mengulang perjuangan di tahun 1998 ketika menumbangkan Soeharto?
Memang SBY bukanlah Soeharto. Namun maafkan saya (rakyat jelata yang jauh dari Jakarta) kalau akhir-akhir ini sulit membedakan keduanya. Ya, barangkali karena ada sesuatu yang rahasia dibalik sosok mereka. Entahlah, namanya juga rahasia***
Sumber: Buletin sastra LONTAR Edisi 07/Th.I/Juni 2007

Indonesia Lain

Ketika krisis di negeri ini mencapai puncaknya pada Mei 1998, mungkin bangsa ini sedang diharuskan untuk “berwudlu sejenak”: menanggalkan residu pembangunan yang selama tiga dasawarsa lebih ditegakkan rejim Orde Baru. Mengapa bangsa ini harus “wudlu”?
Ya, karena bangsa ini telah “batal” menjalani hidup. Ada pelanggaran terhadap aturan kehidupan bernegara, baik tak disengaja maupun jsutru diciptakan oleh segelintir orang yang berkuasa. Karena itu, selain membasuh habis segala kotoran, laku “wudlu” tadi mesti dibarengi dan diteruskan dengan penataan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sama dengan anjuran bijak: jika usai wudlu segeralah “mendirikan shalat”.
Persoalan muncul ketika elemen bangsa ini sibuk mendebatkan “tata cara mendirikan shalat” dan saling berebut “menjadi imam”. Di sini kepentingan mulai bicara. Sebab, di negeri ini, atau ini memang watak khas politik: siapa yang menjadi imam identik yang berhak menentukan berapa raka’at kita menjalankan shalat. Aturan mendirikan shalat lebih ditentukan oleh syahwat kuasa, bukan oleh akal sehat dan kebeningan nurani.
Maka, ditengah-tengah debat panjang kita tentang bagaimana mendirikan shalat (:membangkitkan bangsa ini) diam-diam kita mulai menyusun strategi agar jika nanti melakukan kesalahan tidak termasuk dalam kategori “batal”. Tapi yang namanya kesalahan, dimanapun akan ketahuan juga. Barangkali rakyat sudah lelah, sehingga tak ada itu people power yang mendesakkan bangsa ini untuk berwudlu kembali. Tapi, tidakkah kita sadar bahwa deretan panjang bencana yang datang bagai arisan di negeri ini menunjukkan bahwa bangsa ini telah batal dari wudlunya sembilan tahun lampau?
Kita belum sempat mendirikan shalat, tapi telah batal. Kita belum lagi bangkit, namun ditengah-tengah bencana, penderitaaan, dan bangkai-bangkai yang melayang, setiap hari kita rajin menggembosi tegaknya bangsa ini. Apakah riwayat Indonesia akan tamat sampai di sini?
Tidak ! “Bunga yang mekar dari bangkai kematian lebih menantang untuk menggoda….”, kata teman saya Aguk Irawan MN dalam novelnya Kitab Dusta dari Surga. Barangkali kita akan menemukan “Indonesia yang lain”, yang tak pernah kita duga sebelumnya, jika ada kemauan keras untuk melewati ujian ini. Ya, kuncinya tinggal pada kemauan. Dan, jangan lupa, Tuhan amat sayang pada hamba-hamba-Nya yang masih punya kemauan.***
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 06/Th.I/Mei 2007

Seribu Tahun Lagi………….

Apakah waktu / seperti yang kita angankan pada jarum jam / seperti yang ditunggu orang tua dan kereta berjalan (Menaksir Waktu, 1996)
Sepeninggal sahabat Zainal Arifin Thoha, teman saya --penyair Abdul Azis Sukarno-- menulis puisi yang bertutur “maut adalah sebuah antrian” (Minggu Pagi, No.01/Th. 60/ April 2007). Mungkin Aziz benar. Atau sedang melihat dari sudut tertentu. Tapi mungkin juga ia alpa: maut (baca: mati) bukanlah sebuah akhir dari hidup. Sebab, hidup dijalani bukan sekedar untuk antri mati.
Semisal orang membaca buku, lembar demi lembar ia baca, bukan sekedar menuju halaman terakhir lalu tamat. Pertanyaannya: ketika buku ditutup, apa ia paham isinya? Ada yang tak paham . Ada yang paham setelah selesai membaca hingga titik akhir. Namun, bagi yang bernaung di lauh al-mahfud, bisa saja paham saat baru menyimak separoh isi buku.
Analogi tersebut mendasari “definisi mati” yang tigabelas tahun lalu saya terima dari seorang pakar filsafat Timur. Terang, ilmu ini mengusik saya --dimanapun berada. Hingga menyeret pada sebuah pertanyaan tentang waktu. Saat itu saya memang belum paham terminologi zeitgeist (roh waktu). Meski begitu, penggalan puisi di atas, jelas mengarah pada terminologi zeitgeist.
Puisi tersebut saya tulis di Tawangmangu pada Ospek Fakultas Ilmu Sosial-Politik UNS Solo, dimana saya terlibat kepanitiaan. Saat menyimak jalannya Ospek itulah, terutama ketika sesama teman senior memberi “wejangan” pada mahasiswa baru, di lubuk hati saya terngiang sebuah tanya: “Apa hak mereka memlonco? Karena lebih senior?
Lamanya waktu tak menjamin seseorang lebih mutu memberi “kesaksian” atas hidup. Si A dan Si B yang penumpang kereta dari Kediri menuju Padalarang belum tentu memiliki kesamaan kualitas “kesaksian”perjalanan. Bisa jadi Si C yang berangkat dari Kediri namun turun di Wates justru lebih berbobot kesaksiannya. Tergantung intensitas mereka menggauli hidup, untuk ditarik ke garis ilahiah, dan memberi dampak pada sesama.
Memang di dalam kematian batas ditancapkan. Namun “batas” tersebut adalah ranah dimana manusia berpeluang memberi kesaksian atas hidup. Dan “kesaksian” (syahid) paling konkret membekas, kata para arifin, ada tiga hal: amal (jariyah), ilmu (manfaat) dan anak (saleh). Itulah kesaksian yang tak kan pernah “mati”.
Maka, sungguh cerdas ketika meninggal pada usia muda Chairil Anwar menulis larik sajak: Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Chairil sadar, juga sahabat Zainal dan mereka yang mati muda lainnya: yang hidup bukanlah raganya, namun karya-karyanya --kesaksiannya.***
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 05/Th.I/April 2007

Ghaib

Ada baiknya kita ingat Parmin. Ia memang bukan tokoh penting. Tapi di malam itu (sekitar sepuluh tahun lalu), di sebuah wartel yang sesak orang antri ingin menelpon, ia berjuang keras “melawan” kemauan “ruh”-nya.
“Cepat dong, katakan!”
“Emm.... apa harus malam ini..?”
“Ya, harus ….!!!!!!!!!”
Parmin gagal mengucapkan. Juga esok harinya, saat bertemu Siti di kampus. Meski belum mengucapkan, sejatinya ia telah menyatakan sikapnya pada Siti. Dan inilah keyakinan Parmin: cinta itu bukan sederet kata dan rayuan manis, tapi sebuah sikap. Sikap yang dilandasi hubungan intens antar “ruh”. Apakah ruh itu?
Menurut kitab suci, pengetahuan manusia tentang ruh serba terbatas –sedikit. Mungkin bisa ditafsirkan: definisi ruh tak perlu diperdebatkan. Sebab ruh itu urusan Tuhan (Ar-ruhu min amri Rabbi). Cukup manusia menjaga dengan sikap, dengan tindakan, yang merupakan manifestasi dari vibrasi ruh. Dan inilah cinta!
Cinta itu tak ada habisnya jika (hanya) dibicarakan, tapi sungguh sangat simpel bin nikmat jika dilaksanakan. Demikian seloroh seorang teman. Ia tidak salah. Sebab, mendebatkan hubungan antar ruh adalah muskil. Itu wilayah ghaib: domain yang sejatinya “tak tersentuh kata”. Ingat saat Kanjeng Nabi mi’raj? Di “langit kesatu sampai enam” beliau masih bisa berdialog dengan malaikat. Tapi, begitu menghadap Allah di langit ke tujuh (sidratul muntaha), “pertemuannya” tersebut tak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Mengobral cinta dengan kata bukanlah tindakan bijak. Kecuali bagi seorang penyair. Itupun tidak untuk tujuan “mendebatkan” cinta, namun untuk menghaluskan rasa. “Alusing rasa bakal ngadohke tumindak dur-angkara”, kata teman kos saya di Solo, tahun 1997. Tapi saya menyanggah: “Bukankah penguasa kita juga berperangai halus, suka ngumbar senyum di hadapan petani pada acara klompencapir, mengapa banyak teman kita demonstran diculik?”
“Halusnya rasa tak (hanya) identik dengan senyum, Dab! Tapi, bertindak sesuai kata hati”, jawab teman tadi. Saya pun tertegun, dan kembali teringat Parmin, yang beberapa waktu lalu ditanya istrinya.
“Mas, katanya sampeyan itu penyair, kok tak bisa romantis…?”
Cukup lama Parmin merenungkan pertanyaan isterinya. Sampai pada suatu kesimpulan: “Dik, mungkin aku ini bukan tipe penyair yang suka tebar pesona………….”
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 03/Th.I/Februari 2007

Taman Anggur

Setiap Januari adalah memulai. Tapi, benarkah kita memulai hanya ketika Januari tiba, ketika pagi datang, saat matahari terbit di ufuk Timur?
Pergantian tahun 2006 ke 2007 ditandai peristiwa memilukan. Bencana alam dan kecelakaan. Banjir melanda Aceh dan Sumatera Utara. Sepertinya derita akibat tsunami 2 tahun lalu itu belumlah cukup bagi saudara kita di tanah rencong. Kecelakaan laut dan udara, tak sekedar sebuah kabar duka. Dan bencana lain, dan kecelakaan lain: memaksa kita berkerut kening menelusuri makna.
Dari sini seakan terbersit sebuah pesan: memulai itu tidak dari hal-hal menggembirakan. Setidaknya, ia menyimpan misteri. Memulai adalah sebuah misteri. Meskipun telah berbekal optimisme, lubuk hati kita acapkali masih bertanya: what next? Antara harapan (das sollen) dan kenyataan (das sein), terus bergulat menghantui benak kita. Ada jarak yang misterius antara memulai (awal) dan mengakhiri (akhir).
Ketika di pagi subuh sebelum shalat Idul Adha Saddam Husein menjemput maut di tali gantungan, misteri menyelimuti dirinya --dan rakyat Irak: ini awal ataukah akhir? Mungkin seperti ketika Saddam mulai karir politiknya dengan kudeta atas Jenderal Qassim (1960), lalu mengobarkan revolusi atas Presiden Abdul Rahman (1968), dan melucuti kekuasaan sepupunya, Presiden Ahmad Hassan al-Bakr (1979). Dibalik tekad kuatnya, dan gemuruh pendukungnya, gelar “Singa Babilon” masihlah misteri.
Saddam tak sendirian. Mereka yang akhir November lalu barangkat haji, segulung misteri bersanding bercengkrama dengan keimanannya. Apakah ia membayangkan akan kelaparan hanya karena menejemen katering yang tak becus? Para petani yang menancapkan benihnya, belum tahu akan panen dengan harga gabah tinggi atau dihempas oleh ganasnya tikus dan wereng
Waktu terus membentang menyilahkan dilalui, meski awal dan akhir ada-lah misteri. Saat kita menyobek kalender, mengganti dengan tanggal dan hari baru, tak bisa memastikan itu awal atau akhir.
Maka berbahagialah bagi mereka yang telah berada dalam “maqam matahari”. Ia tak mengenal awal dan akhir. Baginya, awal atau akhir, siang atau malam, selalu “byar”. Ia, memang, masih menggegam msiteri, tapi dalam berkarya ia selalu dalam perspektif “sekarang”. Kesempatan adalah saat ini juga! Tak ada kata besok. Awal akhir adalah dialektika yang terus berkelindan. Ia terus berdendang sebagaimana Muhammad Iqbal : “Kau ciptakan tanah liat, dan aku membuatnya piala. Kau ciptakan gunung, hutan, dan rawa-rawa, lalu kubuat taman anggur.”
Kini, bentangan alam gagal kita sulap menjadi taman anggur. Justru semakin hari bumi ini (seperti judul buku cerkak-nya Akhir Lusono) semakin “ajur”. Dan, bagi siapapun yang hendak membangunnya, ia harus memulai dengan hal-hal yang tak menggembirakan. Beranikah kita berkata: “Siapa takut?!?!”
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 02/Th.I/Januari 2007

Optimisme

“Matahari selalu baru, setiap pagi”, demikian Herakleitos, 400 tahun sebe-lum Masehi menggelorakan optimisme. Tapi optimisme Herakleitos bukan tanpa dasar. Ia punya pendirian, punya falsafah: Pantha rhei Khei uden menci.
Dengan falsafah itu ia pantang mengalami kejadian yang sama pada waktu yang berbeda. Sebab, segalanya “mengalir”. Hakekat sesuatu adalah “proses menjadi”. Karena itu, kita harus mampu memberi makna baru terhadap setiap “proses menjadi”. Tanpa itu, kita telah mengigkari fitrah.
Memang matahari yang kita lihat pagi ini, adalah matahari yang kemarin sore tenggelam di ujung cakrawala. Tak ada yang baru, dari sisi matahari -- Ia selalu “byar”. Yang baru adalah peristiwa yang menyertai. Itupun dengan catatan manusia mampu memberi makna. Jika tidak, manusia tak lagi otonom atas alam dan peristiwa yang menyertai. Ia hanya menjadi “mesin” atas peristiwa-peristiwa.
Kita tentu tak ingin eksis sekedar sebagai “mesin”. Karena sebagus-bagus-nya atau secanggih-canggihnya mesin, ia tak berhak menentukan kehendak. Tak berhak memberi makna baru terhadap setiap kejadian, terhadap pergan-tian hari, bulan dan tahun. Tugas kemanusiaan untuk memberi makna baru terhadap setiap kejadian itulah yang menjadi dasar dan mendorong semangat optimisme.
Tentu ada kendala menghadang, banyak kesulitan membelit. Tapi, mungkin kita telah hafal dengan pesan bijak ini: “Si optimis selalu melihat peluang di dalam kesulitan”. Sementara, “Si pesimis selalu melihat kesulitan dam setiap peluang”. Dari pesan bijak itu, satu hal pasti: bahwa “peluang” maupun “kesulitan” itu sama-sama ada. Tinggal bagaimana cara kita melihat dan menyikapi.
Melihat peluang dalam setiap kesulitan akan menjadi energi untuk sebuah perubahan, mendorong kita untuk meraih, aktif, dan berhasil. Sedang, melihat kesulitan dalam setiap peluang, adalah hantu yang menelikung, membuat kita takut, pasif dan gagal. Kita tinggal pilih yang mana?
Setiap pilihan pasti mengandung resiko. Hidup adalah sebuah resiko itu sendiri, kata seorang teman. Dan menurut ilmu psikologi, orang berprestasi (berbakat sukses) bisanya cenderung mengambil resiko yang sedang. Hal ini, pada hemat saya, tak berarti kita mesti bersikap optimisme secara tanggung atau sedang-sedang saja.
Tapi, optimisme yang kenyal. Buat apa terlalu menggelora dan menggebu-nggebu, kalau pada akhirnya (maaf, silahkan membayangkan kalau anda orgasme) lemah-lunglai? Karena itu, setelah mendengar adzan subuh, kita tak boleh langsung lari pagi. Ambil air wudlu lalu sujud. Setelah itu, song-songlah terbit fajar dengan memberi makna baru pada matahari pagi. Selamat Tahun Baru 2007.***
*SUMBER: buletin sastra LONTAR edisi 01/Th.I/Desember 2006

INFO Saja

2007-06-06T19:16:00.000-07:00

Diterbitkan Antologi Puisi:
Seorang Gadis, Sesobek IndonesiaYOGYA (KR) - Komunitas Lumbung Aksara bersama LKP2 Nasyita Fatayat NU Kulonprogo menerbitkan antologi puisi berjudul ‘Seorang Gadis, Sesobek Indonesia’. Antologi tersebut akan dikupas di Gubug Pramuka, Jl Perwakilan Wates Kulonprogo, Selasa (19/9) pukul 15.00, menghadirkan narasumber penyair Zaenal Arifin Thoha. Antologi diberi catatan Aguk Irawan MN, penyair yang kini baru studi di Universitas Al Azhar Kairo Mesir.

Marwanto, pimpinan Komunitas Lumbung Aksara mengatakan, antologi ini menghimpun sejumlah karya penyair pemula. “Saya lebih senang menyebut sebagai, antologi penulis pemula karena rata-rata juga baru menulis karya puisi, meski ada pula yang sudah matang dalam kepenyairan,” ucap Marwanto, alumni Fisip UNS Surakarta. Antologi ini memuat karya antara lain, Akhiryati Sundari, Alfanuha Yushida, Aris Zurkhasanah, Dewi Fatimah, Darida Laila Tsani, Fathun Chamana, Ibah Muthiah, Kurnia Widiastuti. Selain itu, memuat karya Umar Maksum, Rohmi Astuti, Siwi Nurdiani, Syamsul Maarif, Tri Wahyuni, Zukruf Latif dan karya Marwanto sendiri.

Bagi Marwanto, awalnya antologi puisi ini dikonsep sebagai wadah bagi penyair Kulonprogo untuk menuangkan karyanya dalam sebuah buku. Selama tiga kali mengumumkan dan mengundang publik Kulonprogo untuk berpartisipasi dalam penerbitan antologi. Namun kalau pada akhirnya para penyair yang masuk dalam antologi ini belum mempresentasikan penyair di Kulonprogo, tentu ini salah satu kekurangan yang justru jadi tantangan untuk menerbitkan antologi yang lebih baik lagi, representatif. “Antologi ini memang masih sangat sederhana, bersifat dokumentatif,” katanya.

Menurut Marwanto, dengan segala kesederhaan dan kekurangan, nantinya bisa belajar tentang bagaimana menulis karya puisi yang baik. “Kami belajar dari kekurangan,” katanya. Selain itu, ruang ekspresi dan gerak sastra di Kulonprogo terasa sempit. Dulu Radio Andalan Muda (RAM), Radio Rosala ada ruang sastra, tetapi kini sudah tak ada lagi. Maka harapannya kini tinggal apresiasi di koran-koran mingguan, serta pertemuan berkala dalam suatu komunitas. “Perjuangan sastra di Kulonprogo memang berat, tetapi itu harus dimulai sebagai kerja nyata membangun apresiasi dan kesadaran pentingnya membaca, menulis karya sastra,” kata ayah 2 anak yang baru menyelesaikan antologi puisi ‘Menaksir Waktu’. (Jay)-o (Sumber Kedaulatan Rakyat 15 September 2006)

Tadarus Puisi Komunitas Lumbung Aksara
YOGYA (KR) - Komunitas Lumbung Aksara Kulonprogo mengadakan acara ‘Tadarus Puisi’ di Wisma Aksara Wahyuharjo Lendah Kulonprogo, Jumat (20/10) pukul 15.00. Acara tersebut selain akan diisi pembacaan puisi oleh anggota komunitas Lumbung Aksara juga diskusi sastra dan ditutup buka puasa bersama. Para penyair yang akan tampil membacakan puisi di antaranya Didik Komaidi, Akhiriyati Sundari, Aris Zur-khasanah, Dewi Fatimah, Fathin Chamama, Siti Masyitoh, Siwi Nurdiani, Tri Wahyuni, Syamsul Ma’arif, dan Zukruf Latif. Mereka ini adalah penyair pemula yang beberapa waktu lalu karya puisinya diterbitkan dalam buku ‘Seorang Gadis, Sesobek Indonesia’ (Antologi Puisi Kulonprogo). Diskusi sastra atau ulas-an terhadap pembacaan puisi menghadirkan narasumber Aguk Irawan MN (penyair yang sedang menempuh studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir) yang sejak bulan Ramadan ini pulang ke tanah air.

Koordinator Komunitas Lumbung Aksara, Marwanto mengungkapkan, meski acara tersebut bertajuk ‘Tadarus Puisi’, namun akan dimulai sejak sore. “Ya, kami memang akan mulai acara pukul 15.00. Sebab, bukannya nyombong ya, kalau malam itu teman-teman di Lumbung Aksara banyak yang melakukan tadarus Alquran,” ucapnya.

Mengenai tujuan diselenggarakan acara ‘Tadarus Puisi’, Marwanto mengungkapkan sebagai refleksi para sastrawan di bulan Ramadan. Kita tahu, di bulan suci seperti ini banyak anggota masyarakat melakukan ibadah dan refleksi dengan caranya masing-masing. Inilah bentuk refleksi dan ibadah kami, para sastrawan. “Bagi teman-teman sastrawan, dengan melakukan penghayatan terhadap puisi maka ibadah puasa menjadi semakin meresap di hati. Jadi, tidak cuma ritual menahan lapar dan haus saja”. Selain itu, sudah banyak acara menyambut buka puasa bersama diisi dengan ceramah dan pengajian, sehingga menyambut buka puasa dengan pembacaan puisi diharapkan mendatangkan suasana baru. (Jay)-o (Sumber Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2006)

Bangsa Beradab Menghargai Sastra
Di negara-negara Barat yang telah maju, kedudukan puisi atau karya sastra sangat dihargai. Bahkan untuk menaikkan gengsi atau martabat, banyak pejabat, para profesional muda atau selebritis di negara maju yang mengutip kalimat-kalaimat dalam sebuah karya sastra saat diwawancarai wartawan. Jadi di sana kemampuan menguasai atau mengenal karya sastra, menunjukkan martabat seseorang.

Hal itu diungkap Joni Ariadinata, sastrawan dan redaktur majalah sastra Horison, saat menjadi pembicara inti ‘Tadarus Puisi’ yang diselenggarakan Komunitas Lumbung Aksara Kulonprogo. Selain orasi budaya dari Joni Ariadinata, acara yang digelar di ‘Wisma Aksara’ Wahyuharjo Lendah Kulonprogo, belum lama ini. Hadir pada acara tersebut penyair Aguk Irawan MN (Yogya), Didik L Hariri (Ngawi), Didik Komaidi (Krapyak), serta penyair muda Kulonprogo seperti Syamsul Maarif, Akhiriyati Sundari, Zukruf Latif, Aris Zurkhasanah, Siwi Nurdiani, Siti Masyitoh, Fathin Chamama, B Prasetyo, Mutiah Al-Adawiah, Dewi Fatimah dan sejumlah santri dari PP An-Nadwah Wates.

Menurut Joni, meski di negeri kita apresiasi atau penghormatan terhadap puisi belum sebanding dengan negara maju, tapi benih ke arah sana sebenarnya sudah ada. “Hal ini terlihat ketika saya diundang oleh berbagai komunitas sastra di daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia. Gairah penciptaan dan apresiasi terhadap karya sastra dari hari ke hari menunjukkan peningkatan.” ucapnya.

Tentang gairah aktivitas sastra di daerah, dibenarkan oleh Marwanto, koordinator Komunitas Lumbung Aksara yang menjadi moderator acara ‘Tadarus Puisi’. Menurutnya, “Gerakan untuk mencintai dan mencipta sastra tugas mulia yang mesti kita sempaikan di berbagai penjuru daerah. Sejalan dengan misi tersebut, maka komunitas Lumbung Aksara hadir untuk menggairahkan aktivitas sastra di Kulonprogo. Komunitas kami sangat berharap bisa menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas lain baik yang ada di Kulonprogo maupun daerah lain untuk membangun jaringan sastra yang lebih luas dan solid,” ucapnya Marwanto.

Marwanto juga menam-bahkan, di zaman yang serba pragmatis dan materialistis ini kehadiran sastra justru sangat dibutuhkan. “Kehadiran sastra sangat dibutuhkan guna mengimbangi laju peradaban yang akhir-akhir ini didominasi gerak masif ekonomi dan teknologi agar perubahan-perubahan yang terjadi bisa membawa kehidupan manusia lebih beradab,” katanya.

Gambaran tentang negeri beradab dengan banyaknya media massa yang berisi karya-karya sastra juga sangat diimpikan oleh Aguk Irawan MN, alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pernyataan Aguk tersebut diamini Didik L Hariri, penyair sufistik yang pernah mengembara di Timur Tengah awal 1990-an. Penyair yang sedang turba ke daerah-daerah ini menambahkan, di Mesir profesi sebagai penulis bisa mendatangkan kekayaan, sebab pemerintah sangat apresiatif terhadap karya penulis. (Jay)-c. (Sumber, Kedaulatan Rakyat, 4 Nopember 2006)

Buletin Garapan Komunitas LA:
LONTAR Populerkan Kulonprogo
KULONPROGO (KR) - Komunitas sastra di Kulonprogo, yakni Komunitas Lumbung Aksara meluncurkan buletin ‘Lontar’, akhir tahun 2006. Hadir dalam peluncuran sekaligus sebagai narasumber diskusi dua sastrawan senior, Soegiyono MS dan Drs Pribadi, dihadiri anak-anak Ajar Sastra Kulonprogo (ASK), san-tri dan pengasuh Pesantren Zahrotul Jannah Wates dan penyair muda Lumbung Aksara yang beberapa waktu lalu menerbitkan antologi puisi ‘Seorang Gadis Sesobek Indonesia’ .

Dua sastrawan Kulonprogo menyambut baik terbitnya buletin sastra. Menurut Soegiyono MS, komunitas dan buletin seperti ini (Lontar) bisa mempopulerkan nama Kulonprogo di pentas sastra nasional. Lebih lanjut, sastrawan yang pernah mendapat penghargaan bupati sebagai ‘Penjaga Sastra Jawa’ itu mengatakan, para sastrawan muda jangan sungkan bertukar pengalaman dengan seniornya. Tapi ingat, jadilah diri sendiri jangan bermimpi jadi Soegiyono MS atau Pribadi jilid kedua. Pandangan lain, Drs Pribadi, penyair Kulonprogo yang di tahun 1980-an menggunakan nama pena Enes Pribadi atau Papi Sadewa. Ia melihat ada kecerahan pada sastrawan muda Kulonprogo. “Pada karya mereka saya lihat basic moral yang kuat. Ini yang akan melandasi gerak mereka ke depan, menggantikan kami yang tua-tua,” kata penyair juga guru SMAN 1 Wates.

Marwanto, Koordinator Lumbung Aksara mengatakan, terbitnya buletin ‘Lontar’ untuk menampung karya tulis (sastra) masyarakat Kulonprogo. “Kami ingin menggelorakan tradisi membaca dan menulis di kalangan sastrawan dan masyarakat. Kini kami telah punya wadah konkret, yakni buletin Lontar.” ucapnya. Ia mengatakan, isi, layout, jumlah halaman masih akan terus mengalami penyempurnaan. (Jay)-o (sumber Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2007).

Sanggar Baca Perlu Perhatian
WATES (KR)- Keberadaan sanggar atau komunitas baca yang ada di kalangan masyarakat Kabupaten Kulonprogo sudah waktunya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sebab eksistensi mereka sangat penting untuk menunjang memperkuat tradisi membaca, terlebih bisa mencerdaskan anak bangsa dan generasi negeri ini.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kulonprogo Drs Heruntoro ketika menerima Komunitas Lumbung Aksara (KLA), kemarin. Hadir dalam audiensi Koordinator Komunitas Lumbung Aksara Marwanto SSos didampingi anggota Aris Zurkhansah SPdI, Maftukhatul Khoiriyah SIP, Siti Masitoh, Asti Widakto, Samsul Maarif, dan Akhiriyati Sundari SPdI. KLA berdiri Mei 2006 dengan visi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penguatan tradisi membaca dan menulis.

Audiensi dengan Kepala Perpustakaan itu dalam rangka melaporkan kegiatan mereka sekaligus memperjuangkan anggaran bagi komunitas/kelompok baca dan tulis agar diserap oleh APBD. Salah satu kegiatan adalah keikutsertaannya pada lomba Jambore Reading Club (JRC) tingkat propinsi beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah DIY. Komunitas Lumbung Aksara yang mewakili Kulonprogo berhasil meraih juara pertama dengan mengalahkan kelompok baca Karang Taruna ‘Wira Muda’ Sleman (juara kedua) dan kelompok baca ‘Paprika’Yogyakarta (juara ketiga).

Disamping itu KLA juga melakukan kegiatan penerbitan buletin sastra ‘Lontar’. Buletin ini ternyata mendapat tanggapan antusias dari masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Di beberapa tempat yang kami distribusi seperti perpustakaan, warnet, sekolah ataupun ponpes selalu habis.

Tidak hanya itu, kami selalu mendapat feedback tentang keinginan pembaca untuk mengirimkan karyanya agar dimuat di ‘Lontar’, kata Pemimpin Umum ‘Lontar’ Siti Masitoh. (Wid)-d (Kedaulatan Rakyat, 31 Januari 2007)

1 TAHUN KOMUNITAS LUMBUNG AKSARA;
Istiqomah Menyemai Sastra Kulonprogo
KULONPROGO (KR) - Komunitas 'Lumbung Aksara' (LA) merayakan ulang tahun ke-1. Peringatan tersebut dikemas dalam sebuah perhelatan bertajuk 'Tadarus Puisi' di kompleks Taman Binangun Kulonprogo, belum lama ini. Kegiatan dimeriahkan pembacaan puisi oleh penyair-penyair muda Kulonprogo serta diskusi narasumber Aguk Irawan MN (alumni Universitas Al-Azhar Kairo) serta Salman Rusydi Anwar (Sanggar Kutub Yogyakarta).

Dalam paparannya, Aguk Irawan merasa salut atas perjuangan LA menggelorakan kegiatan sastra di Kulonprogo. "Tak banyak lho orang yang mau nguri-uri kehidupan sastra di wilayah pinggiran," kata penulis novel 'Kitab Dusta dari Surga' terbitan Pilar Media. Senada dengan Aguk, Salman Rusydi mengharapkan komunitas sastra di pinggiran mampu menjalin kerja sama dengan komunitas sastra yang relatif berada di 'pusat' seperti Sanggar Kutub, Rumah Poetika, atau Rumahlebah.

Sementara koordinator komunitas LA, Marwanto menjelaskan, program rutin bulanan LA sekarang ini ada tiga, yakni penerbitan buletin sastra Lontar, Tadarus Puisi dan bedah buku sastra. Sedang program tahunan: Pembelajaran Menulis Kreatif (PMK) dan lomba cipta karya sastra. Untuk tahun ini program PMK akan dilangsungkan tangggal 7-8 Juli sementara lomba cipta sastra (tahun ini lomba penulisan cerpen tematik) akan berlangsung September. LA juga akan mengikuti Pasar Seni (Dapur Kreatif Komunitas Sastra) atas undangan Divisi Sastra FKY XIX 2007.

Di samping itu, mulai Februari lalu komunitas LA juga merintis berdirinya Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Menurut Marwanto, rencananya LA akan merintis empat TBM di wilayah pinggiran Kulonprogo sebagai alternatif Perpustakaan Daerah yang letaknya di jantung kota Wates. "Pokoknya, aktivitas yang berkaitan dengan semboyan komunitas LA, yakni Membaca-Menulis, Menjaga Hidup, akan kami garap," ungkap lulusan UNS ini. (Jay)-z (Sumber Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2007)

ESAI, RESENSI, CERPEN

2007-06-04T20:04:00.000-07:00

Kewajiban Sebuah Upacara
Oleh MARWANTO

Awal bulan Agustus ini, anak saya yang duduk di kelas tiga SD minta dibelikan sepatu warna hitam untuk mengikuti upacara 17 Agustusan. Katanya, ia malu mengikuti upacara 17 Agustusan dengan sepatu yang telah usang. "Ayo dong Pa, sebagai warga negara kita kan wajib mengikuti upacara peringatan kemerdekaan."
Kata-kata anak saya itu mengingatkan saya ketika dulu mengikuti mata kuliah "Logika Terapan". Waktu itu, kalau tidak salah bulan Agustus 1991, saya mengajukan pertanyaan serupa pada dosen pengampu: "Apakah mengikuti upacara 17 Agustus hukumnya wajib bagi semua warga negara?" Sejenak dosen saya tadi berkerut keningnya, mendapati pertanyaan sederhana tapi mungkin baginya harus hati-hati dalam menjawab.
Dan, benar apa yang saya perkirakan, komentar beliau pertama kali adalah begini: "Sebuah pertanyaan bagus. Upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus, bagi bangsa kita, telah bertahun-tahun menjadi ritual yang seakan wajib dijalankan oleh setiap warga negara di berbagai instansi. Tapi, kita lupa mengkritisi substansi dan makna dari momentum upacara 17 Agustus itu sendiri. Alhasil, ritual itu selama bertahun-tahun hanya menjadi tradisi yang hambar."
Lalu, dengan perspektif filosofi beliau memulai jawabannya dengan mengurai kata "upacara". Menurutnya, kata "upacara" (beliau menuliskan "upa-cara") merupakan rangkaian laku terakhir dari dua laku sebelumnya, yakni "tata-cara" dan "cara-kerja". Ketiga kata tersebut, "tata-cara", "cara-kerja", dan "upa-cara", merupakan laku atau kegiatan yang harus urut berkesinambungan dan saling mensyaratkan. "Tata-cara" menjadi landasan "cara-kerja", sedangkan "cara-kerja" adalah syarat keabsahan "upa-cara". Dengan kata lain, "cara-kerja" hanya bisa dilakukan setelah sebelumnya disusun "tata-cara" yang benar, sementara "upa-cara" hanya sah jika "cara-kerja" dilakukan sesuai "tata-cara" yang telah ditetapkan.
Waktu itu kami, para mahasiswa, rata-rata masih belum jelas benar memahami konsep "upacara" dari dosen pengampu dalam konteks upacara peringatan 17 Agustus. Saya pun bertanya: "Maksudnya apa Pak, konteksnya dengan pertanyaan saya?" Beliau pun menjawab: "Saya memang baru masuk tataran konsep, dan akan saya lanjutkan dengan membuka konteks." Beliau tersenyum, sepertinya memahami betul semangat muda kami yang bergelora dan tergesa-gesa. Lalu beliau melanjutkan uraiannya.
Dalam konteks perjuangan kemerdekaan kita, "tata-cara" adalah perumusan strategi dan nilai-nilai filosofi yang dilakukan oleh para founding-father tentang konsep negara-bangsa yang hendak mereka wujudkan. Sementara "cara-kerja" merupakan jabaran terperinci dan operasional tentang rumusan strategi dan nilai filosofi tersebut, yang pada akhirnya menjadi acuan mereka berjuang dan bertindak untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa. Akhirnya, "upa-cara" adalah momentum akhir sekaligus awal bagi perjalanan bangsa kita.
Kali ini, tanpa menunggu pertanyaan dari para mahasiswa, dosen saya tadi langsung cepat- cepat menjelaskan maksud dari kata "akhir sekaligus awal bagi perjalanan bangsa kita". Menurutnya, sebagai akhir perjalanan bangsa, upacara pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai telah selesainya laku "tata-cara" dan "cara-kerja" secara benar berurutan-berkesinambungan.
Dengan kata lain, upacara 17 Agustus 1945 adalah ritual yang merupakan cerminan dari alinea kedua pembukaan UUD 1945, "Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".
Logika dan moral
Namun, upacara 17 Agustus 1945 juga bisa dipandang sebagai titik awal. Hal ini didasarkan dari arti perkataan "upa-cara" sebagai "ambang cara" atau "persiapan kerja". Upacara 17 Agustus 1945 merupakan momentum awal bagi bangsa kita untuk merancang "tata-cara" dan "cara- kerja" berikutnya dalam rangka mengisi kemerdekaan. Di sinilah maksudnya bahwa upacara pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik akhir sekaligus awal bagi perjalanan bangsa Indonesia. Titik akhir dilihat dari perspektif pada pejuang dan founding-father, dan titik awal bagi generasi penerus.
"Lalu, upacara peringatan 17 Agustus setiap tahunnya itu untuk apa?" celetuk seorang teman sepertinya tak sabar. Dosen saya pun menjawab bahwa upacara 17 Agustus tiap tahunnya bisa menjadi semacam momentum refleksi tahunan bagi bangsa kita, apakah mereka telah menentukan "tata-cara" dan melakukan "cara-kerja" dengan benar selama setahun itu.
Kalau memang "tata-cara" dan "cara-kerja" itu telah dilakukan secara benar oleh penyelenggara negara dan kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, berarti upacara 17 Agustus telah menemukan substansi dan maknanya. Jadi, ia menjadi penting dan wajib diikuti oleh seluruh warga negara.
Namun, sebaliknya, kalau "tata-cara" dan "cara-kerja" tadi ternyata melenceng atau dibuat main-main oleh para penyelenggara negara sehingga rakyat tidak memetik kemanfaatan sedikit pun, maka upacara 17 Agustus tiap tahun itu menjadi "batal dari sudut pandang logika dan moral". Dari segi logika batal karena ketiga laku tersebut menjadi tidak urut-berkesinambungan dan saling mensyaratkan. Dari segi moral batal karena ketiga laku tersebut tidak membawa dampak yang positif (kemakmuran) bagi rakyat.
"Jadi, apakah mengikuti upacara 17 Agustus hukumnya wajib bagi semua warga negara?" Kali ini saya hanya bertanya dalam hati. Sebab, meski agak samar, saya telah bisa menyimpulkan sendiri jawabannya berdasar argumentasi dosen mata kuliah "Logika Terapan" tersebut.
Namun, saya tentu tidak akan memberi jawaban seperti itu pada anak saya. Biarlah, seiring bertambahnya usia, ilmu, dan kedewasaan, lambat laun ia akan mengerti makna dan substansi dari upacara 17 Agustus. Pada akhirnya ia bisa menyimpulkan apakah mengikuti upacara peringatan kemerdekaan itu hukumnya wajib atau tidak.
MARWANTO
Warga Negara Indonesia, Tinggal di Kulonprogo, Yogyakarta
Sumber: Harian KOMPAS, 12 Agustus 2006

Prestasi Tanpa Demokrasi?
Oleh MARWANTO
Bagi teman saya yang politikus, anggota DPRD kabupaten, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang lebih menarik daripada Piala Dunia 2006 di Jerman. Mengapa?
Bukan karena di Piala Dunia 2002 Brasil menjadi juara. Bukan pula lantaran Piala Dunia 2002 menyuguhkan banyak pertandingan yang dramatis dengan tumbangnya tim-tim besar (Perancis dan Argentina) di babak penyisihan. Namun, itu lebih karena Piala Dunia 2002 memiliki banyak hal yang ternyata dapat menjadi pelajaran dalam berdemokrasi.
Kasus itu terjadi pada dua negara yang punya latar belakang hampir sama, yakni Senegal dan Arab Saudi. "Mengapa Senegal dan Arab Saudi yang sama-sama negara Dunia Ketiga dalam sepak bola, juga berpenduduk Muslim, mengalami nasib berbeda. Senegal mampu menekuk dan membuat malu Perancis (1-0), sedangkan Arab Saudi dipecundangi Jerman (0-8)?" tanya teman saya tadi.
"Karena doa rakyat Senegal lebih makbul daripada Arab Saudi?" jawab saya seenaknya.
"Ini urusan yang logis, jangan campur dengan hal yang mistis," tukas teman saya lagi. "Itu namanya menodong Tuhan," tambahnya. Dia pun menyodorkan argumentasi: "Alasan sesungguhnya adalah demokrasi!" Biarpun agak unik relasinya, kami pun terlibat dialog hangat tentang hal tersebut: sepak bola, Islam, dan demokrasi.
Senegal dan Arab Saudi memang sama-sama negara berpenduduk Muslim. Namun, Senegal—negara di Afrika bagian barat yang tergolong kecil (berpenduduk sekitar 10 juta orang) dan tergolong "miskin" (daya beli per kapita cuma 1.600 dollar AS, dibanding kita 2.900 dollar AS) ini—menurut Leonardo A Villalon (ahli ilmu politik dari Universitas Kansas, Amerika Serikat) adalah negara Muslim yang paling demokratis di dunia.
Tasawuf dan demokrasi
Meski berbeda pendapat dari Freedom House (lembaga independen yang mendorong kebebasan dan demokrasi) yang lebih memilih Mali sebagai negara Muslim paling demokratis, tapi Villalon punya alasan kuat mengapa memilih Senegal.
Menurut dia, sejak merdeka pada 1960, Senegal telah menggelar pemilu secara rutin. Walau selama 40 tahun partai yang berkuasa sama (setelah pemilu tahun 2000, partai yang berkuasa adalah oposisi), Senegal punya sejarah politik yang khusus, yang mendukung sistem politik toleran dan pluralis.
Mengapa Senegal bisa demokratis? Penelitian menunjukkan, ada dua sisi yang kelihatannya bertolak belakang, namun justru menjadikan kekuatan sinergis dalam membentuk demokrasi.
Sisi pertama, Senegal memiliki warisan politik jajahan Perancis yang sekuler. Di sisi lain, hampir semua Muslim di Senegal menganut ajaran tasawuf (Tijaniyah dan Qodariyah).
Menurut Villalon, ajaran tasawuf ini merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Pendapat Villalon tersebut kiranya dapat kita pahami, sebab berbeda dengan Islam formal yang menuntut simbol-simbol (partai Islam, negara Islam), Islam tasawuf lebih mementingkan aspek isoterisme (kebersihan hati).
Sementara itu, Arab Saudi adalah negara berbentuk monarki yang dibangun oleh Dinasti Saud sejak awal abad ke-20 dan telah bertahun-tahun menjadi boneka Amerika. Kebalikan dengan Senegal, Arab adalah negara otoriter dengan intervensi cukup dalam pada urusan privat atau publik. Hal ini bisa terjadi karena keuangan negara tidak bergantung pada rakyat.
Arab adalah negara yang tidak menarik pajak dari rakyat. Arab menjadi semacam negara rente (rentier state), negara yang pendapatannya diperoleh dari minyak bumi, bukan dari sektor swasta (pajak).
Lebih dari itu, negara punya kemampuan untuk menyubsidi rakyat dari hasil minyak. Konsekuensinya, kekuatan demokrasi sulit tumbuh karena tak ada alasan bagi rakyat untuk menuntut partisipasi politik.
Jadi, mengapa Senegal lebih unggul dari Arab Saudi? Karena kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang demokratis di Senegal memengaruhi kehidupan olahraganya, sepakbolanya. Senegal mampu "mendemokrasikan" (menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam) olahraga.
Kaidah-kaidah demokrasi itu (meminjam Kuntowijoyo: 1997:91), antara lain: ta’aruf (saling kenal), syura (musyawarah), ta’awun (kerja sama), mashlahah (menguntungkan), adil, dan taghyir (perubahan).
Saling kenal, musyawarah, dan kerja sama adalah tiga hal mendasar dalam olahraga. Terutama dalam sepak bola, tiga hal itu tak saja membuat permainan rancak, tapi juga kelihatan hidup dan enak ditonton. Tak pelak lagi, tiga hal itu akan berdampak pada keadilan (partisipasi tiap pemain) dan perubahan (memetik poin).
Sportif dan "fair"
Akan tetapi, hemat saya, masih ada dua hal lagi yang perlu ditambahkan dalam kaidah demokrasi (juga permainan/olahraga), yakni sportivitas dan fairness. Enam tahun lalu, saat Partai Buruh di Australia kalah tipis dari Partai Liberal (46:54), Paul Keating dengan sportif menerima kekalahannya.
Ia tak menyalahkan lawannya maupun media massa karena ia tak lupa bahwa kekalahan adalah bagian dari demokrasi. (Bandingkan dengan "partai gurem" di negeri kita yang meskipun tak menempatkan satu wakil pun di legislatif, masih sulit menerima kekalahan).
Konon, dalam olahraga kalah-menang bukan yang utama, tapi menumbuhkan jiwa yang sportif dengan menyuguhkan sebuah permainan menarik serta fairplay adalah lebih substansial. Buktinya, setelah para pemain bola selesai bertanding, mereka segera bertukaran kostum/kaus.
Dari renungan di atas, bisa disimpulkan ada korelasi yang positif antara demokrasi dan olahraga. Atas dasar ini mungkin sesekali perlu dicoba untuk membuat tema Hari Olahraga Nasional yang bersinggungan dengan demokrasi. Misalnya, "Dengan sportivitas kita sehatkan demokrasi Indonesia" atau "Sepak bola berprestasi tanpa demokrasi? Enggak mungkiiinnn...!"
Marwanto Departemen Seni Budaya dan Olahraga PW GP Ansor Yogyakarta
Sumber: Harian KOMPAS, 7 Oktober 2006

Jangan Bunuh Desa Kami
Oleh MARWANTO
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian, penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Namun, apakah selama ini kebijakan pemerintah telah memberi imbas pada penguatan desa?
Buku ini menjawab dengan sebuah riset. Karena berangkat dari sebuah penelitian, wajar kalau isi buku ini menjadi sangat mendalam, lengkap, dan kritis. Sebuah buku yang idealnya harus dimiliki tidak saja para praktisi (LSM) yang bergerak di bidang community development, tetapi juga para pengambil kebijakan baik di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Dengan melakukan penelitian di desa-desa yang ada di tujuh kabupaten di Indonesia, yaitu Solok (Sumatera Barat), Gunung Kidul (DIY), Sumenep (Jawa Timur), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Konawe (Sulawesi Tenggara), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur), buku ini menyimpulkan bahwa yang terjadi selama ini adalah "pembangunan di desa" dan bukan "pembangunan untuk desa".
Memang, hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial, membangun ketahanan sosial desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya, sederet tujuan tersebut mandek di atas kertas. Jika kita tengok ke belakang, sejak tahun 1982 memang telah diperkenalkan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up planning), dengan alur yang dimulai dari Musbangdes di desa sampai Rakorbang di kabupaten untuk dibawa ke pusat (Jakarta). Secara teoretis, konsep ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi lokal yang berarti juga penguatan desa. Namun, dalam praktik di lapangan ternyata menunjukkan bias dan kontradiksi.
Di tingkat Musbangdes, proses dan isi perencanaan pembangunan masih bersifat elitis dan dalam kendali kepala desa. Bisa terjadi di antaranya karena peserta yang ikut dalam Musbangdes telah "disaring" oleh birokrasi desa. Warga desa yang cenderung vokal dan punya pandangan berseberangan dengan birokrasi desa biasanya tidak diundang. Padahal, kepala desa beserta birokrasinya biasanya (dan hampir pasti) lebih mengedepankan program pembangunan fisik yang belum tentu menjadi kebutuhan riil warganya. Mengapa mengedepankan pembangunan fisik? Karena selain bidang ini mendatangkan "proyek" yang menguntungkan elite desa, juga merupakan kesempatan yang baik untuk memobilisasi swadaya masyarakat serta menjadi indikator artifisial kepemimpinan kepala desa.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dari bawah tak lebih sebagai mata rantai birokrasi. Sebab, sejatinya desa masih sangat bergantung pada kabupaten. Di mana, blue print perencanaan pembangunan tahunan maupun lima tahunan telah dirancang oleh institusi bernama Bapeda, yang kemudian disosialisasikan lewat perangkat desa. Dan, kalau dirunut lebih jauh lagi, pemerintah pusat melalui departemen-departemen dan Bapenas yang didukung oleh lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) telah membuat blue print terpusat untuk diterapkan di daerah-daerah.
Sebagian kalangan melihat bahwa kegagalan penguatan desa lebih pada tataran pelaksanaan di lapangan dan bukan model perencanaan. Namun, dari penelitian buku ini dapat disimpulkan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh: pertama, kekeliruan paradigma tentang desa. Selama ini pemerintah tidak membawa paradigma yang membuat desa menjadi otonom dan demokratis. Sebaliknya, paradigma yang diterapkan adalah korporatisasi politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik desa serta memperkuat kontrol birokrasi terhadap desa. Salah satu imbasnya, begitu mudah tercipta ruang bagi penetrasi modal ke desa.
Pelaksanaan program Gerbang Dayaku di Kutai Kartanegara (Kukar) bisa menjadi contoh yang tepat atas kesalahan paradigma ini. Program yang amat terkenal karena besarnya alokasi dana (setiap desa 1 miliar) tersebut awalnya didesain untuk tiga hal: ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata ditangani sekretariat Gerbang Dayaku tingkat kabupaten dengan melibatkan kontraktor yang sebagian merupakan anggota eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemkab Kukar.
Kedua, belum ada peraturan yang betul-betul berpihak pada desa. Di samping itu, peraturan tentang desa juga banyak yang tumpang tindih. Contohnya, UU No 34/2000 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan sedikitnya 10 persen hasil dari pajak dan retribusi daerah dibagikan ke desa. Klausul ini tidak terdapat pada UU No 22/1999, UU No 25/1999, PP No 76/2001, UU No 32.2004, dan UU No 33/2004. Banyak Perda kabupaten/kota yang juga tidak mengacu klausul tersebut.
Ketiga, kekeliruan dalam orientasi pembangunan desa. Selama ini orientasi pembangunan desa lebih didominasi pembangunan sarana dan prasarana fisik ketimbang social sustainability. Di desa, pembangunan fisik menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Karena itu, program pengembangan kecamatan (PPK) yang ada sejak tahun 2000 dan secara teoretis memberi kesempatan pada desa untuk menentukan arah pembangunan dengan menggunakan dana PPK, orientasi penggunaan dananya pun lebih untuk pembangunan fisik. Bahkan, di Sumenep (Madura), karena kuatnya peran kepala desa (di sana disebut klebun) dalam mengarahkan dana PPK untuk pembangunan fisik semata, istilah PPK sering diplesetkan menjadi proyek para klebun.
Menyimak realitas di atas, memang benar bahwa yang selama ini terjadi sesungguhnya adalah "pembangunan di desa" dan bukan "pembangunan untuk, dari, dan oleh desa". Desa sekadar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direguk oleh aktor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut: bisa elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Mereka itu, ditambah para pengonsep pembangunan desa, sejatinya adalah pihak yang bersama-sama membunuh desa.
Setelah membaca buku ini, sebagai warga yang berdomisili di desa, saya hanya bisa menjerit: "Jangan bunuh desa kami!" Sebab, seperti diungkapkan di atas, desa adalah unsur bagi tegak dan eksisnya sebuah bangsa (nation) bernama Indonesia. Kalaupun derap pembangunan merupakan sebuah keniscayaan yang diterapkan sampai ke desa-desa, alangkah baiknya jika menerapkan konsep: "membangun desa, menumbuhkan kota". Konsep ini, meski sudah sering dilontarkan oleh banyak kalangan, tetapi belum dituangkan ke dalam buku yang khusus dan lengkap. Inilah tantangan yang harus segera dijawab.
Marwanto, Aktivis Community Development, Anggota Badan Pelaksana Forum Lintas Pelaku Pembangunan (FLPP) Kabupaten Kulonprogo
Sumber: Harian KOMPAS, 12 November 2006

Nyadran dan Kearifan Budaya
Oleh Marwanto

SALAH satu aktivitas orang Jawa yang sering dilangsungkan di bulan Ruwah (Sya'ban adalah nyadran. Ritual nyadran ini sampai sekarang ternyata masih saja ada. Namun begitu, ritual yang telah dilakukan turun-temurun itu tetap saja menimbulkan dua pandangan yang bersebelahan. Ada yang memandang ritual nyadran sebagai bid'ah, sebab tak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang melihat ritual nyadran itu sebagai "syahadat" yang tidak dicapkan tapi dijalankan dalam dimensi transenden dan imanen.
Untuk mengurai masalah ini, tentu tak akan lepas dari sejarah perkembangan Islam di tanah air. Karena itu, untuk keperluan analisis lebih lanjut, paling tidak akan bersinggungan dengan tiga hal. Pertama, metode dakwah. Kedua, latar belakang budaya. Ketiga, sistem simbol. Dari ketiga hal tersebut, maka bisa dipahami, jika Islam di negeri ini cenderung berwajah kultural.

Hal yang perlu disinggung pertama adalah menyangkut metode (strategi) dakwah. Sebagaimana kita ketahui Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol keagamaan (misal bentuk bangunan peribadatan) maupun ritual keagamaan (untuk memahami nilai Islam).

Dari segi pengenalan simbol, terlihat masjid-masjid pertama yang dibangun di negeri ini bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan Hindu. Sebab Islam yang datang ke Indonesia lebih toleran terhadap warna/corak budaya lokal. Tidak seperti, misalnya Budha yang masuk "membawa stupa" atau gereja-gereja Kristen yang arsitekturnya ala bangunan Barat. Sehingga, Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya yang ada di negara Arab, tempat lahirnya agama Islam.

Demikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam, beragam "ritual keagamaan" diciptakan oleh para pendakwah zaman dulu. Berbagai ritual maupun pesan keagamaan yang diciptakan oleh para pendakwah kita zaman dulu memang terlihat lebih luwes dan halus sehingga tidak terlalu mengakibatkan gegar budaya pada masyarakat kita yang heterogen. Mungkin kita masih ingat para wali, yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para wali itu dengan mudah memasukkan nilai Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, melainkan dalam racikan dan kemasan bercita-rasa Jawa. Artinya, masyarakat diberi "bingkisan" yang dibungkus budaya Jawa tapi isinya Islam.

Sebagai contoh, Sunan Kalijaga yang menciptakan kidung Jawa bernafaskan Islam: lir-ilir tandure wis sumilir. Cara dakwah seperti ini tentu akan mendapat ruang gerak yang lebih leluasa. Meminjam pendapat Mohamad Sobary (1994: 32) dakwah Islam di Jawa masa lalu memang lebih menekankan aspek isoteriknya, karena orang Jawa punya kecenderungan memasukkan sesuatu (pesan atau nilai baru) ke dalam hati. Sehingga banyak hal dari ritus-ritus keagamaan yang diciptakan para wali itu hadir sebagai upaya penghalus rasa dan budi. Akhirnya, Islam di masa lalu lebih cenderung sufistik sifatnya.

Wujud dakwah yang dijalankan para wali seperti itu tentunya tidak lepas dari point kedua, yakni menyangkut latar belakang budaya (Jawa). Dan untuk mengetahui latar belakang budaya, kita memerlukan sebuah teori budaya. Menurut Kuntowijoyo (1991: 305) sebuah teori budaya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut: Pertama, apa struktur dari budaya. Kedua, atas dasar apa struktur itu dibangun. Ketiga, bagaimana struktur itu mengalami perubahan. Keempat, bagaimana menerangkan variasi dalam budaya.

Pertanyaan pertama dan kedua akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antar simbol dan yang mendasarinya. Dalam positivisme, pandangan salah satu tokohnya melihat hubungan keduanya sebagai hubungan atas-bawah yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi, yakni modus produksi.

Berbeda dengan Weber, yang dalam metodologinya menggunakan verstehen (menyatu rasa). Dari metodologi ini dapat dipahami makna subjektif dari perubahan-perubahan berdasarkan sudut pandang pelakunya. Realitas ialah realitas untuk pelakunya, bukan pengamat. Hubungan kausal-fungsional dalam ilmu empiris-positif digantikan hubungan makna dalam memahami budaya. Sehingga dalam budaya tak akan ditemui usaha merumuskan hukum-hukum (nomotetik), tapi melukiskan gejala (ideografik).

Dengan premis Weber, dalam simbol-simbol budaya yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah makna yang tersirat. Dari sini lalu dapat dikatakan bahwa dalam satu makna (esensi) simbol boleh berbeda.

Jadi ritual semacam nyadran itu pada level penampakannya (appearance) adalah simbol-sombol pengungkapan atas nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna "subjektif" (kata ini mesti diartikan sejauh mana tingkat religiusitas pemeluknya) dari pelakunya. Tindakan seperti itu ada yang menyebut sebagai "syahadat" yang tidak diungkapkan, tapi dijalankan dalam dimensi transenden dan imanen. Inilah bentuk kearifan budaya Jawa saat bersinggungan dengan masuknya nilai baru (Islam).

Hanya saja yang perlu dikoreksi adalah bahwa simbol-simbol (pengungkapan) tadi pada dasarnya adalah kata benda. Sedangkan menurut logika berpikir, kata benda (simbol) tidak mungkin disalahkan atau dibenarkan. Jadi, yang bisa dibenarkan atau disalahkan adalah pernyataan yang menyertai kata benda tadi. Pendek kata, nyadran yang bagaimana? Sebab ritual tersebut, sebagai simbol (pengungkapan), dapat direkayasa oleh pernyataan yang menyertainya. Nah, kita dapat menilai (benar atau salah) dari pernyataan itu, dan bukan dari simbolnya.

Namun karena pengaruh cara berpikir Barat (baca: positivisme) kita menangkap semua itu dengan perspektif positivisme pula. Sehingga makna yang tersembul dalam ritual tadi dipahami dari kaca mata fiqih an-sich. Artinya, simbol-simbol budaya yang hanya menjelaskan gejala, sering dihakimi supaya dapat menentukan hukum halal-haram.

Dari pembicaraan mengenai simbol-simbol (untuk pengungkapan nilai) Islam yang berpotensi memunculkan bid'ah tadi, lalu muncul pertanyaan: bagaimana sebenarnya wujud budaya yang Islami?

Kalau konsep tentang budaya di awal mengacu pada perspektif "kata benda", maka untuk menjawab Islam atau tidak pada sebuah budaya, perlu perspektif "kata kerja". Dalam pengertian ini, budaya dipahami sebagai kreativitas atau rekayasa.

Dalam konteks Islami istilah "tarekat" kiranya dapat menggantikan konsep budaya sebagai "kata kerja" , yaitu ketika manusia menyambung-anyamkan antara kenyataan alam (sunatullah) dengan realitas sosial (syari'at). Atau dalam bahasa Emha Ainun Nadjib, ketika manusia "mengubah beras menjadi nasi". Nah, untuk mencapai budaya yang Islami, maka orientasi kerja "mengubah beras menjadi nasi" tadi mesti diarahkan pada kesadaran wahidy: proses perjalanan kembali pada-Nya. Itulah kreativitas (budaya) yang Islami. q - g
Marwanto SSos, Pengurus Departemen Seni dan Budaya PW GP Ansor DIY
Sumber: Harian KEDAULATAN RAKYAT, 18 September 2006

Kenaikan Gaji Elite dan Nasib Rakyat
Oleh Marwanto

Kenaikan gaji pejabat negara untuk kondisi saat ini memang tidak tepat. Namun, pernyataan bahwa "usulan kenaikan anggaran DPR guna mendukung optimalisasi fungsi dewan perlu dipahami", seperti pernah diungkapkan di media massa, baru-baru ini, semakin memperjelas bahwa memang ada niatan yang begitu besar dari anggota dewan untuk menaikkan pendapatannya.
Meski itu dengan berbagai dalih, tetap saja akal sehat kita merasa risih melihat fakta adanya kebijakan kenaikan gaji pejabat negara di tengah krisis. Hal ini juga mengingatkan kita pada kata-kata Fredrich Wilhelm Nietzsche, duaratus tahun lampau. Filsuf aliran eksistensialisme itu pernah berteriak lantang, "Demokrasi adalah pemerintahan kaum dagang semata!"
Mungkin banyak orang terkesiap mendengar ungkapan yang bernada meledek tersebut. Namun ucapan Nietzsche yang dikutip oleh Prof Fuad Hassan dalam buku Berkenalan dengan Eksistensialisme (Pustaka Jaya, 1993: 43) itu ternyata bukan omong kosong belaka. Paling tidak, ada dua alasan mengapa kita "harus menerima" ledekan dari Nietzsche di atas.
Pertama, akhir-akhir ini proses politik tak bisa lepas dari logika bisnis (dagang). Bahkan terdapat kecenderungan kian hari logika daganglah yang menjadi muara proses politik di Tanah Air. Dampak dari kecenderungan ini di antaranya adalah perilaku korupsi yang merajalela, nasib rakyat (konstituen) yang terbengkelai, dan para politikus tak lagi peka terhadap kondisi bangsa.
Kedua, semakin berhamburannya kaum dagang yang merambah ke panggung politik. Di pusat maupun di daerah, nama-nama saudagar yang terjun ke politik maupun politikus yang kemudian menekuni dunia bisnis (dagang) begitu banyak kita jumpai. Setting penghidupan mereka yang mengharuskan menggunakan nalar (logika) dagang jelas akan sangat mewarnai pemikiran dan aktivitas politik masing-masing.
Dua alasan itulah yang menyebabkan demokrasi yang berkembang dari proses politik di Tanah Air menjadi khas nalar kaum dagang. Pendek kata, ketika seorang menetapkan pilihannya terjun ke dunia politik, salah satu motifnya adalah ia ingin mengembalikan modal yang digunakan dalam berkiprah di politik.
Maka fenomena para anggota dewan yang minta pendapatannya (take home pay) dinaikkan (untuk ketua menjadi Rp 82,1 juta, wakil ketua Rp 67,7 juta, dan anggota sekitar Rp 51,8 juta), dengan tanpa memedulikan bahwa di negara kita masih banyak balita yang bergizi buruk, krisis energi kian menjadi-jadi, dan perekonomian nasional terancam bangkrut akibat nilai tukar rupiah terus melemah, adalah wujud nyata dari nalar dagang mereka.
Mengapa mereka minta imbalan (gaji) yang begitu besar? Jelas bukan semata karena kenaikan biaya hidup. Sebab, biaya hidup itu sesuatu yang debatable. Tapi, lebih karena biaya politik di negeri kita yang amat mahal. Mahalnya biaya politik di Tanah Air salah satunya disebabkan oleh faktor money politics (politik uang) yang gagal disikapi dengan tegas dan melembaga oleh semua elemen bangsa. Dua kali pemilu digelar di alam reformasi dan ratusan pilkada dilaksanakan di seluruh penjuru Tanah Air, namun politik uang selalu menjadi isu utama. Maka, tak mengherankan jika uang seakan menjadi dimensi tunggal yang menentukan proses politik di Tanah Air. Salahkan kondisi demikian?
Dunia politik adalah dunia realitas. Realitas yang terus bergerak, mengikuti perubahan yang terjadi pada umat manusia. Dan, perubahan itu kini menyeret manusia menjadi makhluk yang punya ketergantungan pada materi (uang) semata. Persis yang diramalkan Karl Marx dalam Das Kapital (terbit pertama tahun 1867): bahwa kapitalisme akan menjadi fenomena sentral kehidupan modern.
Bagi Marx, kapitalisme dapat dicermati dari bekerjanya uang, modal, dan komoditas. Uang dan modal adalah penggerak ke arah mana komoditas mesti bergerak. Tapi dalam perjalanan waktu, karena wujudnya yang fleksibel, uang menjadi faktor utama yang menentukan arah kerja kapitalisme. Alhasil, membicarakan kapitalisme adalah membicarakan uang.
Terlebih menurut analisis Herbert Marcuse (dalam bukunya One Dimensional Man) dalam masyarakat kapitalis, mau tak mau, orang menjadi berpikiran sempit alias memandang gejala dari satu dimensi saja. Pada praktik politik contohnya, money politics tidak saja telah menyita aktivitas pelaku politik tapi juga pemerhati dan masyarakat luas. Dalam hal ini, seakan uang menjadi dimensi tunggal dalam menentukan proses politik. Lobi, yang dulu dimaknai "penggunaan retorika dan persuasi untuk memengaruhi keputusan politik", sekarang tak jauh dari praktik dagang sapi yang berorientasi tunggal: keuntungan materi (uang atau jabatan).
Dalam setting kehidupan sosial seperti itu, di manakah letak fatsun dan moralitas politik? Akankah ia hanya kita dibiarkan tertulis indah di sela-sela halaman buku atau sekadar malang-melintang dalam kancah wacana kaum cerdik cendekia?
Tentu tak bisa demikian. Ketika ada statemen "politik berhak mengurusi realitas", maka sah pula jika ada statemen "moralitas berhak mewarnai realitas". Sebetulnya, mewarnai realitas (politik) dengan moralitas ini tugas dari semua orang, terutama para politikus. Namun ketika moralitas para politikus lebih digerakkan oleh kalkulasi untung rugi secara materiil, maka tak bisa dielakkan lagi para cerdik cendekia (intelektual)-lah yang seharusnya terus memberi warna moralitas pada realitas politik kita.
Tapi, bukankah itu sudah dilakukan oleh kaum intelektual kita sejak ada reformasi 1998? Benar, sejak reformasi bergulir di negeri ini, banyak sudah kaum cerdik cendekia terjun ke panggung politik. Mantan aktivis yang turut melengserkan kekuasaan Orde Baru pun kini sudah ada yang jadi anggota dewan. Namun jumlah mereka tak banyak, jadi tak kuasa mengubah sistem. Bahkan di antara mereka tak sedikit yang berhenti sebagai kaum intelektual. Mereka melepas "baju" intelektualnya dan berganti dengan "baju" kaum politikus yang bernalar dagang.
Semestinya, ketika para intelektual terjun ke politik ia tetap seorang intelektual, yang (seperti kata almarhum Kuntowijoyo), bagaikan ikan asin: hidup di laut tapi tubuhnya tak asin. Kesadaran untuk "kembali menjadi intelektual" dari para politikus (di DPR) yang mantan aktivis kampus itu semoga mampu mewarnai moralitas politik kita dari mainstream nalar dagang yang kini mendarah daging dalam kehidupan politik di Indonesia. Semoga.
Sumber: Harian SUARA KARYA, 13 September 2005

Marques, Politik, dan Kesunyian
Oleh MARWANTO
“PEMILU adalah sandiwara belaka”. Demikian keyakinan dr Noguera, tokoh rekaan Gabriel Garcia Marques dalam novelnya yang paling monumental, One Hundred Years of Solitude. Novel ini pertama kali terbit dalam bahasa Spanyol, Cien Anos de Soledad, tahun 1967. Kemudian penerbit Bentang Budaya, lewat Max Arifin, menerjemahkan menjadi Seratus Tahun Kesunyian (2003, 551 halaman). Novel yang mengantarkan Marques memperoleh hadiah Nobel Kesusastraan 1982 ini memang berlatar belakang pergolakan politik di Amerika Latin.
Tapi apakah Marques memang hendak bercerita tentang politik? Tak sedikit latar penceritaan dalam sebuah karya sastra dimaksudkan oleh penulisnya cuma sebagai wahana untuk menyampaikan pesan yang sesungguhnya. Hal ini kiranya juga terjadi pada novel karya Marques ini. Pergolakan politik cuma dijadikan sarana oleh Marques untuk menyampaikan pesan sesungguhnya: yakni kegetiran dan kesunyian manusia. Kegetiran di tengah hiruk-pikuk pergolakan politik, perang saudara dan konflik ideologi.
Kisah dalam novel ini diawali kehidupan keluarga Jose Arcadio Beundia yang menemukan sebuah daerah bernama Macondo. Macondo adalah daerah/kota imajiner yang hanya ada dalam benak pengarangnya -- beberapa pengamat menilai, Marques terinspirasi penulis Amerika William Faulkner, peraih hadiah Nobel Kesusastraan 1949, yang menciptakan kota imajinatif Yoknapatawpha Country dalam novel-novelnya. Dan sekitar seratus tiga puluh halaman pertama dalam buku ini dihabiskan oleh Marques untuk melukiskan kondisi di Macondo: dari soal jumlah dan bentuk rumah, ragam peralatan rumah tangga, aktivitas manusia yang berkaitan dengan roh halus, hubungan kekerabatan, hingga soal obsesi manusia dalam bidang penemuan mulai dari es (hlm.25) sampai mesin pendulum (hlm 107).
Sebagaimana pernah diakui Marques pada Marvis Guinerd (wartawan Scanaroma), sebenarnya inspirasi di Macondo itu berasal dari La Cassa, rumah kakeknya tempat ia dibesarkan. “Semua ada di situ, nenek dengan takayul Spanyol, pembantu dari Indian dan orang kulit hitam yang datang dari ladang, cerita tentang jin, tukang sihir, permadani terbang dan bajak laut”. Pengalaman di rumah kakeknya tersebut seperti menemukan “bumbunya” ketika Marques melihat foto istana Indian di sebuah toko buku. “Foto itu mengingatkan saya pada rumah kakek, dan akhirnya saya temukan plot itu: keruntuhan pelan-pelan dari sebuah rumah, sebuah keluarga, dan sebuah wilayah”, papar Marques soal asal mula penulisan novelnya. Pengalaman Marques ini mirip yang dialami AA Navis saat melihat suaru tempat ia belajar mengaji tiba-tiba roboh, sehingga melahirkan cerpen: Robohnya Surau Kami.
Dari penggambaran kondisi di Macondo, kiranya obsesi besar manusia dalam bidang penemuan mendapat penekanan tersendiri oleh Marques . Di samping soal persimpangan budaya, hubungan kekerabatan, cinta, dan sex. Namun di tengah obsesi manusia dalam penemuan-penemuan besar itu, Marques memilih akhir yang tragis bagi tokohnya. Sebagaimana dialami tokoh utama dari generasi pertama, Jose Arcadio Beundia: “didepak oleh keinginan memiliki besi magnet, kemungkinan astronomis, mimpi tentang transmutasi dan keinginan keras menemukan keajaiban, Jose Arcadio Beundia menjadi lamban dan malas” (hlm 13) sampai “kesepian di bawah pohon kastanye, tak peduli dengan lingkungan sekitar, dan akhirnya sama sekali kehilangan kontak dengan realitas” (hlm 145).
Namun karakter sedih dan murung ternyata tak hanya menimpa tokoh utama novel ini. Perempuan-perempuan Macondo yang cantik dan sebagian berpenampilan tegar, akhirnya “menyerah” dan larut dalam kesunyian. Begitu juga dengan tokoh sisipan seorang gipsi, Malquiades: “manusia yang luarbiasa ini, yang katanya memiliki kunci-kunci Nostardamus adalah seorang yang murung, terbungkus aura kesedihan dengan pandangan Asiatiknya.. (hlm.8). Dan akhirnya generasi berikut yang berkiprah dalam politik -- tak luput dari (akhir) karakter yang sedih, murung, menyendiri.
Mungkin kita akan dikejutkan membaca halaman 131 dan seterusnya. Sebab seperti tanpa “basa-basi”, plot novel ini tiba-tiba bersentuhan dengan konflik politik. Konflik yang ditawarkan Marques , meski terkesan klasik, tapi tak tanggung-tanggung: pemberontakan kaum Liberal atas golongan Konservatif. Konflik politik ini menyeret generasi kedua (keturunan Jose Arcadio Beundia) yakni Aureliano Beundia dan Jose Arcadio. Sementara Aureliano adalah jenderal yang gagah berani, Jose Arcadio adalah penguasa paling kejam yang dikenal di Macondo (hal 143). Namun, sebagaimana pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan Marques dalam novelnya ini, tokoh yang terkenal kejam dan gagah berani dalam politik (perang) itupun tak luput dari kesunyian, murung, dan akhir tragis kematian.
Barangkali Marques adalah sastrawan yang unik dalam memandang kematian. Dalam karyanya yang lain, Labyrinth dan Love at The Time of Colera misalnya, ia banyak bercerita tentang usia dan kematian. Dan memang sejak kecil ia akrab dengan suasana dimana ajal disambut bagai sebuah “pesta” yang pantas dinanti. Tapi ketika ia hendak “membunuh” tokoh-tokohnya dalam novel, ia menjadi tak kuasa menghadapi kematian. Seperti ketika plot dalam novel ini mengharuskan Kolonel Aureliano Beundia dijatuhi hukuman mati (hlm.`74-`75), Marques benar-benar tak sanggup melakukannya. Dan ketika di kesempatan lain ia “terpaksa membunuh” tokohnya itu, ia langsung masuk kamar lain dan menangis tersedu. Jelas, hal ini memperlihatkan keterlibatan Marques yang intens terhadap tokoh yang diciptakannya.
Generasi ketiga dan seterusnya dari keturunan Jose Arcadio Beundia, dan tentu saja tokoh lain yang hidup di zamannya, adalah generasi yang hidup dalam bayang-bayang perang. Mereka merasakan begitu nyata kehampaan yang terjadi setelah adanya konflik. Bahkan tokoh yang terlibat aktif dalam perang pun, seperti Kolonel Gerineldo Marques , menjadi kehilangan kontak dengan perang. Dan akhirnya novel ini ditutup dengan bencana angin puyuh yang menyapu dan meluluh-lantakkan Macondo.
Meski pesan utama novel ini adalah kesunyian manusia - di tengah hiruk-pikuk konflik dan perang - tapi kesan bahwa novel ini adalah novel pergolakan tak dapat diabaikan begitu saja. Buktinya, Komite Nobel (khusus bidang sastra) yang berkedudukan di Swedia, dalam menganugerahkan hadiah Nobel pada Gabriel Garcia Marques, melalui pertimbangan: “... sebagai penghargaan atas novelnya yang mengombinasikan realitas dan fantasi dengan sedemikian kayanya, diekspresikan dalam bahasa penuh imajinasi mencerminkan kehidupan dan konflik di Amerika Latin.
Tapi, di luar perdebatan apakah novel ini lebih tepat dipandang sebagai novel politik semata atau kemanusiaan dalam arti luas, yang jelas tak sedikit Marques berkorban untuk menyelesaikan novelnya yang dikerjakan dalam tempo 17 bulan itu. Konon, ia sampai menjual mobilnya hanya untuk membeli kertas. Bahkan saking krisisnya keuangan, Marques mengaku terpaksa menyelesaikan novel ini dengan menghilangkan bagian tertentu. “Saya menghilangkan dua generasi dari kisah ini. Sekitar dua bab penuh.”.
Marwanto, pecinta sastra tinggal di Kulonprogo.
Sumber: MINGGU PAGI, Minggu IV Desember 2004

Coba Menghindari 'Dosa Generasi' * Karena tidak menghargai karya sastra
Oleh Marwanto

SALAH SATU persoalan 'klasik' yang dihadapi dunia kesusasteraan kita adalah tidak dihargainya karya sastra. Dalam dialog antara sastrawan (yang dimotori Taufiq Ismail dan kawan-kawan) dengan pelajar maupun mahasiswa, memperlihatkan adanya keprihatinan mendalam pada eksistensi sastra dalam masyarakat. Di samping itu, dari hasil dialog ke berbagai sekolah dan universitas itu, menunjukkan pelajaran mengarang menjadi pelajaran paling terlantar di institusi pendidikan Indonesia.

Memang sastrawan (dan budayawan umumnya) tidak akan merengek-rengek minta karya sastra dihargai. Tradisi narsisisme lambat laun sudah ditinggalkan kaum sastrawan-budayawan. Namun kita sebagai manusia biasa, seharusnya mengelus dada atas kondisi demikian. Bila dibiarkan terus-menerus, kita khawatir bisa menjadi "dosa generasi" yang efeknya akan terasa pada anak cucu kita.

Sastra, yang pada hakekatnya adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat bahasa (Andre Harjana, 1994: 10), menjadi cermin sekaligus anasir pokok bagi berlangsungnya kebudayaan dan peradaban yang berkiblat pada nilai-nilai humanisme. Peraih nobel sastra 1992, Derek Walcott memposisikan bahasa sebagai titik sentral kebudayaan. Menurut sastrawan tersebut, kebudayaan akan menjadi amburadul jika masyarakat kehilangan 'rasa hormat' terhadap bahasa. Memang bahasa tidak mungkin musnah, tapi bahasa menjadi kering jika 'rasa hormat' terhadap bahasa (sastra) berlangsung terus-menerus. Sebab, wujud akhir setiap proses penalaran muncul dalam bentuk ekspresi yang jelas, jujur dan apa adanya.

Nah, lewat sastra, ekspresi bahasa seperti itu diwujudkan sehingga dapat memperkaya (kebutuhan) batin manusia. Para sastrawan, selain orang yang jujur pada fakta dan pengungkapan, juga mampu memenuhi kebutuhan batin manusia lewat karyanya. Seperti diungkap Sapardi Djoko Damono (saat menjadi salah satu juri pada Khatulistiwa Literary Awards) kekuatan sastra memang terletak bagaimana ia mampu memperkaya kebutuhan batin manusia.

Kita dapat menyaksikan sendiri ketika bahasa dikuasai dan menjadi alat bagi kekuasaan politik. Periode rezim Soeharto (orde baru) adalah contoh yang sangat gamblang. Mungkin kita masih ingat, kata 'penyelewengan' (yang dilakukan aparat negara) sering diganti dengan kata 'salah prosedur'. Atau kata 'penangkapan' dan 'pemenjaraan' (terhadap ativis yang kritis) sering diganti dengan kata 'diamankan'. Dan masih banyak contoh 'ketidakhormatan' lain terhadap bahasa, yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya.

Di tangan rezim otoriter, bahasa tidak saja menjadi absurd dan sukar dicerna oleh akal secara wajar-jujur. Lebih dari itu, bahasa menjadi kering. Ketika rezim orde baru mencapai titik puncak keotoriterannya, Afrizal Malna lewat puisinya yang berjudul "Di Bawah Sihir Gergaji" (1997) menulis : Pilihan kata tak banyak lagi. Bahasa seperti sumber air yang mengering. Kita maklum, mengapa Afrizal menulis Pilihan kata tak banyak lagi. Sebab, kata dan istilah yang mengisi lalu-lintas wacana sebatas yang diproduksi oleh kekuasaan. Hanyalah kata dan istilah yang mendukung secara efektif doktrin kekuasaan negara otoriter.

Di bawah pemerintahan otoriter, bahasa dan sastra adalah 'anak nakal' yang harus (pertama) dipenjarakan dalam ruang gelap, pengap, sesak dan dilenyapkan sama sekali atau (kedua) dikebiri sehingga menjadi 'anak penurut'.

***

KINI zaman tak lagi berada di bawah pemerintahan otoriter. Meski 'bahaya laten' negara otoriter tetap ada, dan selalu terbuka peluang. Namun secara umum, pasca lengsernya penguasa otoriter orde baru, terbitlah era euforia. Kebebasan berpendapat, berserikat, berbicara kita rasakan. Demikian pula kebebasan untuk mengeluarkan ide, dalam bentuk apapun termasuk kesusastraan. Namun mengapa masih ada keluhan sastra terpinggirkan, tidak dihormati, tidak mendapat tempat layak di masyarakat?

Hemat penulis ada semacam sistem yang secara halus (invisible hand?) memisahkan sastra dengan masyarakat. Pada zaman otoriter orde baru, karya sastra yang cerdas-jernih memandang persoalan kemanusiaan dipasung, sehingga yang muncul hanyalah 'sastra pesanan' (kekuasaan) dan sastra populer atau tepatnya sastra yang berkiblat pada permintaan pasar. Namun demikian ada saja karya sastra brilian yang lahir (iklim represif, bagi sastrawan tertentu, justru menjadi pemacu daya kritis), meski nilai karya sastra seperti ini tak dapat disosialisasikan ke masyarakat secara efektif.

Kini di era reformasi lain lagi. Meski banyak faktor penyebab sastra tak melekat di hati masyarakat, tapi mungkin bisa dirunut dengan logika begini: era reformasi yang dihadapi masyarakat Indonesia juga masih dibarengi dengan berbagai krisis yang berkepanjangan (krisis ekonomi, hukum, kepercayaan, nilai-nilai, dsb). Menghadapi momentum demikian, sebagian besar masyarakat kita lalu berpegangan pada hal-hal yang praktis dan profan saja. Karya sastra, yang sarat muatan nilai isoterisme kemanusiaan, menjadi kontraproduktif untuk menghadapi krisis, utamanya krisis ekonomi. Kondisi demikian ternyata dibarengi dengan pertumbuhan teknologi yang semakin canggih. Dan sastra, secara umum kurang mampu mengambil 'ruh teknologi' untuk dijadikan tema-tema besar kesusastraan. Jadi dinamika teknologi dan ekonomi itulah yang menjadi semacam (invisible hand) dan memisahkan sastra dengan masyarakat.

Barangkali pandangan di atas terlalu prematur. Namun soal gamangnya kebudayaan menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah menjadi kritikan cukup lama. Misalnya kritikan Daoed Joesoef: kebudayaan kita tidak merangkum ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang lahir dan dikembangkan oleh seni dianggap unsur budaya, tapi pengetahuan ilmiah (sains) tidak dianggap demikian. Masih ada anggapan ilmu pengetahuan mencekik seni (makalah "Satu Kebudayaan di Abad Iptek", 28-8-1991).

Selain itu di abad teknologi informasi, manusia bisa menjadi sangat terlena. Sebuah abad informasi, memang melahirkan keterbelahan, skizofrenia. Dalam lautan informasi, lautan imaji-imaji, lautan penanda-penanda, dapat saja kita tenggelam secara nyaman tanpa kegelisahan untuk menghasilkan karya budaya, apalagi karya budaya besar (Nirwan Dewanto, 1996: 33).

Lantas bagaimana menghadapi kondisi dan masalah demikian? Hemat penulis, langkah awal adalah bercermin, mengaca diri: sudahkah sastra menggambarkan fakta kehidupan secara menyeluruh dan mutakhir? Kita setuju sastra (utamanya novel) adalah potret zaman yang sedang dialami masyarakat. Kini berapa banyak karya sastra yang seperti itu ? Kalaupun banyak, adakah yang membawa pesan humanisme, yang mampu memberi pencerahan batin manusia yang hidup di zaman sumpek teknologi, informasi, limbah industri dan khayalan-khayalan ekonomi?

Dinamika teknologi dan ekonomi adalah fenomena mutakhir yang akan terus menggerus nilai-nilai humanisme, suka tak suka, mau tak mau. Bahkan menurut Dr Damardjati Supajar, sinyalemen "suatu saat manusia akan tenggelam oleh keringatnya sendiri", maksud 'keringat' disini adalah bahasa teknologi dan ekonomi. Kenyataannya amat sedikit karya sastra yang mampu menangkap ruh dinamika teknologi dan ekonomi untuk dijadikan tema kajian sastra dalam pesan-pesan humanisme. Selama ini, teknologi dan ekonomi hanya dijadikan piranti dalam memasarkan karya sastra.

Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur kebudayaan secara luas untuk diambil dinamika yang paling fenomenal dan mutakhir, lalu dijadikan tema kesusasteraan dalam pesan nilai humanisme inilah yang akan 'menyelamatkan' eksistensi sastra dalam masyarakat. Selain itu, akan menghapus stigma terhadap kebudayaan, apakah itu kebudayaan sebagai terdakwa (istilah Mochtar Pabotinggi) atau kebudayaan sebagai kambing hitam (istilah Prof Syafri Sairin).

Mungkin pandangan tersebut terlalu sentrisme. Maksudnya, melihat teknologi dan ekonomi sebagai determinan pokok perubahan peradaban. Perlu disadari, yang dimaksud di sini adalah ruh sains dan teknologi. Jadi tidak dalam pandangan monopoli Barat-modern terhadap teknologi. Tiap masyarakat punya pandangan sendiri terhadap ruh ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi. Seperti dicontohkan dengan baik oleh Levi-strauss (dalam Nirwan Dewanto, ibid, hlm 36): apakah diagram rumit yang digambar suku Aborijin untuk menjelaskan sistem kekerabatannya kepada orang Eropa, jauh kurang ilmiah dibandingkan diagram matematis yang digambar seorang profesor di Ecole Polytechnique? Meski harus diakui ada hasil sains dan teknologi Barat-modern yang mengglobal, berpengaruh luas ke penjuru dunia.

Dengan langkah bercermin tersebut, penulis yakin sastra akan mendapat tempat layak di (hati) masyarakat. Kita tak usah memaksakan pada masyarakat untuk menikmati suguhan (karya sastra) kita, jika apa yang kita hidangkan bukan menjadi perhatian utama mereka. Ada baiknya juga langkah bercermin ini dibarengi dengan usaha yang katakanlah, bersifat materiil seperti proyek buku sastra seberat 15 ton dari Taufiq Ismail. Tentu bagi sastrawan dan budayawan yang gandrung nilai isoterisme, tidak melupakan esensi di balik materi. Semua ini adalah usaha-usaha dalam rangka penghormatan terhadap kesusastraan, yang akan menyelamatkan budaya dan peradaban.***
MARWANTO, alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, pecinta sastra, bermukim di Kulon Progo, Yogyakarta
Sumber: MINGGU PAGI, Minggu I Juli 2002

Riza Nadia Hanum
Cerpen Marwanto

HUJAN turun lagi. Rumput di halaman pun kembali berseri. Dan bunga di taman mekar sepanjang hari. Hawa romantis mengalun hingga ke lubuk hati. Suasana ini mengingatkan saya pada Muhammad Ariza Yusuf, seorang sahabat yang masih membujang hingga kini.

Restoran Saiyo, 30 Agustus 2004

Jam menunjuk pukul 18.15 WIB. Kami baru saja menyelesaikan shalat Maghrib di Masjid Agung saat telepon genggam saya berdering. Suara perempuan dari seberang, ya dari restoran termegah di kota itu, memanggil kami.

“Gimana? Kami sudah menunggu lima belas menit. Gus-nya sudah datang?

“OK. Saya segera ke sana, bersama Gus”

Tiga bulan lalu saya mempertemukan pada Nadia. Kakak Nadia sendiri, yang tak lain adalah sahabat kental isteri saya, yang mengusulkan pertemuan itu.

‘Muh, apa kamu ada calon buat adikku?”

“Ada sih ada, tapi orangnya sulit ....”

“Ah, ndak masalah, asal ...”

“Tentu, ia dari keluarga pesantren!”

Karena dari keluarga pesantren itulah Nadia memanggilnya Gus. Pertemuan itu sendiri berlangsung mengesankan. Meski belum ada kata “oke” yang bulat, dua insan tadi saling tertarik. Usai meninggalkan restoran, saya coba memancing Riza.

“Gimana Riz?”

“Alhamdulillah, it’s oke Tapi ...”

Saya tahu maksud Riza dengan “tapi”. Secara fisik Nadia bukan obsesi bagi Riza. “Ayolah, dulu aku juga tak sadar kalau ternyata istriku itu cantik”.

“Muh, Muh ... Okelah, bagiku dorongan nikah juga bukan karena itu saja kok. Kakek dan Omku, kau ingat obsesi mereka?”

Sejak Sekolah Dasar Riza memang ikut kakeknya, sebab kedua orangtuanya berpisah. Jadi saya paham mengapa Riza begitu hormat, patuh dan sayang pada kakeknya. Apa yang dikatakan kakeknya, Riza tak berani membantah. Bahkan sebagai ungkapan rasa sayang, selepas menyelesaikan kuliah ia memilih menemani kakeknya mengurus pesantren. Padahal, karena telah tujuh tahun bersama di kampus, saya tahu Riza adalah orang yang berpotensial dalam segala bidang.

Lalu omnya, biasa dipanggil Om Yusuf (yang kebetulan tak punya keturunan), telah menganggap Riza sebagai anaknya sendiri. Om Yusuf pula yang membiayai kuliah Riza hingga jadi sarjana. Dan salah satu obsesi Om Yusuf adalah menjadi wali untuk pernikahan Riza.

“Bagus kalau gitu. Tapi jangan lama-lama lho, nanti keburu dipetik orang” pesan saya sambil menyodorkan nomor HP milik Nadia.

Restoran Saiyo, 25 September 2004

Kekhawatiran saya terbukti. Ketika keluarga kami makan malam di Saiyo, saya lihat Nadia menjamu seorang pria. Saya lihat Nadia terkejut juga ketika melihat kedatangan kami sekeluarga. Kami hanya menyapa dengan salam pada Nadia, lalu saya sengaja mengambil tempat duduk yang agak berjauhan supaya tidak merusak suasana. Sepulang dari Saiyo, saya calling ke Nadia.

“Teman baru ya”

“Ah ndak. Sejak kuliah dia sudah ngejar kok”

“Gimana dengan Riza?”

“Gimana lagi, hampir sebulan ndak ada perkembangan”

“Apa Riza tak mengirim SMS?”

“Ngirim sih, tapi isinya cuma basa-basi melulu”

Paginya saya tanya langsung ke Riza. Ternyata ia menjawab enteng :

“Nanti kan tiba sendiri waktunya, Muh”.

“Aku tahu, tapi persoalannya kini ada laki-laki yang mau serius padanya”

“Lha, monggo, silakan kalau memang Nadia merasa cocok. Toh di antara kami belum ada kata bulat”.

“Jangan berkata begitu Riz. Apa kamu tak ingat, dia itu hapal Qur’an? Aku tahu pasti kakekmu akan memaksamu menikahinya kalau tahu dia hapal Qur’an. Dan, ingat ndak kamu dengan obsesi Om Yusuf? Pikirkan Riz, kakekmu hampir sembilan puluh tahun. Om Yusuf juga sudah sering ke dokter. Oya, sebulan lagi kakaknya menikah, kamu harus datang. Ini kesempatan buatmu untuk mengenalkan diri pada keluarganya.”

“Ya ... Aku usahakan.”

Khayangan, 21 November 2004

Pesta pernikahan itu memang tidak mewah. Tapi begitu khidmat. Kami semua gembira sebab kakak Nadia yang berusia kepala tiga itu akhirnya nikah juga -dapat suami tampan lagi. Pesta telah lewat tengah acara, saya belum juga melihat Riza. Saat saya cek ke bagian resepsionis, di buku tamu memang belum tertulis nama Riza. Karena tak sabar menunggu, saya mengirim SMS. Tapi jawaban Riza malah membuat mata saya sembab.

“Sorry Muh, sebetulnya aku ingin datang. Tapi dua tiga hari ini aku tidak bisa ke luar kota. Kakek perlu dijaga”.

Saya tak kuasa membendung airmata. Mungkin isteri saya dan tamu lainnya menganggap itu airmata kebahagiaan buat kedua mempelai. Tapi tidak. Itu airmata duka buat Riza dan kakeknya yang sedang terbaring lemah. Apalagi di pesta itu saya lihat Nadia duduk bersanding pria yang kami temui di Saiyo sebulan lalu. Dan, menurut informasi salah satu kerabatnya, tadi malam mereka barusan bertunangan. Ah, pupus sudah tugas saya mempertemukan Riza dan Nadia.

Restoran Saiyo, 27 November 2004

Mungkin benar kata orang, persediaan wanita di dunia kiranya tak pernah habis. Ketika malam itu keluarga kami kembali makan di Saiyo, saya dikejutkan dengan kehadiran wanita cantik yang tiba-tiba menghampiri isteri saya.

“Mbak Asih ya? Pripun kabarnya Mbak?

“Ee ... Dik Hanum ya? Sini-sini ...”

Hanum adalah adik tingkat istri saya di kampus. Memang terpaut sekitar lima tahun, tapi mereka terlihat akrab karena pernah satu kost. Dari pembicaraan mereka, saya tahu Hanum masih sendiri. Dan, ia meminta istri saya membantu menemukan jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi.

“Gimana menurut pendapat Mbak Asih? Aku tak tahu harus dengan alasan apa menolak Om Anton. Dulu aku bisa menolak dengan alasan belum wisuda, kini ...?”

Istri saya melirik ke arah saya. Saya segera tanggap maksudnya, lalu menawarkan jasa. Ternyata Hanum setuju. Tiga hari kemudian saya kirim SMS ke Riza : “Kalau memang proses dengan Nadia berat, istri saya ada stok baru. Memang tak hapal Qur’an, tapi tanggung alim”

Jln Batok Bolu, 30 November 2004

Malam itu saya dan istri sedang membicarakan Riza di meja makan ketika anak saya, Iney, memanggil : “Pa, telpon dari Om Riza”. Saya menghampirinya dengan penuh harap “ Ya, semoga ini proses terakhir.

“Assalamu’alaikum. Gimana dengan tawaranku?”

“Maaf Muh, aku tak mau bicarakan itu dulu. Om Yusuf ... Om Yusuf, Muh, kecelakaan pesawat ...”

Saya belum sempat menjawab, tapi Riza telah mengucap salam. Saya paham ia akan segera ke Solo. Tiba-tiba saya ingat pesan Om Yusuf setahun lalu : “Muh, hanya kamu yang kenal baik dengan Riza. Jadi, kupasrahkan padamu untuk mencarikan pendamping hidup”. Saya menyesal belum bisa melaksanakan amanat Om Yusuf. Selamat jalan Om, semoga tempatmu lebih mulia di sisi-Nya.

Saya beranjak menuju ruang televisi dengan langkah gontai. Dan ketika saya lihat televisi menyiarkan berita kecelakaan pesawat, tiba-tiba hujan turun begitu derasnya. Ya, hujan yang amat sangat derasnya, meski tak sederas air mata Riza.
Kulonprogo, 2004
Sumber: MINGGU PAGI , Minggu IV Desember 2004

ASAL-USUL

2007-06-01T22:08:00.000-07:00

MARWANTO, lahir di Kulonprogo pada hari Jum’at Kliwon 17 Maret 1972 adalah anak tunggal dari pasangan Muh Syamsi-Tukinem. Ayahnya adalah seorang psiunan PNS di Departemen Pekerjaan Umum (DPU), sementara sang Ibu punya kesibukan buka warung klontong (pedagang). Selintas tak ada darah seni, sastra, atau penulis dari kedua orang tuanya. Namun jika dirunut, barangkali minatnya akan ilmu nitis dari kakeknya. Menurut cerita Ayah dan Pakde-nya, konon Abdul Khamid (sang kakek), adalah seorang “pengembara” (nyantri di beberapa pesanten di Jawa Timur dan Yogyakarta/Krapyak). Meski Marwanto tak sempat mengikuti jejak sang kakek (menjadi santri), namun barangkali satu garis lurus bisa ditarik: bahwa keduanya telah meluangkan banyak waktunya untuk sesuatu yang disebut ilmu-pengetahuan.
Seperti anak desa lainnya, Marwanto kecil tumbuh di alam pedesaan yang kaya akan beraneka-ragam permainan: mulai dari layang-layang, gebok sodor, kelereng, adu jangkrik, mancing, dan sebagainya. Namun paling tidak ada dua hal yang membedakan dengan anak-anak di kampungnya. Pertama, saat masih di TK ia pernah menjuarai lomba menggambar tingkat kecamatan. Ia memang lupa menjadi juara berapa, tapi yang masih sangat diingat ialah hadiah yang diterima (sebuah buku yang diletakkan dalam baki) dan ketika diajukan ke tingkat kabupaten untuk mewakili kecamatannya ia tak memperoleh juara. Kedua, Marwanto kecil juga punya hobi nyungging alias membuat wayang –dan bahkan memainkannya (menjadi dalang). Hobi ini antara lain didorong tetangganya –seorang perajin wayang yang menjadi langganan dalang kondang Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates Kulonprogo. Waktu itu banyak orang meramalkan Marwanto akan menjadi dalang, sebab saat masih duduk di kelas 4 SD ia sudah pandai menirukan beberapa lakon wayang (dari awal hingga akhir) yang sering dipentaskan oleh Ki Hadi Sugito. Namun ternyata tidak, sebab hobi mendalang ini berhenti total begitu lulus SD.
Prestasinya di pendidikan formal (SD, SMP, SMA) biasa-biasa saja. Karena sifatnya yang pendiam, ia juga kurang populer di kalangan para guru. Meski begitu, ketika lulus SD ia menduduki rangking ke-3 dan saat lulus SMA Nilai Ebtanas Murni-nya (NEM) meraih 3 besar di kelasnya. Minatnya pada dunia kepenulisan dimulai ketika duduk di bangku SMA, dimana ia sering mengirimkan karyanya (baik karikatur maupun tulisan) ke mading (majalah dinding). Saat itu ia juga mulai menganggumi penulis muda yang karyanya kerap ia baca di surat kabar Yogya, yakni Emha Ainun Nadjib. Satu hal yang juga unik ia lakukan waktu itu ialah: menuliskan kembali ingatannya setelah membaca rubrik “100 Petinju Terbesar dalam Sejarah” di mingguan Minggu Pagi (Yogyakarta). Kini, ia akui kebiasaannya itu sebagai “praktik jurnalistik” yang pertama kali.
Hal tersebut berlanjut, bahkan secara intens, dengan selalu menulisi buku hariannya – terlebih sejak hijrah ke Solo masuk Fakultas Ilmu Sosial-Politik UNS tahun 1991. Meski rajin menulis di buku harian, ia belum punya keberanian untuk mengirimkan tulisannya (puisi ?) tersebut ke media massa. Keberanian itu baru datang pada 1992 saat karyanya yang pertama (sebuah artikel pendek tentang tren konsumerisme) ia kirimkan dan dimuat di Minggu Pagi (Oktober 1992). Honor dari tulisan tersebut ia belikan dua buah buku: Slilit Sang Kiai (Emha Ainun Nadjib) dan Dasar-dasar Ilmu Politik (Miriam Budiharjo) di pasar buku Sriwedari Solo.
Setelah tulisan pertamanya muncul di media massa, ia semakin giat untuk mengirimkan karya-karyanya. Meski tetap menulis diary atau catatan harian (puisi ?), namun karya yang dikirmkan ke media massa notabene berbentuk resensi buku, esai dan opini bertemakan budaya, sosial-politik, dunia mahasiswa. Ketertarikannya pada dunia budaya (humaniora dalam arti luas) menjadi dasar baginya untuk tidak “terjebaK” ikut salah satu dari dua organisasi mahasiswa yang menjadi mainstream di UNS waktu itu, yakni HMI dan GMNI. Di tahun-tahun awal kuliahnya, selain diisi dengan kesibukan menulis, ia juga sempat mengikuti perguruan bela diri Merpati Putih –meski cuma bertahan kurang lebih 9 bulan, karena barangkali ia memang tak punya bakat untuk menjadi “pendekar”.
Akhirnya, ia putuskan untuk total menggeluti dunia kepenulisan, dengan masuk di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fisip UNS Solo, yakni di majalah Visi. Beda dengan mahasiswa lain yang masuk lembaga tersebut lewat pendaftaran atau perkenalan dengan pengurus majalah, ia ditawari masuk majalah Visi setelah dua seniornya –Nurudin (kini dosen di UMM Malang) dan Tonny Trimarsanto (kini sutradara, tinggal di Klaten)-- melihat tulisannya di koran (catatan budaya di Kedaulatan Rakyat, 26 September 1993). Minatnya menulis esai-esai budaya, ia teruskan saat menjadi pengurus majalah Visi. Bahkan di tahun 1994, oleh Dr. Faruk HT (Kompas, 25 September 2004) ia disebut punya andil dalam meramaikan demokratisasi wacana sastra di daerah. Setelah setahun aktif di majalah Visi, ia terpilih menjadi Pemimpin Umum dalam sebuah pergantian pengurus (suksesi) majalah tersebut di tahun 1994. Saat menjadi pucuk pimpinan majalah mahasiswa itulah, ia semakin merasakan adanya dua kutub (ideologi) yang “bertarung” mencoba mewarnai corak pers mahasiswa, yakni HMI dan GMNI.
Setelah tak menjabat Pemimpin Umum majalah Visi, waktu luangnya ia gunakan untuk menyusun skripsi –ia ingin konsentrasi merampungkan kuliah. Namun karena dunia menulis telah mendarah-daging, pengerjaan skripsi tidak bisa fokus dan total. Ia masih merasa “gatal”: untuk bergelut di dunia menulis dan kajian sosial-budaya. Maka pada tahun 1996, bersama pengurus majalah Visi yang lain, yakni M Budi Santosa (kini Redaktur Pelaksana Okezone) dan Yosafat Hermawan (kini dosen FKIP UNS) ia mendirikan Kelompok Studi Indonesia Muda (KSIM).
Kelompok studi tersebut, secara rutin sebulan sekali melakukan diskusi kecil seputar masalah sosial-budaya. Disamping itu, KSIM juga membidani lahirnya sebuah buku antologi puisi Fisip UNS. Meski terkesan sederhana, namun buku antologi puisi tersebut tercatat sebagai buku puisi perdana yang pernah terbit di lingkungan kampus Fisip UNS. Beberapa mahasiswa yang puisinya dimuat dalam buku antologi puisi tersebut kini memang tak ada yang menjadi “penyair” –sebagian besar dari mereka berkarir di dunia jurnalistik seperti Siswoko (Jawa Pos), Nurul Hidayati (Redaktur Eksekutif Detik.Com), Anjar Fahmiarto (wartawan Republika), Heru Setyaka (Radar Jogja), M Budi Santosa (Okezone), Arif Sodiq (Detik.Com) dan pendidik semisal Anhar Widodo (STSI Surakarta), Yosafat Hermawan (FKIP UNS). Dalam launching buku antologi puisi Fisip UNS tadi, puisi Marwanto berjudul “Buku Harian” oleh Yant Mujianto (Penyair, kritikus sastra dan dosen FKIP UNS) dinobatkan sebagai puisi terbaik.
Usia KSIM ternyata tak panjang, sebab para penggagasnya satu persatu lulus dari Fisip UNS. Setamat dari Fisip UNS pada Maret 1998, Marwanto kembali ke desanya. Kebiasaan menulis masih ia teruskan, meski tak se-intens (baik dalam hal pengiriman maupun yang dimuat) ketika masih di Solo. Paling tidak ada dua kendala yang ia rasakan, pertama tak adanya komunitas yang kompetitif dan mendorong kreatifitas menulis. Kedua, bersamaan krisis ekonomi di negeri ini banyak media yang mengurangi jumlah halaman (termasuk rubrik opini). Akhirnya, tulisan opininya di Suara Karya (1 Desember 1998) yang berjudul “Menuju Rasionalisasi Birokrasi” seakan menjadi tulisan terakhirnya, sebab sesaat setelah itu komputer yang dibelinya untuk nggarap skripsi di tahun 1996 rusak. Ia pun beralih ke “dunia praktis”.
Pada tahun 2000, ia menjadi Fasilitator Program Pengembangan Kecamatan (PPK), setelah sebelumnya bersama beberapa aktifis LSM di Kulonprogo bergiat di Forum Lintas Pelaku Pembangunan (FLPP) –sebuah organisasi yang mendapat anggaran dari APBN dan dikonsep sebagai jembatan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM) untuk mengawasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Di tahun itu pula, Marwanto menikah dengan Kadarsih S.Ag (alumni Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga Ketua Umum PAC Fatayat NU Kecamatan Lendah). Berkat menikah dengan aktivis Fatayat itulah ia kemudian dekat dengan warga nahdliyin. Ia pun ditawari masuk GP Ansor, dan menjadi pengurus organisasi tersebut mulai dari bawah: Departemen SDM PC GP Ansor Kulonprogo (1998-2002), Wakil Sekretaris PC GP Ansor Kulonprogo (2002-2006), Departemen Seni, Budaya, dan Olah Raga PW GP Ansor Yogyakarta (2005-2009), dan Wakil Ketua PC GP Ansor Kulonprogo (2006 – 2010).
Selesai proyek PPK, kerinduan akan dunia menulis mengetuk hatinya. Namun satu kendala menghadang: tak punya komputer ! Akhirnya, berkat kebaikan kakak isterinya (yang membelikan komputer), di pertengahan tahun 2001 ia kembali bisa menulis. Meski di tahun 1990-an karya-karyanya telah dimuat media masa lokal maupun nasional seperti Kompas, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Suara Merdeka, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Gatra, Solo Pos, Suara Hidayatullah, Hai, Adil, dan sebagainya, namun saat itu ia seakan menjadi penulis pemula: sulit menembus media. Ia pun memulai dengan mengirimkan karyanya di media kecil, seperti buletin jumat Ikhtilaf (terbitan LKiS Yogyakarta). Ia juga mencoba menulis cerpen, genre sastra yang tak sempat ia tekuni ketika di Solo. Cerpen pertamanya berjudul “Impian Indah”, dimuat Minggu Pagi (minggu I Juni 2004) –oleh redaktur judulnya diganti: “Indah Antari Murti”.
Meski telah kembali ke “kandangnya” (dunia menulis), ia tak meninggalkan dunia “praktis”. Tahun 2003, bersama pemuda di desanya, ia mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) “Bina Harapan”. Di situ ia menjabat sekretaris sekaligus tutor –untuk menyesuaikan “profesinya” sebagai tutor itulah maka pada tahun 2005 ia menempuh Program Akta-4 di FKIP UMP. Dunia praktis lainnya yang ia geluti adalah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2004 dan Pilkada 2006. Juga sempat bergabung dengan PT Bakrie Life dan PT Alianz Utama Indonesia, meski hanya beberapa bulan (mungkin bakat bisnis dari sang Ibu belum menitis pada dirinya).
Setelah 5 tahun (2001-2006) menjalani hidup sebagai penulis secara “single fighter” di Kulonprogo, ia kepikiran membuat sebuah komunitas menulis. Di bulan Mei 2006, bersama sejumlah anak muda yang punya ketertarikan pada sastra, lahirlah sebuah komunitas menulis (sastra). Lumbung Aksara (usulan Dewi Fatimah), adalah nama yang disepakati untuk komunitas tersebut. Program kerja awal dari komunitas Lumbung Aksara (LA) adalah menerbitkan buku antologi puisi Kulonprogo. Buku tersebut diberi judul Seorang Gadis, Sesobek Indonesia. Pada launching buku itulah, puisi Marwanto berjudul “Sesobek Nota untuk Indonesia” oleh almarhum Zainal Ariffin Toha (penyair, budayawan dan pengasuh PP Hasyim Asy’ari Yogyakarta) dinobatkan sebagai puisi terbaik. Desember 2006, Komunitas LA menerbitkan buletin sastra Lontar. Bersama Tadarus Puisi dan Bedah Buku Sastra, penerbitan buletin sastra Lontar menjadi program bulanan komunitas LA. Dan pada perjalanannya kemudian, komunitas LA (yang memiliki motto: Membaca-Menulis, Menjaga Hidup) juga menggarap program tahunan seperti Pembelajaran Menulis Kreatif dan Lomba Cipta Sastra –disamping selalu memfasilitasi terbentuknya perpustakaan atau taman bacaan masyarakat (TBM).
Nah, disela-sela mengelola komunitas LA itulah penikmat musik klasik, siaran wayang kulit dan lantunan merdu al-Mathrud ini bersama sang istri mendidik dan membesarkan dua buah hatinya : Inayatun Nawangsih Weninginggalih (3 Juli 2001) dan Mahamada Fattah Pulunggono (6 Maret 2006). Dan di tengah kesunyian desanya, tergelitik untuk menghasilkan karya monumental. Entah itu esai, puisi, cerpen, novel..... Sampai di sini ia selalu ingat kata-kata Muhammad Iqbal: Bagiku sendiri diriku tetap teka-teki, laut pikiranku tak kunjung dapat kuarungi............

C U R I CU L U M V I T A E

Nama Lengkap : Marwanto, S.Sos
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 17 Maret 1972
Agama : Islam
Status : Menikah
Nama Isteri : Kadarsih, S.Ag
Nama Anak : Inayatun Nawangsih Weninginggalih (3 Juli 2001)
Mahamada Fattah Pulunggono (6 Maret 2006)
Alamat : Maesan III, Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo
Yogyakarta 55663.
HP : 08175460569
Email: markbyar@yahoo.com
Web: www.markbyar.blogspot.com

Riwayat Pendidikan
SD Muhammadiyah Maesan (lulus 1985)
SMP Negeri Bumirejo (lulus 1988)
SMA Negeri 2 Wates (lulus 1991)
Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo (lulus 1998)
Program Akta IV FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo (lulus 2005)

Riwayat Pelatihan
Pelatihan dan Workshop Jurnalisme Dasar (Majalah Kentingan UNS Solo, 1994)
Pelatihan Fasilitator Program Pengembangan Kecamatan/PPK (2000)
Pelatihan Jurnalisme Damai (LKiS, 2002)
Pelatihan Sensus Pertanian (BPS, 2003)
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (Diknas DIY, 2003)
Diklat Penilaian Hasil Belajar Kejar Paket A (Diknas DIY, 2005)
Diklat Tutor Mata Pelajaran “IPS” Kejar Paket B (Diknas DIY, 2006)
Diklat Manajemen Kewirausahaan (Disnakertran Kulonprogo, 2006)
Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah (Magistra Utama Yogya, 2007)

Riwayat Kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan
Reporter Majalah “VISI” FISIP UNS (1993-1994)
Pengurus HMJ Adm. Negara FISIP UNS (1993-1994)
Dewan Redaksi Majalah “MEDIAN” Adm. Negara FISIP UNS (1993-1994)
Pemimpin Umum Majalah “VISI” FISIP UNS (1994-1996)
Bidang II Senat Mahasiswa FISIP UNS (1994-1995)
Dewan Redaksi Majalah “VISI” FISIP UNS (1996-1997)
Koordinator Kelompok Studi Indonesia Muda/KSIM Solo (1997-1998)

Kemasyarakatan
Badan Pelaksana Forum Lintas Pelaku (FLP) Kab. Kulon Progo (2000-2001)
Departemen SDM PC GP Ansor Kulon Progo (1998-2002)
Wakil Sekretaris PC GP Ansor Kulon Progo (2002-2006)
Sekretaris Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Bina Harapan” Desa Wahyuharjo (2003-sekarang)
Departemen Seni, Budaya, dan Olah Raga PW GP Ansor DIY (2005-2009)
Wakil Ketua PC GP Ansor Kulon Progo (2006 – 2010)
Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK (Pemilu 2004)
Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK (Pilkada 2006)
Koordinator Komunitas “Lumbung Aksara” (2006 –sekarang)
Pemimpin Redaksi buletin sastra LONTAR (2006 – sekarang)
Anggota Tim Pelaksana Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Kulonprogo (2007 – 2009)

Riwayat Pekerjaan
Penulis lepas (freelance) di berbagai surat kabar (1992 - sekarang)
Fasilitator Program Pengembangan Kecamatan/PPK (2000)
Tenaga Pencacah Lapangan pada Sensus Pertanian (2003)
Tutor Keaksaraan Fungsional pada PKBM “Bina Harapan” (2003-2004)
Tutor “Kejar Paket A “ pada PKBM “Bina Harapan” (2005-2006)
Tutor “Kejar Paket B “ pada PKBM “Bina Harapan” (2006 – sekarang)
Financial Advisor PT Bakrie Life (2006)
Agen PT Allianz Utama Indonesia (2006)
Guru Pembimbing Lomba Karya Tulis Ilmiah/LKTI (2007)
Manajer KSU "Binangun Prima" (14 Januari s/d 8 Agustus 2008)
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lendah (Mulai 7 Juni 2008)
Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo (Mulai 24 Oktober 2008)

Lain-Lain
Nara sumber Diklat Jurnalisme Dasar (HMI IAIN Solo, 1995)
Nara sumber Diskusi “Cara Praktis Menulis Resensi” (Kelompok Studi Jurnalistik Jama’ah Masjid Nurul Huda UNS, 1996)
Nara sumber Diskusi “Kontroversi Nawaksara” (Forum Diskusi Mahasiswa Fisip UNS, 1997)
Nara sumber Workshop “Jurnalisme dan Perubahan Sosial” (FISIP UNS, 1999)
Nara sumber Diklat Jurnalisme Dasar (PAC GP Ansor Lendah, 1999)
Juri Lomba Da’i Cilik Se-Kulonprogo (PC GP Ansor dan PC Fatayat NU Kulonprogo, 2006)
Peserta Forum Penyair 4 Kota (Padang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar) di Yogyakarta (2007)
Juri Lomba Sinopsis Tingkat SMA/Sederajat Se-Kulonprogo (Perpustakaan Daerah Kulonprogo, 2007)
Narasumber “Pembelajaran Menulis Kreatif; untuk Siswa dan Pemuda (Komunitas Lumbung Aksara dan Karang Taruna Kulonprogo, 2007)

Karya
Buku Harian; Antologi Puisi Fisip UNS (1996)
Menaksir Waktu (Sajak Pilihan 1992 – 2002)
Seorang Gadis, Sesobek Indonesia; Antologi Puisi Kulonprogo (2006)
Herbarium; Antologi Puisi 4 Kota: Padang, Bandung, Yogya dan Denpasar (2007)
Crta2 yg dcrtkan pncrta llk n pncrta prmp.. ; Antologi Cerpen Workshop Penulisan Kreatif Taman Budaya Jawa Tengah (2007)
Antarariksa Dada; Antologi Sastra Tiga Kota (2008)

Sekitar 200 buah tulisan (Opini, Esai, Cerpen, Puisi dan Resensi) pernah dimuat media massa nasional dan daerah seperti Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Suara Karya, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Gatra, Gong, Bernas, Solo Pos, Suara Hidayatullah, Hai, Adil, Radar Jogja, Binangun, Pawon, dan beberapa buletin Jum’at serta majalah terbitan kampus.